Advertisement
BPJS Kesehatan Alami Defisit Hingga Rp16,5 Triliun, YLKI: Solusinya Ada Dua Cara
Ilustrasi BPJS Kesehatan. - Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Defisit BPJS Kesehatan dari 'hanya' defisit Rp3,3 triliun pada 2014, kemudian Rp5,7 triliun di tahun berikutnya, kini data terbaru 2018 mencatat angka Rp16,5 triliun.
Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, penyebab utama financial bleeding ini adalah kecilnya jumlah premi atau iuran, masih di bawah cost production.
Advertisement
Untuk itu, jika mau penyakit kronis BPJS Kesehatan ini selesai hanya ada dua cara. Pertama, menaikkan besaran tarif atau premi, atau kedua, pemerintah menyuntikkan sejumlah dana.
“Opsi pertama, menaikkan tarif sepertinya musykil. Pemerintah tak akan berani mengambil kebijakan yang tidak populis. Pemerintah juga tak punya fulus cukup untuk menambal premi PBI,” ujar Tulus dalam keterangannya, Rabu (31/10/2018).
Menaikkan iuran juga menjadi ancaman bagi kelompok peserta mandiri. Kenaikan iuran bagi kelompok ini hanya akan mengerek persentase tunggakan, yang mencapai 54%. Solusi yang paling elegan adalah pemerintah menyuntik fulus ke BPJS Kesehatan. Memang injeksi dana sudah dilakukan, tapi hanya Rp4,5 triliun. Masih jauh dari angka defisitnya.
Solusi lain, yang mempunyai spektrum meluas adalah menaikkan cukai rokok sampai angka maksimal. Saat ini yang sudah dilakukan adalah menyuntik dengan pajak rokok daerah, yang hanya Rp1,1 triliun.
“Secara regulasi cukai rokok bisa dinaikkan sampai 57%. Jika pemerintah punya nyali menaikkan cukai rokok hingga 57%, potensi pendapatannya bisa melonjak ta jam, antara Rp250-300 triliun,” ujarnya.
Pada kesempatan yang lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, bahwa saat ini pihaknya tengah memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp7,2 triliun. Hal tersebut disampaikannya langsung saat rapat Anggota Komisi IX DPR belum lama ini.
"Utang jatuh tempo Rp1,3 triliun dan sebelumnya Rp5,9 triliun. Sehingga dalam beberapa hari ke depan butuh uang tunai Rp7,2 triliun," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gelar HMC 2025, AHM Gali Bakat Ribuan Modifikator Tanah Air
Pakar UGM: Wacana Rumah Subsidi 18 Meter Bisa Menimbulkan Kemiskinan Baru
Quietcation: Liburan Tenang dan Menyembuhkan yang Sedang Trend di Jogja
Advertisement
Pekerja yang Belum Dapat BSU Diminta Bersabar
Advertisement
Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Ini Komentar BEI Soal Pasar Saham
Donald Trump Umumkan Daftar Tarif 14 Negara, Termasuk Indonesia Kena 32 Persen
Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
Jutaan Orang Telah Menerima BSU dari Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Beli
Advertisement
Berita Pilihan
- Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menteri Tenaga Kerja Sebut Saat Ini Satu Juta Sarjana Jadi Pengangguran
- Astra Motor Yogyakarta Support MUKERNAS XIII Supra Indonesia di Banyumas
- Beragam Produk Emas di Galeri 24 Pegadaian Hari Ini Turun hingga Rp15.000 per Gram
- Jutaan Orang Telah Menerima BSU dari Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Beli
- Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
- Donald Trump Umumkan Daftar Tarif 14 Negara, Termasuk Indonesia Kena 32 Persen
- Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Ini Komentar BEI Soal Pasar Saham
Advertisement
Advertisement
