Stok Melimpah, Mengapa Beras Premium Tetap Langka di Ritel Modern?

Harianjogja.com, JAKARTA—Beras premium kemasan 5 kilogram (kg) semakin sulit ditemukan di sejumlah gerai ritel modern, meski pasokannya disebut masih tersedia di pasar. Persoalan utamanya bukan stok fisik, melainkan harga pembelian dari distributor yang sudah berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan kondisi tersebut membuat peritel berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, peritel wajib menjual beras premium sesuai HET, sedangkan harga yang ditawarkan pemasok justru lebih tinggi dari batas harga jual yang ditetapkan pemerintah.

Jika tetap membeli dengan harga tersebut, peritel berisiko mengalami kerugian. Akibatnya, beras yang tersedia di pasar tidak otomatis masuk ke rak-rak ritel modern.

Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan stok beras premium sebenarnya banyak, tetapi peritel tidak bisa menjualnya sesuai HET jika harga pembeliannya sudah lebih tinggi.

“Kalau ditanya barang banyak? Banyak. Tapi enggak ada yang mau jual HET karena belinya lebih dari HET,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Rabu (2/9/2026).

Menurut Solihin, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan kembali terasa dalam beberapa bulan terakhir. Pasokan beras premium yang masuk ke jaringan ritel disebut jauh di bawah kebutuhan.

Distribusi Ikut Jadi Persoalan

Selain persoalan harga, pola distribusi dari prinsipal maupun distributor juga memengaruhi ketersediaan beras premium di ritel modern.

Solihin mencontohkan adanya pemasok yang mensyaratkan pembelian beras premium sekaligus beras fortifikasi. Kondisi tersebut kemudian turut mengubah pilihan produk yang tersedia di rak ritel.

Beras fortifikasi kini lebih banyak ditemukan di sejumlah gerai ritel karena produk tersebut tidak ditetapkan skema HET seperti beras premium.

Aprindo mengaku telah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah. Asosiasi juga meminta audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait kekosongan beras premium di jaringan ritel modern.

“Anggota saya, Aprindo, taat terhadap aturan pemerintah yang mengenakan harga eceran tertinggi untuk beras premium,” terangnya.

Harga Beras Premium Terus Naik

Persoalan ketersediaan di ritel modern terjadi ketika harga beras premium secara nasional juga menunjukkan tren kenaikan.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga rata-rata beras premium pada 4 Agustus 2026 tercatat Rp15.546 per kg. Harga tersebut kemudian bergerak relatif stabil di kisaran Rp15.540–Rp15.550 per kg hingga pertengahan Agustus.

Memasuki akhir Agustus, harga mulai meningkat dan menembus Rp15.600 per kg pada 26 Agustus. Harga kemudian terus naik hingga awal September.

Pada 3 September 2026, harga rata-rata beras premium tercatat Rp15.626 per kg, turun tipis 0,06% dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai Rp15.636 per kg.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025, HET beras premium ditetapkan berbeda berdasarkan wilayah. Untuk zona 1, HET ditetapkan Rp14.900 per kg, zona 2 Rp15.400 per kg, dan zona 3 Rp15.800 per kg.

Dengan harga rata-rata nasional mencapai Rp15.626 per kg, posisi harga tersebut sudah berada di atas HET zona 1 dan zona 2, meskipun masih berada di bawah HET zona 3.

Konsumen Mulai Kesulitan Mendapatkan Kemasan 5 Kg

Kesulitan memperoleh beras premium juga mulai dirasakan konsumen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Selatan Moh Wahyu Yulianto mengatakan kenaikan harga beras turut memberikan andil terhadap inflasi Sumsel pada Agustus 2026.

Meski andilnya relatif kecil, sekitar 0,01%, BPS juga menemukan adanya kesulitan masyarakat memperoleh beras premium, khususnya dalam kemasan 5 kg.

“Memang kita lihat di beberapa pasar, utamanya yang kemasan 5 Kg [premium]. Jadi sekarang masyarakat agak kesusahan,” ujar Wahyu, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, ketika kemasan 5 kg sulit ditemukan, masyarakat harus beralih ke kemasan yang lebih besar atau membeli beras secara eceran. Kondisi itu berpotensi membuat harga yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi.

“Yang tersedia sekarang kemasan 20 Kg, kalau membeli [eceran] 1 Kg harus dibagi, otomatis dari kemasan besar ke satuan kg harganya semakin tinggi,” jelasnya.

Wahyu mengatakan indikasi kelangkaan terutama terjadi pada beras premium. Sementara itu, beras medium, termasuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog, masih mencukupi.

Pemerintah Dorong Beras Bulog Masuk Ritel

Di tengah persoalan tersebut, pemerintah mendorong masuknya beras dari Bulog ke jaringan ritel modern.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pasokan beras dari Bulog mulai masuk ke jaringan ritel. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar pasokan tersebut dapat disalurkan melalui asosiasi peritel.

