Advertisement
KABINET JOWOKI-JK : Penerimaan Pajak Perlu Ditambah Rp250 Triliun
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintahan baru mendatang perlu meningkatkan penerimaan pajak untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hal itu diungkapkan ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja, A Tony Prasetiantono.
Advertisement
"Untuk menutup defisit serta memperbaiki postur APBN pada pemerintahan mendatang, penerimaan pajak perlu lebih digenjot lagi," kata Tony, Sabtu (16/8/2014).
Menurut dia, selain memperbaiki postur APBN, peningkatan penerimaan pajak secara maksimal juga akan mampu menutup utang pemerintah. Penerimaan pajak, menurut dia perlu ditambah minimal Rp250 triliun, dari terget penerimaan pajak 2014 sebesar Rp1.100 triliun.
"Seharusnya bisa menutup utang pemerintah apabila penerimaan pajak dari masyarakat bisa maksimal," katanya.
Menurut dia, penerimaan pajak di Indonesia saat ini hanya mencapai 12%. Kondidi ini lebih rendah dibanding Filipina yang mampu mencapai 14,4%, Malaysia 15,5%, Thailand 17%, bahkan Norwegia mampu mencapai di atas 50%.
Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut, karyawan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga saat ini menurut dia juga masih perlu ditambah. Jumlah karyawan DJP hingga 2012 masih mencapai 30.700 orang.
"Paling tidak selama lima tahun pemerintahan baru mendatang dapat menambah 65.000 orang untuk mengejar ketertinggalan tersebut," kata dia.
Ia menilai dengan penambahan sumber daya manusia (SDM) DJP yang banyak maka akan semakin banyak pula petugas yang mengingatkan pembayaran pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak akan semakin besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hasil Survei LPS: Minat Masyarakat untuk Menabung Meningkat di Juni 2025
Menteri Pertanian Sebut Beras Subsidi Oplosan Beredar di Minimarket
Pusat Data Indonesia Jauh Tertinggal Dibanding Malaysia
DPR Usulkan Ada Sistem Cadangan Darurat Industri Nasional
Advertisement
Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
Gojek Siap Kaji Perubahan Tarif Ojek Online Mengikuti Regulasi Pemerintah
Ini Komentar Ekonom UMY Soal Pemangkasan Target Pertumbuhan Ekonomi
Ekspor DIY Tumbuh 10,57 Persen hingga Mei 2025, Disperindag Sebut 3 Faktor Pendorong
BI DIY Sebut Inflasi pada Juni 2025 Masih Terkendali
Advertisement
APBN Paruh Pertama 2025 Defisit Rp197 Triliun
Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
Advertisement
Uji Coba Lantip di Jogja, Roda Empat Paling Sering Langgar Batas Kecepatan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ekspor DIY Tumbuh 10,57 Persen hingga Mei 2025, Disperindag Sebut 3 Faktor Pendorong
- Ini Komentar Ekonom UMY Soal Pemangkasan Target Pertumbuhan Ekonomi
- Gojek Siap Kaji Perubahan Tarif Ojek Online Mengikuti Regulasi Pemerintah
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- DPR Usulkan Ada Sistem Cadangan Darurat Industri Nasional
- Pusat Data Indonesia Jauh Tertinggal Dibanding Malaysia
- Menteri Pertanian Sebut Beras Subsidi Oplosan Beredar di Minimarket
Advertisement
Advertisement
