Stok Beras 4,5 Juta Ton, Mentan Amran Optimistis Hadapi Nataru 2027

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional mencapai 4,5 juta ton menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Dengan persediaan tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan beras masyarakat selama periode libur akhir tahun dapat terpenuhi.

Amran menyebut kondisi stok beras nasional saat ini cukup kuat, terlebih sejumlah negara di dunia tengah menahan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing.

"Alhamdulillah di Indonesia, stok beras kita 4,5 juta hari ini, tinggal satu bulan lebih. Ini nanti kami estimasi tertinggi stok akhir tahun selama merdeka," katanya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Amran setelah menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. Rapat tersebut membahas penetapan volume, kesiapan anggaran, mekanisme pembayaran, serta penyesuaian dan pengalihan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2026 dan 2027.

33 Negara Menahan Pasokan Beras

Amran menjelaskan ketersediaan beras menjadi perhatian pemerintah di tengah kondisi perdagangan pangan dunia. Menurutnya, sebanyak 33 negara saat ini melakukan penahanan pasokan beras untuk menjaga kebutuhan domestik.

Situasi tersebut membuat Indonesia perlu memastikan cadangan pangan nasional tetap mencukupi agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

"Jadi gini, kalau pangan khususnya beras, ini menjadi perhatian kita. Sekarang ini kondisi dunia memang lagi menahan bahan baku, atau beras yaitu 33 negara. Sekarang tahan," ujarnya.

Mentan memperkirakan stok beras nasional pada akhir 2026 akan menjadi yang tertinggi sepanjang Indonesia merdeka. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kebutuhan pangan selama periode Natal dan Tahun Baru.

Harga Beras Naik, Pemerintah Temukan Pelanggaran Distribusi

Meski stok beras nasional mencapai 4,5 juta ton, Amran mengakui harga beras masih mengalami kenaikan. Pemerintah, menurutnya, menemukan sejumlah praktik pelanggaran dalam distribusi yang turut memengaruhi harga beras di pasar.

Salah satu contoh yang disampaikan Amran adalah penjualan beras fortifikasi. Produk yang seharusnya dijual sekitar Rp13.000 per kilogram itu ditemukan dipasarkan hingga Rp50.000 per kilogram oleh pihak tertentu.

Selain itu, pemerintah juga mengungkap praktik pembongkaran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras tersebut kemudian dikemas ulang dan dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Amran menilai praktik mafia beras menjadi salah satu penyebab kenaikan harga yang merugikan masyarakat. Karena itu, pemerintah melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan distribusi tersebut.

Pemerintah Tetapkan 13 Tersangka Kasus Beras

Dalam penanganan kasus tersebut, Amran menyebut pemerintah telah menetapkan 13 tersangka. Proses pengembangan masih dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik distribusi beras ilegal.

Ia mencontohkan penindakan terhadap penjualan beras fortifikasi jauh di atas harga yang seharusnya serta pengemasan ulang beras SPHP menjadi beras premium.

"Sudah baca berita belum yang ditangkap? Fortifikasi, harganya harusnya Rp13 ribu per kg dia jual Rp50 ribu per kg. Kemudian oplos, beras SPHP dibongkar kemudian dia jual jadi premium. Sudah ditangkap 13 tersangka hari ini," kata Amran.

Pemerintah kini masih mengembangkan penanganan kasus tersebut. Di tengah upaya menjaga stok beras menjelang Nataru 2027, pengawasan distribusi menjadi salah satu perhatian untuk memastikan ketersediaan beras nasional dapat dirasakan masyarakat dengan harga yang wajar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara