DPRD DIY Soroti UMK hingga BPJS Buruh Transportasi
DPRD DIY menyoroti hak buruh transportasi terkait UMK, lembur, BPJS Ketenagakerjaan, sanksi pemotongan gaji, dan K3.
Penyitaan terhadap aset wajib pajak atas nama PT. VAI dan SPR oleh DJP DIY./Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY (Kanwil DJP DIY) menyita aset wajib pajak atas nama PT. VAI dan SPR di Desa Cilongok, Kabupaten Banyumas, Kamis (24/8/2023).
Penyitaan ini menjadi bagian dari kegiatan penyidikan dugaan pidana pajak oleh SPR melalui PT. VAI yang bergerak pada bidang perdagangan besar minyak goreng kemasan. SPR melalui PT. VAI diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat(1) huruf d UU No.28/2007 tentang perubahan ketiga atas UU N.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Masa Pajak Januari 2017-April 2018.
"Sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp8,34 miliar. Dalam rangka memulihkan kerugian pada pendapatan negara tersebut, maka penyidik melakukan penyitaan atas harta wajib pajak," kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan DJP DIY, Dwi Hariyadi melalui rilis, Rabu (30/8/2023).
BACA JUGA: Ini Nama-Nama Pejabat Dirjen Pajak yang Punya Moge
Penyidik Kanwil DJP DIY mulai menyita aset setelah terbitnya surat penetapan tersangka Maret 2023. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan milik tersangka yang terletak di Kabupaten Kulonprogo dengan nilai mencapai Rp3,54 miliar.
Pada Agustus 2023 juga dilakukan penyitaan terhadap harta bergerak wajib pajak seperti truk operasional dan kendaraan penumpang. Penyitaan terakhir pada aset tanah dan bangunan di Kabupaten Banyumas.
"Untuk penyitaan kedua dan ketiga masih dalam proses penilaian oleh Fungsional Penilai Kanwil DJP DIY. Atas aset-aset yang sudah disita masih tetap bisa digunakan oleh wajib pajak selama belum ada keputusan pengadilan (vonis) dari Pengadilan Negeri Wates," ucapnya.
Dwi menyampaikan penyitaan aset ini menjadi bentuk komitmen DJP untuk bertindak tegas terhadap wajib pajak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak lain.
"Penyitaan tersebut dilakukan untuk mengamankan aset tersangka sebagai jaminan atas pemulihan kerugian pada pendapatan negara yang disebabkan tindak pidana yang dilakukan tersangka melalui PT.VAI."
Kanwil DJP DIY berharap agar masyarakat khususnya di DIY dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY menyoroti hak buruh transportasi terkait UMK, lembur, BPJS Ketenagakerjaan, sanksi pemotongan gaji, dan K3.
Sebanyak 31.649 penerima bansos DIY terindikasi judi online per 16 Juli 2026. Dinsos membuka mekanisme sanggah bagi KPM.
MotoGP 2027 memakai mesin 850 cc dan diperkirakan kehilangan sekitar 50 HP. Aprilia menilai tenaga mesin justru akan semakin penting.
Thailand pangkas masa tinggal bebas visa jadi 30 hari mulai 15 September 2026. WNI tetap bebas visa, aturan masuk darat lebih fleksibel. Simak selengkapnya!
Pasar Prawirotaman Pertahankan SNI, Disdag Dorong Pasar Rakyat Adaptif Hadapi Digitalisasi
Google dikabarkan akan memindahkan seluruh produksi Pixel, smartwatch dan earbud dari China mulai 2027. India dan Vietnam menjadi basis baru.