Kemendagri Tegur Bulog Soal Aplikasi SPHP yang Mempersulit Pedagang

Harianjogja.com, JAKARTA—Aplikasi Klik SPHP dikeluhkan pedagang beras karena sulit digunakan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur Perum Bulog terkait dengan hal ini.

Aplikasi Klik SPHP dikembangkan oleh Tim IT Bulog merujuk data di Google Play Store.  Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mendapat laporan bahwa para pedagang beras di pasar tradisional mengalami hambatan saat mengakses Klik SPHP. Untuk diketahui, pemesanan beras SPHP dilakukan melalui aplikasi atau Klik SPHP.

“Ini juga tolong diperhatikan,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (19/8/2025).

Untuk itu, Tomsi meminta agar ke depan pemerintah daerah (Pemda) membantu para pedagang pasar tradisional agar bisa mengakses Klik SPHP milik Bulog.

BACA JUGA: Menteri Hukum Tegaskan Indonesia Raya dan Lagu Nasional Lain Bebas Royalti

“Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah sama-sama datangin dulu itu tukang, yang jualan tadi, yang jualan beras [di] pasar tradisional, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk ngejual beras Bulog,” ujarnya.

Menurut Tomsi, penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional kurang mendapatkan perhatian. Alhasil, harga beras yang dijual di pasar tradisional masih merangkak naik.

“Pasar-pasar tradisional belum terisi dengan baik. Nah inilah yang menyebabkan masyarakat kita ngebeli di pasar tradisional dengan harga yang masih tinggi, bahkan cenderung naik terus,” tuturnya.

Senada, Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan pihaknya menemukan beberapa pengecer kesulitan untuk masuk ke Klik SPHP Perum Bulog. Menurutnya, kondisi ini terjadi lantaran para pedagang dan pengecer belum familiar dengan aplikasi tersebut.

“Minggu lalu kami kirim tim ke lapangan. Kami mendapat informasi bahwa beberapa pengecer kesulitan untuk masuk ke Klik SPHP. Mungkin mereka belum familiar atau apa,” ujar Edy.

Terlebih, Edy menilai, tidak semua para pedagang familiar dengan gawai.  Untuk itu, dia menyebut perlu adanya kerja sama yang didorong pemda untuk memasifkan penjualan beras SPHP ke pengecer.

“Karena sayang sekali kan, sayang sekali kalau para pengecer tidak bisa menyalurkan hanya karena persoalan teknis seperti itu. Oleh karena itu, ini juga mohon perhatian,” terangnya.

Untuk diketahui, program SPHP dilaksanakan mulai Juli—Desember 2025 dengan pagu penyaluran SPHP sebanyak 1,3 juta ton.

Sementara itu, data Perum Bulog menunjukkan sampai saat ini, volume realisasi SPHP baru mencapai 38.811 ton atau setara 2,94% dari target 1,3 juta ton.

Perinciannya, mayoritas penjualan beras SPHP disalurkan ke pengecer di pasar rakyat sebanyak 13.528 ton atau dengan persentase 34,86%. Kemudian, melalui instansi pemerintah atau gerakan pangan murah (GPM) sebanyak 13.115 ton dan Pemda/GPM sebanyak 4.114 ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com