BPJS Kesehatan Alami Defisit Hingga Rp16,5 Triliun, YLKI: Solusinya Ada Dua Cara

Newswire

Rabu, 31 Oktober 2018 - 11:17 WIB

Kusnul Isti Qomah

BPJS Kesehatan Alami Defisit Hingga Rp16,5 Triliun, YLKI: Solusinya Ada Dua Cara

Ilustrasi BPJS Kesehatan. - Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat

Harianjogja.com, JAKARTA-Defisit BPJS Kesehatan dari 'hanya' defisit Rp3,3 triliun pada 2014, kemudian Rp5,7 triliun di tahun berikutnya, kini data terbaru 2018 mencatat angka Rp16,5 triliun.

Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, penyebab utama financial bleeding ini adalah kecilnya jumlah premi atau iuran, masih di bawah cost production.

Untuk itu, jika mau penyakit kronis BPJS Kesehatan ini selesai hanya ada dua cara. Pertama, menaikkan besaran tarif atau premi, atau kedua, pemerintah menyuntikkan sejumlah dana.

“Opsi pertama, menaikkan tarif sepertinya musykil. Pemerintah tak akan berani mengambil kebijakan yang tidak populis. Pemerintah juga tak punya fulus cukup untuk menambal premi PBI,” ujar Tulus dalam keterangannya, Rabu (31/10/2018).

BACA JUGA

Menaikkan iuran juga menjadi ancaman bagi kelompok peserta mandiri. Kenaikan iuran bagi kelompok ini hanya akan mengerek persentase tunggakan, yang mencapai 54%. Solusi yang paling elegan adalah pemerintah menyuntik fulus ke BPJS Kesehatan. Memang injeksi dana sudah dilakukan, tapi hanya Rp4,5 triliun. Masih jauh dari angka defisitnya.

Solusi lain, yang mempunyai spektrum meluas adalah menaikkan cukai rokok sampai angka maksimal. Saat ini yang sudah dilakukan adalah menyuntik dengan pajak rokok daerah, yang hanya Rp1,1 triliun.

“Secara regulasi cukai rokok bisa dinaikkan sampai 57%. Jika pemerintah punya nyali menaikkan cukai rokok hingga 57%, potensi pendapatannya bisa melonjak ta jam, antara Rp250-300 triliun,” ujarnya.

Pada kesempatan yang lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, bahwa saat ini pihaknya tengah memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp7,2 triliun. Hal tersebut disampaikannya langsung saat rapat Anggota Komisi IX DPR belum lama ini.

"Utang jatuh tempo Rp1,3 triliun dan sebelumnya Rp5,9 triliun. Sehingga dalam beberapa hari ke depan butuh uang tunai Rp7,2 triliun," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com