Advertisement
BULOG DIY : HPP Beras Perlu Ditinjau Ulang

Advertisement
Bulog DIY menunggu kajian ulang HPP beras untuk menyesuaikan perubahan harga yang terjadi akhir-akhir ini.
Harianjogja.com, JOGJA—Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Daerah Istimewa Yogyakarta (Dirve DIY) masih menunggu perubahan harga pembelian pemerintah (HPP) beras. Pasalnya, HPP beras saat ini perlu ditinjau ulang seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia.
Advertisement
Kepala Perum Bulog Divre DIY Langgeng Wisnu Adinugroho mengatakan Bulog DIY masih mengacu pada HPP beras sebesar Rp6.600 per kilogram (kg). Padahal, harga beras di pasaran sudah di atas Rp8.000 per kg.
"Soal pengadaan beras, kami masih mengacu pada Inpres 3/2012. Sampai saat ini kami masih menunggu penyesuaian HPP karena memang perlu ditinjau ulang," ungkap Langgeng di kantornya, Jumat (9/1/2015).
Menurut dia HPP yang masih berlaku saat ini layak diperbaiki. Alasannya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014 lalu, berdampak pada kenaikan biaya operasional produksi beras di tingkat petani.
Harga solar sebelum kenaikan pada 2014 dipatok Rp5.500 per liter. Kemudian, pemerintah menaikkan harga solar menjadi Rp7.500 per liter dan menurunkan kembali menjadi Rp7.250 per liter. Sementara premium, dari Rp6.500 dinaikkan menjadi Rp8.500 kemudian diturunkan kembali menjadi Rp7.600 per liter.
"Memang, pemerintah sudah menurunkan harga BBM per 1 Januari 2015. Namun, penurunan harga tersebut tidak diimbangi dengan penurunan harga-harga di pasaran. Biaya operasional cenderung mengalami peningkatan. Misalnya untuk biaya penggilingan, butuh penyesuaian harga. Padahal HPP beras masih menggunakan aturan lama," katanya.
Jika HPP beras masih dipatok Rp6.600, sambung Langgeng, Bulog akan kesulitan menyerap beras yang dihasilkan dari para petani. Apalagi, selama belum musim panen harga beras di pasaran cenderung tinggi kecuali saat panen raya terjadi.
"Padahal, Bulog harus mampu menyerap 70 persen beras petani. Target itu harus tercapai saat panen raya. Kalau HPP tidak ditinjau ulang penyerapan sebesar itu cukup berat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hari Ini PT KAI Daop 6 Bagi-Bagi 750 Cup Kopi Gratis di Stasiun Yogyakarta
- DIY Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen untuk 2026
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Cari Smart TV untuk Streaming Netflix dan YouTube? Intip Rekomendasinya dari Polytron!
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Tinjau Kantah Virtual Kota Tangerang: Benar-benar Digital Twin
- Rute Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dibuka, GIPI Dorong Pemda DIY Ciptakan Pasar
Advertisement
Advertisement