Advertisement
Apindo DIY Berharap Enam Paket Insentif Ekonomi dari Pemerintah Benar-benar Diwujudkan
Ilustrasi rupiah. / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah akan meluncurkan enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025. Di antaranya diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto berharap enam paket insentif ini benar-benar diwujudkan.
Ia mengatakan kebijakan ini harus diwujudkan untuk menyelamatkan ekonomi nasional. "Kami berharap apa yang sudah disampaikan enam insentif ekonomi benar-benar terwujud," ucapnya, Minggu (25/5/2025).
Menurutnya untuk menyelamatkan ekonomi perlu dilakukan relaksasi dan terobosan. Seperti paket deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi artinya menyederhanakan regulasi serta aturan-aturan, sementara debirokratisasi menyederhanakan birokrasi.
Selain itu diperlukan juga dorongan dan dukungan dari pemerintah untuk pemulihan dan penyelamatan ekonomi, salah satunya dalam membuat perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari yang sebelumnya fokus ke Makan Bergizi Gratis (MBG) dipindahkan ke subsidi upah.
"Karena situasi sekarang ini lebih buruk dari pandemi ekonomi secara nasional. Lalu tentunya insentif kebijakan pajak, dan mungkin bentuk insentif lainnya," jelasnya.
Advertisement
BACA JUGA: Bantuan Subsidi Upah Cair Mulai 5 Juni 2025
Apindo DIY juga mendorong penyederhanaan dan percepatan izin-izin. Dia menyebut ini akan menjadi langkah yang bagus, tinggal menunggu implementasinya.
Melansir dari JIBI/Bisnis.com, paket kebijakan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (23/5/2025). Demi mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 dan kuartal III 2025.
"Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai," ujar Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dolar AS Milik WNI Banyak ke Luar Negeri, Pemerintah Siapkan Insentif
Modal Asing Keluar Rp8,12 Triliun, BI Ungkap Penyebabnya
Pemerintah Anggarkan Rp9,9 Triliun Hilirisasi Komoditas Perkebunan
Dirut Pertamina Bantah Pertamina Kuasai Impor BBM Satu Pintu
Advertisement
Menkeu Tanggapi Potensi Kredit Fiktif Bank dari Dana Rp200 Triliun
Prabowo Tunjuk Dony Oskaria jadi Plt Menteri BUMN
Respons Menkeu Purbaya Terkait Wacana Tax Amnesty Jilid III
Money Changer di Perbatasan Negara Berpotensi jadi Tempat Pencucian Uang
Update Harga Jual Emas Antam dan UBS Hari Ini 19 September 2025
Advertisement
Kredit Mengendap di Perbankan Tembus Rp2.372 Triliun
Pinjamin Dukung Bulan Inklusi Keuangan 2025 Lewat Penguatan Literasi
Iuran JKK Industri Padat Karya Dapat Keringanan hingga 2026
Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana Cair dari Bank Himbara
Pemerintah Siapkan Skema Impor BBM Satu Pintu Pertamina
Advertisement
Permintaan Kredit Belum Terpacu, Ini Kata Gubernur BI
Berita Pilihan
- Dirut Pertamina Bantah Pertamina Kuasai Impor BBM Satu Pintu
- Money Changer di Perbatasan Negara Berpotensi jadi Tempat Pencucian Uang
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
Advertisement
Jadwal KA Prameks dari Stasiun Kutoarjo-Stasiun Tugu, Hari Ini
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Update Harga Jual Emas Antam dan UBS Hari Ini 19 September 2025
- Money Changer di Perbatasan Negara Berpotensi jadi Tempat Pencucian Uang
- Respons Menkeu Purbaya Terkait Wacana Tax Amnesty Jilid III
- Prabowo Tunjuk Dony Oskaria jadi Plt Menteri BUMN
- Menkeu Tanggapi Potensi Kredit Fiktif Bank dari Dana Rp200 Triliun
- Dirut Pertamina Bantah Pertamina Kuasai Impor BBM Satu Pintu
- Pemerintah Anggarkan Rp9,9 Triliun Hilirisasi Komoditas Perkebunan
Advertisement
Advertisement
