Ekonom dan Kadin DIY Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bukan Pilihan Tepat, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JOGJA—Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang dinilai bukan pilihan yang tepat. Ekonom dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY menyebut saat ini kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja.

Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana, Purnawan Hardiyanto mengatakan senada dengan perekonomian global, ekonomi nasional juga sedang lesu. Dalam kondisi seperti ini rencana pemerintah menaikkan PPN 12% tidak tepat.

Ia berpandangan mestinya pemerintah memberikan stimulus berupa pengurangan pajak agar dapat menggairahkan hasrat belanja masyarakat. Baik sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah. Tapi saat ini pemerintah terdesak menanggung beban berat APBN 2025.

"Tidak tepat bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan kenaikan pajak," ucapnya, Senin (18/11/2024).

Menurutnya beban berat di APBN 2025 karena pembayaran utang-utang yang jatuh tempo. Target penyelesaian program-program pembangunan infrastruktur dan program-program pembangunan lainnya.

Dia menyebut pemerintah tidak menemukan alternatif meningkatkan penerimaan negara selain dari pajak. Ini menjadi opsi paling mudah bagi pemerintah.

"Sepertinya pemerintah kesulitan mencari sumber penerimaan lain yang dapat ditingkatkan kecuali dengan menaikkan pajak," jelasnya.

BACA JUGA: Pemkab Sleman Siapkan Rp115 Miliar untuk Program Makan Siang Gratis

Lebih lanjut dia mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% akan meningkatkan biaya produksi yang harus ditanggung produsen, sehingga harga-harga akan cenderung naik. Dengan demikian inflasi akan meningkat.

Ini yang disebut sebagai cost push inflation yaitu inflasi yang terjadi di perekonomian karena ada kenaikan biaya produksi. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi daya beli masyarakat luas.

"Sehingga kesejahteraan masyarakat kemungkinan akan semakin menurun dan gelombang PHK akan semakin meningkat," katanya.

Sementara itu, Ketua Komtap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Kadin DIY, Timotius Apriyanto secara konsisten terus menolak rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Dia berpendapat kenaikan PPN akan mengurangi daya saing industri dan perdagangan internasional.

Menurutnya inflasi tahun ini juga rendah, menunjukkan daya beli masyarakat sedang menurun, ditambah penurunan kelas menengah. Kondisi ini menurut Timotius menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

"Saya konsisten terus menerus sampaikan supaya pemerintah menunda PPN itu untuk naik 12 persen," tegasnya.

Dia berpandangan sebelum menaikkan PPN masalah ketenagakerjaan juga perlu diperhatikan. Saat ini terjadi banyak PHK dan pabrik tutup. Menurutnya mestinya ini juga dikaji tidak semata-mata dari sisi pendapatan negara.

Timotius mengatakan jika pajak dinaikkan sementara debirokratisasi dan deregulasi belum berjalan baik bisa menjadikan ekonomi lebih buruk dari tahun lalu. Saat ini saingan Indonesia adalah negara-negara tetangga misalnya Vietnam, Bangladesh, dan lainnya yang berusaha meningkatkan efisiensi.

"Jangan sampai kemudian investasi langsung ke Indonesia karena tarif pajak naik akan lari ke negara tetangga," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.