Saham Freeport untuk Indonesia Naik Jadi 63 Persen pada 2041

 Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia akan menguasai 63 persen saham PT Freeport Indonesia pada 2041. Tambahan 12% saham yang disetujui Freeport dilepas secara gratis kepada Indonesia.

Hal ini diutarakan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani. “Mereka sudah setuju untuk 12 persen,” ucap Rosan ketika ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Rosan menyampaikan bahwa dirinya sudah bertemu secara langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dalam kunjungannya ke Amerika Serikat.

Tadinya, lanjut Rosan, Indonesia membidik Freeport menyetujui divestasi atau pelepasan saham sebesar 10 persen. Akan tetapi, atas negosiasi yang dilakukan, Indonesia berhasil memperoleh lebih dari itu, yakni sebesar 12 persen.

“Dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan saham 12 persen, 'free of charge' (tanpa dipungut biaya/gratis),” kata Rosan.

Selain menyetujui divestasi sebesar 12 persen, Rosan juga mengungkapkan bahwa Freeport setuju untuk membangun dua universitas dan dua rumah sakit di dekat wilayah operasionalnya, untuk meningkatkan peran dokter di sana.

“Nanti dua rumah sakit dan dua universitas akan dibangun di sana, di Papua,” kata Rosan.

Divestasi merupakan salah satu syarat Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang dijadwalkan berakhir pada 2041.

BACA JUGA: Danantara Butuh Rp99 Triliun untuk Proyek Sampah Jadi Listrik

Ayat (1) Pasal 195B Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyampaikan, IUPK Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi sejumlah kriteria, dan salah satunya adalah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi minimal 10 persen dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hasil divestasi tersebut juga akan diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Papua, dan mulai berlaku pada 2041.

Dengan demikian, porsi saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen pada 2041.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara