Advertisement
Hingga Maret 2025 Tercatat 364 Pekerja Kena PHK di DIY, Paling Banyak di Sleman

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menyebut sepanjang Januari-Maret 2025 total ada 364 pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Rinciannya, sebanyak empat pekerja berasal dari Kabupaten Kulonprogo, Kota Jogja (83 pekerja), Kabupaten Bantul (63 Pekerja), Kabupaten Sleman (191 pekerja), Kabupaten Gunungkidul (15 pekerja), dan DIY (8 pekerja).
Advertisement
BACA JUGA: Apindo Catat 73.992 Pekerja Kena PHK Sejak Awal Tahun, Ini Faktornya
"Data laporan PHK kabupaten/kota sampai dengan Maret 2025 total 364 pekerja," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, R Darmawan, Selasa (19/5/2025).
Dia mengatakan pekerja yang di PHK ini berasal dari berbagai sektor. Akan tetapi dari Disnakertrans hanya ada data angka saja. Menurutnya ada dua penyebab PHK di DIY yakni efisiensi perusahaan dan perselisihan hubungan industrial.
Lebih lanjut Darmawan menjelaskan, Disnakertrans DIY menindaklanjuti PHK pekerja ini dengan mediasi dan konsultasi, pemantauan pembayaran hak, penyuluhan dan edukasi. "Kemudian mendorong penyelesaian secara Bipartit antara pekerja dan pengusaha di perusahaan," tuturnya.
Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana mengatakan terkait PHK secara formal sudah ada lembaganya. Dia mendorong upaya-upaya kemanusiaan menggunakan prosedur Tripartit benar-benar dijalankan.
"Yang jelas prosedur Tripartit ini harus benar-benar dijalani dulu," kata Tri.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan anggotanya berupaya agar tidak sampai melakukan PHK meski Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) sedang lesu. Sejak Januari 2025 sampai saat ini menurutnya yang terjadi adalah unpaid leave, pekerja dirumahkan tetap mendapat gaji tetapi tidak penuh.
Ia menyebut PHRI DIY tidak punya data pasti berapa jumlah pekerja yang dirumahkan. Namun berdasarkan laporan dari 458 anggotanya dari hotel dan restoran ada sekitar 5.000 an pekerja. Mayoritas dari hotel bintang 3 sampai 5, dari hotel non bintang juga ada.
"Kami berharap yang ada isu sudah digelontorkan Kementerian Keuangan mohon segera dibelanjakan," ucapnya.
Menurutnya sudah ada beberapa anggota PHRI DIY yang terdampak buka blokir anggaran ini. Namun belum bisa kembali seperti sebelumnya. Ia mengatakan jika anggaran tersebut digelontorkan dan reservasi MICE membaik, maka pekerja yang dirumahkan akan dipanggil kembali untuk bekerja. Pekerja yang dirumahkan mayoritas dari food and beverage (FnB) meeting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Popularitas Mobil LCGC Merosot, Tak Lagi Terjangkau Kelas Bawah
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
- Jakarta Fair 2025 Berakhir, Transaksi Sentuh Rp7,3 Triliun
- Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
Advertisement

Jalur dan Rute Trans Jogja yang Melewati Sekolah, Kampus, dan Rumah Sakit
Advertisement

Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Dapur Umum Sudah Terbentuk, Pemerintah Antisipasi Defisit Ayam dan Telur
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
- Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 15 Juli 2025
- Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Rp67.171/Kg, Bawang Merah Rp40.943/Kg
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
- Selama Libur Sekolah 1,2 Juta Penumpang Gunakan KA Jarak Jauh di Daop 6 Yogyakarta
- Penjualan LCGC Turun Drastis hingga 50 Persen, Pakar: Akibat Regulasi dan Harga yang Semakin Tinggi
Advertisement
Advertisement