Advertisement
Indonesia Belum Kuasai Freeport
Aktivitas di tambang Freeport, Papua - Bloomberg/Dadang Tri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa tidak benar opini yang terbangun di publik bahwa Indonesia telah menguasai 50% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Menurutnya, belum ada ada sama sekali penguasaan saham tersebut sebagaimana terungkap dari pernyataan dirut PT Inalum sebagai BUMN holding tambang yang mengakui belum ada sama sekali pembayaran.
Advertisement
Dengan demikian, dia meyakini proses divestasi 51% PTFI belum sah menjadi milik Republik Indonesia. Bahkan, dia yakin hal itu akan terkendala pendanaan bank asing sebesar US$3,85 miliar atau setara Rp57 triliun.
Hal itu didasari persoalan besar yang terjadi dalam pengelolaan PTFI, yakni masalah lingkungan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada ekosistem yang rusak akibat pertambangan PTFI, katanya kepada wartawan, Minggu (21/10/2018).
Nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai USD13,59 miliar, setara Rp210 triliun dengan kurs rupiah saat ini," ujar dia.
Terkait pengakuan Dirut PT Inalum, semua bank yang akan mendanai divestasi itu merupakan bank luar negeri, dari 11 bank yang rencananya akan menyokong proses divestasi, kini tinggal delapan bank saja yang berkomitmen. Tiga bank lainnya mengundurkan diri.
Gus mengetahui hal itu karena perbankan dalam negeri sudah tidak punya likuiditas akibat situasi ekonomi yang tak baik sekarang ini. "Kalau itu isu lingkungan, saya pastikan bank asing, bank luar itu tidak mau biayai," kata politisi itu.
Dia bahkan lebih mendorong pemerintah menunggu saja kontrak PTFI di Papua itu selesai. Dengan begitu negara melalui BUMN tidak akan keluar uang senilai Rp57 triliun untuk pengambilalihan saham, dan akan terbebas dari potensi ikut membiayai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan PTFI.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pemerintah tak pernah berbohong soal proses divestasi saham Freeport Indonesia. Menurutnya, sejak awal pemerintah sudah menyebut bahwa proses divestasi diharap selesai sebelum 2018 berakhir.
"Pemerintah melalui konferensi pers sebelumnya, ditargetkan Desember tahun ini tahapan divestasi berjalan baik," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (19/10).(Bisnis Indonesia/John Andhi Oktaveri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penundaan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan Dinilai Tepat
- Promo Libur Nataru Pertamina: BBM, Bright Gas, dan Hotel Patra Jasa
- Modus Penipuan Siber Berkembang, Ini Jenisnya Kata OJK
- Harga Emas Hari Ini Naik, UBS dan Galeri24 Kompak Menguat
- Industri Buzzer Terorganisir Dinilai Ancam Etika Ruang Digital
Advertisement
Fasilitas Kesehatan Terdampak Bencana Mulai Pulih Bertahap
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Naik Lagi, Tembus Rp2,5 Juta per Gram
- PHRI Gerah, Akomodasi Ilegal Serap Hingga 30 Persen Pasar Hotel di DIY
- Harga Pangan Nasional: Cabai dan Telur Masih Tinggi
- Tips untuk Investor Pemula Bisa Investasi Perak secara Aman
- Bapanas Pastikan Stok Gula Aman Jelang Natal dan Tahun Baru
- Penundaan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan Dinilai Tepat
Advertisement
Advertisement




