MEA Tinggal 6 Bulan lagi, Pemerintah Diminta Lindungi Produk UKM
Grace Diyah Wijayanti membuat rangkaian bunga dari bahan sabun yang dicampur tepung maizena, di Baluwarti, Solo, Senin (3/6). Kerajinan tangan usaha kecil itu dipasarkan dengan harga paling murah Rp2.500 - tangkai. MEA tinggal enam bulan lagi, pemerintah diminta melindungi produk UKM
Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah dinilai perlu memberikan perlindungan terhadap produk-produk usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pasalnya, persiapan menghadapi MEA tinggal enam bulan lagi.
Wakil Ketua DPD Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Asmindo DIY, Endro Wardoyo mengatakan, Pemerintah harus membuat perlindungan atau barikade melalui peraturan daerah ataupun undang-undang untuk melindungi produk lokal. Salah satunya, ujar Endro, memberikan syarat minimal 30% infrastruktur yang dibangun, menggunakan komponen lokal.
"Perlindungan itu bisa diwujudkan dalam bentuk Perda. Ini perlu dilakukan untuk membentung produk-produk asing pada saat MEA diimplementasikan," ungkap Endro, saat ditemui di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jogja, Jumat (1/5/2015).
Jika tidak ada perlindungan terhadap produk dalam negeri, lanjut Endro, dikawatirkan produk-produk lokal kalah bersaing dengan produk impor yang harganya sangat murah.
"Misalnya untuk produk kerajinan kayu, yang harus diwaspadai UKM DIY produk-produk dari Tiongkok. Kami berharap, pemerintah harus memberi perlindungan pada produk lokal dan UMKM. Jika tidak [produk UKM] akan semakin sulit bersaing," imbuh Endro.
Meski begitu, lanjutnya, eksportir mebel dan kerajinan di DIY dinilai optimis siap menghadapi MEA. Optimisme tersebut didukung oleh produk-produk ekspor Indonesia yang dinilai berkualitas.
"Produk ekspor mebel dan kerajinan dari DIY memiliki nilai lebih. Terutama dengan sentuhan tangan [handmade], melalui proses kreatif dan bahan baku sebagai kelebihan sekaligus modal utama," tuturnya.
