Bank BPD DIY Siap Dukung Pembangunan Infrastruktur

Harianjogja.com, JOGJA—Perekonomian DIY terus mengalami pertumbuhan pesat, bahkan telah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mendorong Bank BPD DIY turut berpartisipasi dalam mengembangkan Jogja, salah satunya dengan mendukung pengembangan infrastruktur dari sektor pembiayaan sindikasi.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengungkapkan pembangunan bandara baru di Kulonprogo akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan menginisiasi perluasan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.

“Jogja sekarang ini seperti “gadis cantik” yang menarik banyak orang untuk datang, baik untuk berwisata maupun berinvestasi. Terlebih saat ini pertumbuhan ekonomi DIY yang sekitar 5,9 persen terus meningkat dan lebih tinggi dari nasional,” ujar Santoso pekan lalu.

Pembangunan infrastruktur, terutama di bidang transportasi, secara langsung memberikan multiplier effect yang besar, sehingga ekonomi DIY terus menggeliat. Salah satunya pembangunan transportasi udara. Santoso menegaskan hal itu merupakan peluang bagi bank daerah ini agar dapat turut berkontribusi dan berperan dalam pembangunan tersebut.

Dukungan Bank BPD DIY terhadap pembangunan infrastruktur melalui kredit sindikasi, sebelumnya juga telah dilakukan. Partisipasi tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol Pemalang-Batang.

“Dalam waktu dekat ini, kami juga sudah menjalin kesepakatan dengan salah satu pemenang proyek pembangunan NYIA. Artinya, dengan demikian ini menegaskan bahwa kami siap untuk mendukung, memfasilitasi dan tentunya mem-back up pembangunan bandara ini,” jelas Santoso.

Dukungan Perbankan

Peran serta perbankan dalam pembangunan infrastruktur diharapkan memberikan andil besar pada proyek-proyek pemerintah. Beberapa waktu lalu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY Untung Nugroho menuturkan kredit sindikasi merupakan salah satu bentuk dukungan perbankan terhadap pembiayaan proyek-proyek pemerintah.

“Kenapa perlu adanya kredit sindikasi, karena misalnya saja pemerintah membangun jalan tol. Dana yang dibutuhkan sangat besar, misalkan dananya mencapai Rp100 triliun. Kalau dibiayai oleh satu bank, maka bank tersebut akan melanggar batas maksimum pemberian kredit,” ungkap Untung.

Penyaluran kredit perbankan itu memiliki aturan batas pemberian pinjaman. Untung menjelaskan aturan penyaluran kredit perbankan maksimal adalah 20% dari modal. Maka dari itu, kata dia, proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah perlu gotong royong antarbank melalui penyaluran kredit sindikasi.

Untung mengakui banyak dana yang mengendap di perbankan yang memang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan. Namun, regulasi tentang batas pemberian kredit membuat dana yang mengendap tersebut tidak dapat disalurkan semua. Aturan penyaluran kredit yang diatur oleh OJK tentang batas pemberian kredit tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi bank.

“Kalau gagal proyeknya, kerugian tentu tidak bisa ditanggung dan bank akan bangkrut. Itu juga yang kemudian mengapa dalam pembangunan, perlu pinjaman luar negeri. Bank tidak akan sanggup untuk membiayai semua dana proyek, sehingga itu ditanggung dengan obligasi. Jika pemerintah mengeluarkan obligasi, misal Rp100 triliun, itu bisa langsung digunakan untuk membiayai infrastruktur yang butuh dana besar, tidak ada batasannya,” jelas Untung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News