Advertisement
Indonesia Belum Kuasai Freeport

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa tidak benar opini yang terbangun di publik bahwa Indonesia telah menguasai 50% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Menurutnya, belum ada ada sama sekali penguasaan saham tersebut sebagaimana terungkap dari pernyataan dirut PT Inalum sebagai BUMN holding tambang yang mengakui belum ada sama sekali pembayaran.
Advertisement
Dengan demikian, dia meyakini proses divestasi 51% PTFI belum sah menjadi milik Republik Indonesia. Bahkan, dia yakin hal itu akan terkendala pendanaan bank asing sebesar US$3,85 miliar atau setara Rp57 triliun.
Hal itu didasari persoalan besar yang terjadi dalam pengelolaan PTFI, yakni masalah lingkungan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada ekosistem yang rusak akibat pertambangan PTFI, katanya kepada wartawan, Minggu (21/10/2018).
Nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai USD13,59 miliar, setara Rp210 triliun dengan kurs rupiah saat ini," ujar dia.
Terkait pengakuan Dirut PT Inalum, semua bank yang akan mendanai divestasi itu merupakan bank luar negeri, dari 11 bank yang rencananya akan menyokong proses divestasi, kini tinggal delapan bank saja yang berkomitmen. Tiga bank lainnya mengundurkan diri.
Gus mengetahui hal itu karena perbankan dalam negeri sudah tidak punya likuiditas akibat situasi ekonomi yang tak baik sekarang ini. "Kalau itu isu lingkungan, saya pastikan bank asing, bank luar itu tidak mau biayai," kata politisi itu.
Dia bahkan lebih mendorong pemerintah menunggu saja kontrak PTFI di Papua itu selesai. Dengan begitu negara melalui BUMN tidak akan keluar uang senilai Rp57 triliun untuk pengambilalihan saham, dan akan terbebas dari potensi ikut membiayai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan PTFI.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pemerintah tak pernah berbohong soal proses divestasi saham Freeport Indonesia. Menurutnya, sejak awal pemerintah sudah menyebut bahwa proses divestasi diharap selesai sebelum 2018 berakhir.
"Pemerintah melalui konferensi pers sebelumnya, ditargetkan Desember tahun ini tahapan divestasi berjalan baik," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (19/10).(Bisnis Indonesia/John Andhi Oktaveri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
- Ini Rencana Penyaluran Kedit BBNI Saat Kantongi Rp55 Triliun Dana Pemerintah
- Pendiri Wings Group, Harjo Sutanto Meninggal Dunia
- Komisi XI Ingatkan Tarik Dana Mengendap di BI Harus Tepat Sasaran
Advertisement

Antisipasi Banjir, Pemkot Jogja Bangun Sumur Resapan di Tiga Ruas Jalan
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ini Rencana Penyaluran Kedit BBNI Saat Kantongi Rp55 Triliun Dana Pemerintah
- Harga Beras Khusus di Ritel Modern Akan Diatur Pemerintah
- Isu Merger dengan Garuda Mencuat, Ini Respons Dirut Pelita Air
- BI Rate Turun, OJK Imbau Bank Sesuaikan Tingkat Bunga Bertahap
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
- Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24, 15 September 2025
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement
Advertisement