Peluncuran SP2D Online Pada SIPD RI, Bank BPD DIY Siap Implementasikan di Seluruh Wilayah DIY

JOGJA—Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) resmi diluncurkan yang ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta pada Kamis (17/04/2025).

Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan kerja sama (PKS) antara Kemendagri, dengan 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia, termasuk Bank BPD DIY terkait pelaksanaan SP2D online melalui aplikasi SIPD RI.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad ikut menandatangani PKS tersebut bersama pimpinan BPD lainnya. Hadir menyaksikan peluncuran tersebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wiyos Santoso, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan dan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Bantul Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Dian Mutiara Sri Rahmawati. Hingga saat ini terdapat 22 provinsi, 28 kabupaten, dan 16 kota yang telah melaksanakan SP2D Online SIPD RI.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan sebagai langkah nyata penerapan SIPD-RI, Kemendagri menandatangani Nota Kesepahaman dengan Asbanda dan PKS Kemendagri dengan BPD Seluruh Indonesia dalam rangka peluncuran SP2D online SIPD RI dengan dukungan penuh oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). SP2D online SIPD-RI merupakan wujud dari asas transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

"Penerapan SIPD RI dalam era non-tunai, transaksi elektronik, serta digitalisasi akan menjadi satu ekosistem bagi Pemda, masyarakat, maupun penyedia. Untuk itu, pola pikir pengawasan perlu beralih dari cara lama menjadi pendekatan modern dan berbasis teknologi informasi. Diharapkan nanti seluruh pemerintah daerah akan segera mengimplementasikan SIPD-RI dan menjalin kerja sama dengan BPD setempat, sehingga digitalisasi keuangan daerah bisa terwujud secara menyeluruh di Indonesia," tandasnya.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan Bank BPD DIY sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) senantiasa berupaya memberikan fasilitas yang sesuai dengan persyaratan SIPD berupa transaksi digital. Sebelumnya, Bank BPD DIY berhasil melakukan tahapan uji coba sistem dan memenuhi standar kesiapan teknis dari Bank Indonesia. Setelah resmi diluncurkan, Bank BPD DIY sudah siap lebih awal dalam implementasi program SIPD RI secara menyeluruh di wilayah se-DIY.

"Alhamdulillah, uji coba penerapan SIPD RI yang di lakukan pada OPD di lingkungan Pemda DIY, Pemkab Bantul dan sebagian Pemkab Sleman beberapa waktu lalu sukses terlaksana 100 persen. Keberhasilan uji coba tersebutlah yang memberikan keyakinan bagi pemda lainnya di DIY agar segera mengimplementasikan SIPD karena terkait pelayanan publik. Supaya batas akhir implementasi SIPD RI di DIY dapat kita
capai lebih awal," papar Santoso, Minggu (20/04).

Santoso menyatakan implementasi SIPD RI ini merupakan langkah penting dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Program tersebut memberikan sejumlah manfaat khususnya bagi pemda antara lain transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien serta lebih cepat dalam pengelolaan keuangan. Adapun manfaat kedepan diharapkan dapat mempercepat capaian digitalisasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan perekonomian daerah.

"Bank BPD DIY sudah siap utamanya dari sisi teknis, kita tinggal menunggu perintah dan melaksanakan implementasi SIPD RI tersebut. Kita justru ingin program ini segera mempercepat ekosistem digital. Dengan terciptanya ekosistem digital tersebut, bagi kami akan lebih meningkatkan kualitas layanan digital, dana pihak ketiga (DPK) hingga melahirkan terobosan baru pembiayaan digital nantinya," ungkap Santoso.

Sementara itu, Kepala BPKA DIY Wiyos Santoso mengungkapkan kehadiran SP2D online dengan SIPD merupakan keberhasilan Bank BPD DIY mengintegrasikan SIPD dengan sistem yang ada di Bank BPD DIY. Sehingga transaksi belanja Pemda DIY bisa langsung di kerjakan di SIPD dan selesai terbayar tanpa melalui proses fisik yang memerlukan beberapa langkah cetak dokumen dan harus di bawa keliling sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.

"Adanya SP2D online tersebut bisa menghemat waktu dan belanja ATK. Yang bisa mengakses tentunya hanya pegawai yang memang berhubungan dengan proses penatausahaan keuangan semua OPD Pemda DIY. Ya, kita harapkan kedepannya SIPD dapat terintegrasi dengan semua jenis pendapatan yang ada di DIY," tutur Wiyos.

Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis digital, yang memungkinkan proses pencairan dana mulai dari penerbitan SPM hingga SP2D, dilakukan secara real-time, paperless, dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan bank daerah. Kehadiran aplikasi tersebut memperkuat posisi SIPD sebagai tulang punggung tata kelola keuangan daerah berbasis data dan sistem yang andal.

Kerja sama dengan BPD merupakan aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan transformasi digital ini. Dengan sistem SP2D Online, hambatan dalam pencairan dana yang selama ini sering lambat atau 4awan prosedur dapat diminimalkan secara signifikan.Daerah yang telah mengimplementasikan sistem ini merasakan manfaat berupa efisiensi waktu, kemudahan audit, dan penurunan risiko kesalahan administrasi. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News