Kinerja Manufaktur Redup

Harianjogja.com, JAKARTA — Kinerja manufaktur pada tahun depan diperkirakan tumbuh marjinal pada kisaran 4,26%-4,3%.n

Redupnya kinerja pertumbuhan manufaktur tersebut diakibatkan oleh faktor pelemahan ekspor akibat pengaruh perang dagang China versus AS serta penurunan permintaan global.

Dari sisi internal, kebijakan Online Single Submission (OSS) dan kebijakan lainnya di bidang fiskal, perdagangan, energi dan tenaga kerja, belum akan berjalan sesuai dengan ekspektasi pada tahun depan. Alhasil, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak beranjak dari kisaran 5% pada tahun depan.

Hendri Saparini, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengemukakan bahwa Indonesia perlu melakukan lompatan karena selama ini pertumbuhan manufaktur Indonesia terlalu landai.

"Kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak. Ini adalah PR kita harus mendorong sektor riil," tegas Hendri, Rabu (21/11).

Menurutnya, Indonesia sudah tertinggal dari Vietnam. Negara tersebut memiliki tren industrialisasi yang jelas, di mana pangsa industri berteknologi tinggi sudah cukup besar. Selain itu, lapangan pekerjaan yang terkait dengan sektor riil ini menjadi PR besar selanjutnya.

Seharusnya, perencanaan pemerintah disesuaikan dengan struktur masyarakat Indonesia. Jika pendidikan masyarakat masih di tahap rendah, kebijakannya harus menyesuaikan. Apabila pemerintah tidak dapat membaca hal ini, Hendri menilai SDM Indonesia akan menjadi beban berat pada 5 tahun ke depan.

Oleh karena itu, produksi harus digenjot dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pasar serta ditopang oleh kekayaan SDM dan SDA di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja yang semakin lama, semakin dibutuhkan dalam jumlah besar, karena tingkat pengangguran saat ini mencapai 4 juta orang.

"Jadi semestinya ada people-based development dan natural-based development karena faktanya kekayaan Indonesia ada di sana," tegas Hendri.

Semua upaya ini, lanjut Hendri, harus dilakukan dalam 5 tahun ke depan yakni 2019-2024. Periode tersebut merupakan periode akhir dari bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030. Perlu diingat, negara-negara lain berhasil melakukan lompatan dengan memanfaatkan bonus demografi ini.

Dia mengingatkan, jangan sampai Indonesia salah langkah dengan mengundang sektor yang tidak sesuai masuk ke dalam negeri. "Otomatis kita nantinya tidak hanya mengimpor bahan baku, tetapi juga mengimpor tenaga kerja. Ini jadi catatan penting bagi kita," ujar Hendri.

Alasan lain dibalik perlunya mengenjot produksi adalah pertimbangan pasar dalam negeri yang luas dan besar. Ketergantungan impor Indonesia yang tinggi bisa diartikan bahwa kebutuhan domestik sangat besar. Menurut Hendri, sektor yang perlu didorong saat ini adalah pertanian. Dengan catatan, upaya mendorong sektor tersebut harus dilakukan dengan pemanfaatan teknologi.

KONSUMSI

Di tengah tekanan ketidakpastian global dan pelebaran defisit transaksi berjalan, konsumsi rumah tangga dinilai akan menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia M. Faisal memprediksikan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat bertahan pada kisaran 5% seiring dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli.

"Upaya ini diprediksi dapat menjaga tingkat konsumsi masyarakat a.l. rencana penaikan gaji aparatur sipil negara [ASN] dan premi jaminan sosial bagi ASN, TNI dan Polri," ungkap Faisal, Rabu (21/11).

Selain itu, pemerintah akan meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dengan menambah jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan kenaikan upah minimum.

Alokasi belanja bantuan sosial dalam APBN 2019 meningkat 29,7%. Peningkatan ini mengikuti peningkatan tahun 2018 sebesar 42,6%. Faisal melihat efek parsial dari masing-masing kebijakan tersebut tidak terlalu signifikan bagi konsumsi rumah tangga. Namun secara simultan, tetap berpotensi memiliki daya dorong signifikan terhadap konsumsi rumah tangga tahun depan.

Selain itu, ajang pesta demokrasi tahun depan diharapkan ikut mendorong konsumsi swasta. Meskipun demikian, Faisal menekankan adanya risiko yang berpotensi menganggu daya beli masyarakat tahun depan. Potensi tersebut adalah kenaikan bahan bakar minyak (BBM), termasuk BBM subsidi.

"Minimnya peningkatan alokasi anggaran subsidi energi pada APBN 2019 di tengah potensi peningkatan harga minyak dunia mengindikasikan bahwa harga BBM bersubsidi akan naik tahun depan," tegas Faisal.

Jika harga BBM subsidi meningkat, Faisal yakin peningkatan harga BBM nonsubsidi akan lebih tinggi lagi. Dengan adanya perkiraan ini, inflasi yang sudah dijaga rendah selama 3 tahun ini akan terkerek naik dan daya beli masyarakat akan tergerus.

"Jika tidak ada kenaikan harga BBM, inflasi sebenarnya dapat stabil pada kisaran 3,5%," ungkap Faisal.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo melihat permintaan dari dalam negeri, baik konsumsi dan investasi, akan menjadi motor pergerakan ekonomi pada 2018 yang diperkirakan BI mencapai 5,1%.

"On average, domestic demand menjadi faktor utama dari pertumbuhan 2018," tegasnya.

Sementara itu, dia melihat inflasi tetap terkendali dengan perkiran cukup rendah, yaitu di bawah 3,5% pada tahun ini. Cerminan terkendalinya inflasi ini tampak dari ekspektasi masyarakat, di mana levelnya berada di bawah 3,5%.

Artinya, ekspektasi kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi semakin baik. Inilah yang membentuk sentimen pada kenaikan komponen harga administered prices, seperti harga BBM, relatif terjaga.

Begitupun dengan inflasi pangan, Dody melihat lajunya terkendali. Dengan demikian, kebijakan moneter untuk menekan laju inflasi tidak diperlukan saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia