Advertisement
Kemendag Sebut 108 Pelaku Usaha Mengurangi Takaran Minyakita

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 108 pelaku usaha terindikasi melakukan kecurangan terhadap takaran minyak goreng subsidi Minyakita di pasaran. Data ini diungkap Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Modusnya perusahaan nakal tersebut, yakni dengan melakukan pengurangan takaran Minyakita alias volume yang tak mencapai 1 liter seperti yang tercantum di label kemasan.
Advertisement
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan 108 pelaku usaha Minyakita yang nakal ini terdiri dari produsen, pengecer, hingga repacker. Adapun, data ini merupakan akumulasi dari November 2024 hingga akhir Lebaran 2025.
“Sebanyak 108 pelaku usaha [yang curangi takaran Minyakita] di lapangan dan sudah kita tembuskan ke Satgas Pangan. Pelaku usaha ada produsen, ada pengecer, ada repacker yang melanggar,” kata Moga saat ditemui di kompleks DPR, Kamis (24/4/2025).
Adapun, terungkapnya pelaku usaha yang melakukan kecurangan Minyakita ini dibantu oleh dinas terkait dengan modus yang tetap sama, yakni terkait dengan ukuran yang tak sesuai.
“Yang jelas [modusnya] ukurannya tidak sesuai. Kan kewenangan kami ukuran, takaran, timbangan. Undang-Undang Metrologi Nomor 2,” ujarnya.
Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengatur tentang pengukuran, satuan ukuran, metode pengukuran, dan alat ukur.
Berdasarkan catatan Bisnis.com jaringan Harianjogja.com, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap bahwa sejak Desember 2024, pihaknya terus memperketat pengawasan minyak goreng termasuk Minyakita dalam rangka momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga menjelang Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.
“Dari pengawasan yang diperketat itu, kami menemukan beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran. Tercatat ada sekitar 66 perusahaan, tapi pelanggarannya bervariasi,” kata Budi saat melakukan temuan ekspose Minyakita PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).
Dari temuan itu, dia mengaku Kemendag menemukan 66 perusahaan melakukan pelanggaran mulai dari paket bundling, perizinan yang tak lengkap, harga yang melampaui HET, hingga izin KBLI yang tidak lengkap.
Namun, Budi menegaskan Kemendag telah mengenakan sanksi terhadap 66 perusahaan itu. “Sudah kami lakukan sanksi administrasi terhadap perusahaan tersebut,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Yakin Ekonomi Indonesia Mampu Tumbuh 5 Persen Tahun Ini
- AS Keluhkan Soal Layanan Payment System QRIS, Ini Tanggapan Bank Indonesia
- Negosiasi Tarif Impor, Amerika Serikat Persoalkan Penggunaan QRIS dan GPN di Indonesia
- Harga Emas Hari Ini Kembali Meroket, Tembus Rp2,04 Juta
- Pemerintah Menyambut Baik Investasi Microsoft Rp27 Triliun untuk Cloud dan AI di Indonesia
Advertisement

Pergub SPMB Belum Diterbitkan, Pelaksanaan Penerimaan Siswa Mirip Tahun Lalu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Turun Hari Ini 24 April 2025
- Sektor Properti Diproyeksi Tumbuh Stabil Tahun Ini
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Kamis 24 April 2025, Telur Ayam, Beras dan Cabai Rawit Naik Lagi!
- Stabilitas Keuangan di Indonesia Tetap Terjaga, KSSK Perkuat Koordinasi dan Kebijakan di Tengah Meningkatnya Ketidakpastian Global
- OJK Sambut Baik Pendirian 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih
- PLN Jadi Perusahaan Energi Terbaik untuk Mengembangkan Karir di Indonesia versi LinkedIn
- Sentuh Rp20 Ribu, Pedagang Pasar Berharap Harga Kelapa Bulat Kembali Normal
Advertisement
Advertisement