Gejolak Pasar Modal, Presiden Prabowo Turun Tangan

Harianjogja.com, JAKARTA — Gejolak mengguncang sektor keuangan Indonesia dalam sepekan terakhir. Tekanan paling terasa terlihat dari anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut, dipicu sentimen negatif menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti isu transparansi pasar modal domestik.

Situasi tersebut bahkan mendorong Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk meredam kepanikan investor melalui serangkaian pertemuan dengan para pembantunya di kabinet. Langkah cepat diambil seiring kekhawatiran terhadap stabilitas pasar.

Di tengah tekanan tersebut, dinamika besar terjadi di jajaran regulator keuangan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026) pagi. Tak lama berselang, empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Mirza Adityaswara, juga menyatakan mundur pada sore harinya.

Pengunduran diri itu disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kondisi pasar. Namun, langkah tersebut turut memicu kekhawatiran baru terkait potensi kekosongan kepemimpinan regulator di saat pasar masih bergejolak.

Arahan Strategis Presiden Prabowo

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo telah memberikan arahan komprehensif guna menjaga stabilitas pasar modal. Airlangga menyebut IHSG mulai menunjukkan pemulihan dengan sejumlah saham kembali bergerak di zona hijau.

“Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Koordinasi fiskal dan moneter berjalan baik, dan kita sudah melihat IHSG rebound,” ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

Meski sentimen MSCI turut diikuti perubahan pandangan lembaga global lain seperti Goldman Sachs dan UBS, pemerintah menegaskan komitmen menjaga kredibilitas pasar.

Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh antara lain:

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Proses ini bertujuan meminimalkan konflik kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, sekaligus membuka peluang investasi dari Danantara dan lembaga lain. Tahapan demutualisasi telah diatur dalam Undang-Undang P2SK dan berpotensi dilanjutkan dengan IPO BEI di tahun berikutnya.

Kedua, peningkatan batas minimal free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen yang ditargetkan mulai Maret 2026. Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola dan transparansi pasar agar sejalan dengan standar internasional seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang.

Ketiga, perluasan porsi investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen. Kebijakan ini diklaim mengikuti praktik negara-negara OECD guna meningkatkan likuiditas bursa.

Keempat, penyesuaian regulasi sesuai standar MSCI demi mencegah potensi penurunan status pasar modal Indonesia pada Mei 2026.

Kelima, penguatan likuiditas melalui optimalisasi peran BPI Danantara serta dana institusi besar seperti Taspen dan BPJS.

OJK Pastikan Tak Ada Kekosongan Jabatan

Otoritas Jasa Keuangan memastikan roda pengawasan tetap berjalan normal meski terjadi pergantian pimpinan. Melalui rapat Dewan Komisioner pada Sabtu (31/1/2026), OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua DK OJK.

Friderica yang akrab disapa Kiki tetap merangkap jabatan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, Hasan Fawzi dipercaya merangkap sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

“Tidak ada kekosongan jabatan. Seluruh fungsi pengawasan tetap berjalan,” tegas Kiki dalam konferensi pers, Sabtu malam.

️ Pemerintah Gencar Tertibkan Praktik Spekulatif

Di sisi lain, pemerintah mulai mengintensifkan upaya pemberantasan praktik spekulasi yang merusak pasar saham. Airlangga menegaskan BEI bersama aparat penegak hukum akan menindak tegas manipulasi harga saham yang merugikan investor.

“Pemerintah tidak mentolerir praktik saham gorengan yang mencederai integritas pasar modal,” katanya.

Menurut Airlangga, manipulasi pasar tidak hanya merugikan investor, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik dan menghambat arus investasi asing yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga menyampaikan pesan langsung Presiden Prabowo kepada para pelaku pasar.

“Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan, adil, serta berstandar global,” ujar Airlangga mengutip pernyataan Presiden.

Presiden juga menginstruksikan agar kepemimpinan transisi di OJK dan BEI berjalan tanpa gangguan demi memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com