Advertisement
KABINET JOWOKI-JK : Penerimaan Pajak Perlu Ditambah Rp250 Triliun
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintahan baru mendatang perlu meningkatkan penerimaan pajak untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hal itu diungkapkan ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja, A Tony Prasetiantono.
Advertisement
"Untuk menutup defisit serta memperbaiki postur APBN pada pemerintahan mendatang, penerimaan pajak perlu lebih digenjot lagi," kata Tony, Sabtu (16/8/2014).
Menurut dia, selain memperbaiki postur APBN, peningkatan penerimaan pajak secara maksimal juga akan mampu menutup utang pemerintah. Penerimaan pajak, menurut dia perlu ditambah minimal Rp250 triliun, dari terget penerimaan pajak 2014 sebesar Rp1.100 triliun.
"Seharusnya bisa menutup utang pemerintah apabila penerimaan pajak dari masyarakat bisa maksimal," katanya.
Menurut dia, penerimaan pajak di Indonesia saat ini hanya mencapai 12%. Kondidi ini lebih rendah dibanding Filipina yang mampu mencapai 14,4%, Malaysia 15,5%, Thailand 17%, bahkan Norwegia mampu mencapai di atas 50%.
Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut, karyawan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga saat ini menurut dia juga masih perlu ditambah. Jumlah karyawan DJP hingga 2012 masih mencapai 30.700 orang.
"Paling tidak selama lima tahun pemerintahan baru mendatang dapat menambah 65.000 orang untuk mengejar ketertinggalan tersebut," kata dia.
Ia menilai dengan penambahan sumber daya manusia (SDM) DJP yang banyak maka akan semakin banyak pula petugas yang mengingatkan pembayaran pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak akan semakin besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Beras, Bawang, hingga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini
Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora, Kementerian BUMN Berpotensi Hilang
Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
Advertisement
BI Yakin Ekonomi RI 2025 Tumbuh di Atas Titik Tengah
Dukung Ekonomi Nasional, BI Rate Dipangkas Jadi 4,75 Persen
Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina Terkait Stok
Kadin: Renovasi 500 Rumah Layak Huni Ditarget Selesai April 2025
Harga Pangan Hari Ini: Beras Medium, Bawang, hingga Cabai Turun
Advertisement
Kendalikan Konsumsi, Ekonom UGM Usul Cukai Rokok Sebaiknya Naik
Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
Harga Jual Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Kompak Naik
Kucuran Rp200 Triliun Himbara Perlu Diimbangi Kemudahan Usaha
Impor Komoditas Etanol Akan Dibatasi, Ini Tujuannya
Advertisement
Merger Pelita Air dan Garuda, Begini Tanggapan CEO Danantara
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement
Kuasa Hukum Ungkap Kerumitan Jual Beli Tanah dalam Kasus Mbah Tupon
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina Terkait Stok
- Dukung Ekonomi Nasional, BI Rate Dipangkas Jadi 4,75 Persen
- BI Yakin Ekonomi RI 2025 Tumbuh di Atas Titik Tengah
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora, Kementerian BUMN Berpotensi Hilang
- Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
- Harga Beras, Bawang, hingga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini
Advertisement
Advertisement