“Sekarang kan ada beras dari premium juga dari Bulog. Sekarang sudah mulai, saya pikir sudah mulai masuk di ritel. Kalau enggak salah namanya Be Food. Kemudian juga ada beras medium yang nanti masuk di dari Bulog yang masuk di ritel modern,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Budi mengatakan penyaluran tersebut dikoordinasikan dengan Aprindo dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Koordinasi dilakukan agar produk Bulog dapat mengisi jaringan minimarket maupun ritel modern.

“Jadi kita koordinasi terus, justru supaya Bulog itu bisa memasok ke Aprindo, ke Hippindo, asosiasinya, di minimarket maupun di ritel modern. Jadi kita terus supaya produk-produk itu diisi dari Bulog,” ujarnya.

Namun, Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto menjelaskan stok beras Bulog yang tersedia merupakan beras medium. Sementara itu, Be Food merupakan beras komersial dan bukan beras untuk penugasan pelayanan publik (PSO).

“Stok beras Bulog adalah dalam bentuk beras medium. Be Food itu beras komersil, bukan PSO,” kata Prihasto kepada Bisnis, Kamis (3/9/2026).

Harga Hulu dan Hilir Dinilai Tidak Sinkron

Di tingkat hulu, harga gabah kering panen (GKP) rata-rata saat ini telah berada di atas Rp7.000 per kg. Kondisi tersebut turut menjadi tekanan bagi pelaku usaha beras premium.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menilai fenomena beras premium di ritel menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan harga di tingkat hilir dan pembentukan biaya di sepanjang rantai pasok.

Menurutnya, pemerintah semakin aktif mengatur pasar beras melalui Bulog, cadangan beras pemerintah, pengendalian harga, HET, hingga intervensi distribusi. Namun, persoalan muncul ketika harga di tingkat konsumen dibatasi, sementara biaya di tingkat hulu masih bergerak mengikuti mekanisme pasar.

“Masalah muncul ketika negara menetapkan harga di hilir, sementara pembentukan biaya dan harga di hulu tetap mengikuti mekanisme pasar. Jadi kalau kedua sisi itu enggak sinkron, yang terjadi bukan kekurangan beras secara fisik, tetapi dislokasi pasar yaitu beras tersedia, tidak masuk ke kanal yang harganya dibatasi karena secara ekonomi tidak menarik bagi pelaku usaha,” kata Eliza kepada Bisnis.

Eliza menilai intervensi pemerintah terhadap komoditas beras pada dasarnya diperlukan karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, kebijakan tersebut harus memperhitungkan struktur biaya di sepanjang rantai pasok.

Selama bertahun-tahun, kata dia, pelaku usaha swasta telah membangun ekosistem beras premium mulai dari pengadaan gabah, penggilingan, grading, pengemasan, branding, distribusi hingga penjualan di ritel modern.

Ketika biaya beras di tingkat penggilingan meningkat sementara harga jual di ritel dibatasi HET, ruang margin pelaku usaha otomatis semakin menyempit. Akibatnya, beras yang secara fisik tersedia belum tentu masuk ke kanal ritel modern.

HET Beras Premium Perlu Dievaluasi

Eliza melihat salah satu akar persoalan berada pada ketidaksesuaian antara HET beras premium dan biaya bahan baku di tingkat petani maupun penggilingan.

Menurut dia, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) berada di Rp6.500 per kg. Sementara itu, harga GKP di lapangan selama beberapa bulan terakhir berada di sekitar Rp7.000 per kg.

Bahkan, di sejumlah sentra harga GKP sempat mencapai Rp7.200–Rp7.500 per kg.

“Rak ritel kosong bukan karena stok kosong. Stok ada, tetapi harga yang diizinkan pemerintah di kanal formal sudah tidak menutup biaya ekonomi menyediakan beras premium kemasan. Karena ada batasan HET yang belum diperbaharui sementara biaya di hulunya naik karena kebijkan penyesuaian harga gabah,” ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut Eliza, membuat produsen memiliki insentif untuk mengalihkan produksi ke beras fortifikasi yang tidak memiliki HET. Dengan demikian, margin usaha tetap dapat dipertahankan.

Evaluasi Struktur Biaya

Eliza menilai persoalan tersebut tidak semestinya dilihat sebagai pertentangan antara pemerintah dan korporasi. Negara tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan, tetapi desain intervensinya perlu disesuaikan dengan kondisi pasar.

“Yang perlu dievaluasi bukan apakah negara boleh mengurus pangan atau tidak. Negara memang harus hadir untuk masalah pangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang harus dievaluasi adalah batas dan desain intervensinya,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga sekaligus menjaga agar pelaku usaha tetap memiliki insentif untuk menyediakan produk.

Pada saat yg sama, imbuhnya, negara juga harus memastikan regulasi harga tidak membuat pelaku usaha kehilangan insentif untuk menyediakan barang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com