Stok Beras Bulog Tembus 4,5 Juta Ton, Gudang Tak Cukup
Stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton setelah Indonesia swasembada dan mulai ekspor. Pemerintah menyiapkan 100 gudang tambahan.
Perumahan/rumah - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% untuk pembelian rumah baru mulai November 2023 hingga Juni 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan stimulus untuk sektor perumahan tersebut dilakukan untuk mendorong permintaan akan rumah.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Menghapus Sejumlah Pajak Agar Harga Rumah di Jogja Murah
Nantinya hal ini akan mendorong kinerja sektor konstruksi. Pemberian PPN ditanggung pemerintah (DTP) 100% khusus bagi rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Sementara rumah dengan harga sampai dengan Rp5 miliar, beban pajak yang ditanggung pemerintah hanya sampai dengan Rp2 miliar, sementara Rp3 miliar sisanya dibayar dengan tarif normal 11%. Secara rinci, kebijakan tersebut terbagi menjadi dua fase. PPN DTP 100% berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024.
Baca Juga: Rekayasa SPT Pajak, Rumah dan Tanah Pengusaha Minyak Goreng Senilai Rp3,5 Miliar Disita
Sementara pada Juli 2024 hingga Desember 2024, pemerintah masih akan memberikan pembebasan PPN, tetapi hanya 50%. Artinya, masyarkat hanya perlu membayar PPN sebesar 5,5%. Adapun, untuk mendapatkan insentif ini, hanya berlaku untuk 1 NIK/NPWP per rumah atau satu orang hanya boleh membeli satu rumah.
“Kita tidak menambahkan prasyarat lain. Tujuannya menyerap rumah-rumah yang sudah dibangun, stok yang ada, sehingga bisa memunculkan demand,” ujar Sri Mulyani, Senin (6/11/2023).
Baca Juga: Singapura Kerek Pajak Properti bagi Orang Asing
Sri Mulyani melaporkan total anggaran yang diperlukan untuk program PPN DTP senilai Rp3,38 triliun. Sekitar Rp0,42 triliun untuk sisa tahun ini, dan Rp2,96 triliun untuk 2024. Adapun, bagi masyarakat yang pernah menjadi penerima insentif serupa pada masa pandemi Covid-19 juga mendapatkan hak untuk memanfaatkan PPN DTP ini selama 14 bulan ke depan.
“PPN DTP yang waktu itu dalam covid-19, sehingga stimulus untuk mendorong sektor konstruksi, maka tetap boleh,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton setelah Indonesia swasembada dan mulai ekspor. Pemerintah menyiapkan 100 gudang tambahan.
Jadwal KRL Jogja-Solo relasi Yogyakarta-Palur lengkap per stasiun. Cek jam keberangkatan, tarif Rp8.000, dan cara membeli tiket.
Jadwal perpanjangan SIM Sleman 23 November 2026 tersedia di MPP. Cek jadwal SIM Keliling, SIMMADE, Satpas, dan persyaratannya.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo hingga Kebumen lengkap per stasiun. Simak tarif Rp8.000 serta cara pesan tiket dan naik kereta.
Sekolah Rakyat Tahap III dibangun di 100 lokasi baru. Kapasitas sekolah direncanakan meningkat hingga 3.000 siswa per lokasi.
FIFA menghubungi PSSI terkait kerusuhan suporter PSS vs Arema FC di Maguwoharjo. Erick Thohir membuka peluang sanksi pengurangan poin.