Advertisement
Perusahaan Penjaminan Ulang Penting untuk Dibentuk
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Lembaga penjamin didorong untuk menyiapkan keberadaan perusahaan penjaminan ulang yang saat ini belum terbentuk. Hal ini sesuai UU No.1/2016 tentang Penjaminan yang akan berlaku efektif pada 2019.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Tirta Segara menuturkan lembaga penjamin perlu menyiapkan keberadaan perusahaan penjaminan ulang yang saat ini belum ada. Sementara itu, selama ini lembaga penjamin menjaminkan ulang risikonya ke perusahaan reasuransi.
Advertisement
"Sementara ini penjaminan ini dijaminkan ulangnya ke reasuransi. Padahal dia lembaga penjamin, mestinya dia [industri penjaminan] bisa bikin sendiri," tuturnya, pekan lalu.
Keberadaan perusahaan penjaminan ulang merupakan amanat UU Penjaminan. Pasal 42 ayat (1) menyebutkan perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah wajib melakukan mitigasi risiko dengan menjaminulangkan penjaminannya. Adapun pada ayat (2) penjaminan ulang sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kewajibab finansial perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dalam hal yakni perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah telah memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan atau perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Lebih lanjut, pada ayat (3) menyebutkan penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah. Dan pada ayat (4) menjelaskan dalam hal dukungan penjaminan ulang dari perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, mitigasi risiko perusahaan penjamin dan perusahaan penjamin syariah diperoleh dari perusahaan reasuransi.
Wakil Sekjen Asippindo (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia) Amin Mas'udi mengatakan, keberadaan perusahaan penjaminan ulang merupakan hal yang wajib. Sebab, UU Penjaminan menyebutkan perusahaan penjaminan wajib memitigasikan risikonya kepada perusahaan penjaminan ulang. "Tetapi saat ini kondisinya belum ada," katanya.
Anggota DPR Komisi XI Mukhamad Misbakhun berpendapat, UU Penjaminan yang akan berlaku efektif pada tahun mendatang akan membuka pasar yang besar bagi industri penjaminan. Sejalan dengan itu, ceruk pasar usaha penjaminan memberikan peluang bagi bisnis penjaminan ulang.
Menurutnya, perusahaan penjaminan ulang perlu segera dibentuk. Inisiasi pembentukan perusahaan penjaminan ulang dapat berasal dari perusahaan penjaminan pemerintah dan daerah. "Karena industri [usaha penjaminan] wajib dijaminkan ulang," katanya.
Soal ini, Amin mengatakan, Jamkrindo belum berencana membentuk anak usaha berupa penjaminan ulang. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan pembentukan perusahaan penjaminan ulang pada masa mendatang.
"Perusahaan penjaminan ulang memang wajib. Kami mendukung siapapun yang akan membentuk perusahaan penjaminan ulang. Sebab, perusahaan penjaminan wajib menjaminkan ulang ke situ [perusahaan penjaminan ulang]." imbuhnya.
Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, implikasi lahirnya regulasi mengenai penjaminan yakni pembentukan lembaga co-guarantee, sertifikasi SDM, dan proses arbitrase.
"Apakah lembaga regaransi bisa tumbuh dengan baik. Lembaga regaransi bisa tumbuh lebih awal di negara lain," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Layanan Penukaran Uang Rupiah Bakal Tersedia di Jalur Mudik
- Wajib Daftar di Aplikasi PINTAR, Penukaran Uang Baru untuk Lebaran Dibatasi Rp4 Juta per Orang
- Menparekraf Sandiaga Uno Mengklaim Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Timbulkan Gejolak
- Kini Kereta Ekonomi Gerbong dan Kursinya Generasi Baru, Resmi Beroperasi Mulai Kemarin
- Kemendag Segel SPBU Rest Area KM 42 Jakarta-Cikampek
Advertisement
Jadwal Terbaru KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- THE RICH JOGJA: Hotel Semua Kalangan dengan Promo Seru Setiap Bulan
- Kelompok Wanita Tani Mentari Sleman, Pemberdayaan Ekonomi Bermula dari Hobi
- MBPI DIY Minta Pengusaha Bayarkan THR untuk PRT, Ojol, dan Buruh yang Dirumahkan
- Wajib Daftar di Aplikasi PINTAR, Penukaran Uang Baru untuk Lebaran Dibatasi Rp4 Juta per Orang
- Layanan Penukaran Uang Rupiah Bakal Tersedia di Jalur Mudik
- BPD DIY Jadi Tuan Rumah Safari Tarawih bersama FKIJK DIY
- Antisipasi Peningkatan Jumlah Pemudik, Pertamina Tambah Stok BBM
Advertisement
Advertisement