Tanggapi Ratusan Pekerja di PHK, Apindo DIY: Perlu Kajian Cepat Dampak Krisis EKonomi

Harianjogja.com, JOGJA— Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY mencatat hingga Maret 2025 total ada 364 pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto mengatakan perlu segera dilakukan pemetaan dan kajian cepat untuk melakukan penilaian terhadap potensi dampak kesuraman ekonomi dan dampak krisis ekonomi global.

BACA JUGA: Kemnaker: Jumlah PHK Capai 26.400 Kasus per Mei 2025

Menyasar semua sektor baik sektor baik tekstil produk tekstil, furniture, craft, dan lainnya. Kajian cepat ini menurutnya digunakan untuk membuat rencana aksi melalui debirokratisasi dan deregulasi. Kemudian, kata Timotius, perlu ada insentif baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat untuk menyelamatkan industri manufaktur dan UMKM.

"Lalu coba refocusing untuk efisiensi pemerintah, berikan kepada ketenagakerjaan, kalau perlu subsidi upah," ucapnya, Jumat (23/5/2025).

Ia menjelaskan ketidakpastian global turut menekan ekonomi nasional, termasuk DIY. Diperparah dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump. Menurutnya deindustrialisasi semakin parah, bahkan hanya 30% perusahaan tekstil produk tekstil masih berkinerja baik. Meski demikian 30% perusahaan ini juga mengalami penurunan omset.

Disebabkan karena beberapa buyer dari Eropa dan AS, serta belahan dunia lain mengalihkan ke negara-negara yang lebih efisien. Seperti dialihkan ke Bangladesh dan Myanmar. Sehingga tahun depan diperkirakan terjadi penurunan permintaan ekspor.

"Penurunan-penurunan ini tentunya juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan 364 pekerja yang di PHK ini adalah yang melapor secara formal, sementara yang tidak lapor secara formal lebih banyak lagi. Di industri perhotelan menurutnya juga terdampak efisiensi sehingga Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) lesu dan sebagian pekerja dirumahkan.

Menurutnya MICE DIY mayoritas berasal dari pemerintah sekitar 60%, dan sisanya dari swasta. Sehingga efisiensi pemerintah cukup berdampak pada industri pariwisata DIY.

"Harus segera ada terobosan-terobosan dari Pemda DIY dan juga Pemerintah Pusat untuk menyelamatkan ekonomi nasional dan ekonomi daerah, yang ujungnya menyelamatkan sektor ketenagakerjaan," jelasnya.

Timotius menjelaskan tahun lalu ada 1.779 tenaga kerja di PHK dari 76 perusahaan. Tahun ini dia sebut potensi PHK akan lebih besar dari tahun lalu, artinya tidak kurang dari 2.000 an pekerja ada potensi di PHK.

Hal ini disebabkan karena pada 2025 ada ancaman penurunan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi DIY triwulan I 2025 tumbuh 5,11% (year-on-year/yoy), sementara nasional 4,87% dari proyeksi 5,2%.

"Semester II kemungkinan akan ada tekanan lebih lagi dari sisi ekonomi, akan lebih berat dari semester I."

Sebelumnya, Disnakertrans DIY menyebut sepanjang Januari-Maret 2025 total ada 364 pekerja yang terkena PHK, sebanyak empat pekerja berasal dari Kabupaten Kulonprogo, Kota Jogja (83 pekerja), Kabupaten Bantul (63 Pekerja), Kabupaten Sleman (191 pekerja), Kabupaten Gunungkidul (15 pekerja), dan DIY (8 pekerja).

"Data laporan PHK kabupaten/kota sampai dengan Maret 2025 total 364 pekerja," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, R Darmawan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.