HIPPI Dorong Pengusaha Lokal Jadi Penggerak Investasi Nasional

SLEMAN—Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di The Rich Hotel, Senin (10/11/2025). Rakernas bertema Lawan Ketimpangan: Kedaulatan Ekonomi Pribumi dalam Rangka Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu.

Dalam sambutannya, Todotua menyampaikan salah satu target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah mencapai realisasi investasi yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sekitar Rp1.900 triliun.

Itulah sebabnya, bersama Hippi, ke depan pihaknya akan berkolaborasi terkait dengan pemberdayaan pengusaha lokal dan UMKM. "Salah satu dari tujuan mendorong investasi adalah memperkuat ekonomi pengusaha lokal dan UMKM,” kata dia.
Menurutnya, tepat di momentum Hari Pahlawan, tidak hanya sekadar mengingat perjuangan pahlawan, tetapi juga melanjutkan perjuangan mereka.

Menurutnya, perjuangan hari ini adalah perjuangan bersama untuk kemandirian ekonomi dan martabat bangsa. "Selamat Rakernas HIPPI, semoga rangkaian kegiatan bisa menghasilkan langkah konkrit yang nyata khususnya bagi pengusaha pribumi, di mana pribumi ini konteksnya keberpihakan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP HIPPI, Ariful Yaqin Hidayat, mengatakan tema yang diangkat bukan sekadar slogan organisasi, tetapi lebih pada manifesto perjuangan ekonomi bangsa.

Rakernas II kali ini dihadiri sebanyak 23 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hippi se-Indonesia, jauh lebih banyak daripada tahun lalu yang dihadiri 13 DPD.

Diakuinya, gerakan Hippi memang merupakan gerakan ekonomi akar rumput di mana dengan 8.000 anggota 100% adalah sektor UMKM.

Lebih lanjut dia mengatakan ketimpangan ekonomi masih menjadi luka yang panjang, di mana kekayaan nasional masih terkonsentrasi di segelintir kelompok, sementara jutaan pengusaha lokal, UMKM, nelayan, masih berjuang sendiri.

Oleh karena itu, kata dia, diharapkan kedepan sesuai dengan Instruksi Presiden perusahaan besar atau perusahaan asing wajib membina UMKM dari berbagai rantai pasok. "Penerapan PP No. 7 Tahun 2021 [tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah] harus lebih dari 30 persen, dengan model plasma ekonomi seperti ini, UMKM gak hanya penonton tapi pemain utama," ujar dia.

Jadi Lokomotif
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era Presiden Jokowi, Sandiaga Uno yang turut hadir di acara itu berharap agar Hippi tidak hanya menjadi penonton.

Menurutnya, Presiden Prabowo berkomitmen menggerakkan roda ekonomi nasional, dan teman-teman Hippi mestinya yang menjadi tuan rumah.

Menurutnya, Presiden ingin agar pengusaha muda, pengusaha pribumi, ibu-ibu, pengusaha daerah bisa maju dan berkembang. Dia mengatakan ini saatnya Hippi menjadi lokomotif.

Sandi mengatakan kemandirian ekonomi tidak bisa ditunggu tetapi harus diperjuangkan, di mana sektor strategisnya adalah pangan dan energi. Dua sektor ini, kata dia, akan memberikan kontribusi menuju Indonesia Emas 2045. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News