Advertisement
Menteri Pertanian Tuding Banyak Mafia Pangan Keruk Keuntungan
Ilustrasi pupuk urea. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, PROBOLINGGO – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa polemik pangan di Indonesia, khususnya beras, kerap dipengaruhi dengan banyaknya mafia yang mengambil keuntungan.
"Mafianya macam-macam, mafia impor, mafia beras oplos, mafia pupuk. Bayangkan, pupuk yang biasa kita berikan ke petani adalah pupuk palsu," kata Menteri Amran kepada pers usai melakukan panen jagung di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur.
Advertisement
Amran mengungkapkan selama Pemerintahan Jokowi-JK, sudah banyak kasus mafia pangan yang diserahkan ke pihak Kepolisian, bahkan sejauh ini ada 15 perusahaan yang masuk daftar hitam.
Dia memerinci setidaknya ada 782 perusahaan yang sedang diproses hukum dan 409 perusahaan sudah dijebloskan ke penjara. Amran mengungkapkan tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah ini masih terus bertambah selama ada laporan dari masyarakat dan upaya penindakan dari Satgas Pangan.
Dari total jumlah tersebut, Amran mengemukakan bahwa sekitar 20 perusahaan di antaranya merupakan mafia yang memalsukan pupuk bantuan kepada petani.
"Pupuk palsu, itu kalau tidak salah ada 20-an perusahaan masuk penjara. Bayangkan, petani diberikan pupuk palsu, produksi petani hancur kemudian tidak mendapatkan apa-apa dan merugi," ungkap Amran.
Dia menambahkan bahwa persoalan beras seharusnya tidak lagi dipolitisasi. Dia menyinggung terkait harga beras di Indonesia yang diberitakan paling mahal. Padahal, Indonesia menempati urutan ke-81 harga beras eceran termahal di dunia.
Urutan pertama beras eceran termahal adalah Jepang sebesar Rp57.678 per kilogram, sementara termurah yakni di Sri Lanka sebesar Rp7.618 per kg.
Mentan Amran pun menekankan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya mengurus beras, akan tetapi sektor pertanian memiliki 460 komoditas yang harus dijaga stabilisasi harga setiap harinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia/Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kementerian Pertanian Sebut 212 Produsen Beras Berbuat Curang, Polri Segera Bertindak
Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
Advertisement
Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
Advertisement
DIY Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen untuk 2026
Advertisement
Berita Pilihan
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
Advertisement
Dibuka Mulai 14 Juli, Sekolah Rakyat SMA di Bantul Tampung 200 Siswa dari Keluarga Miskin Ekstrem
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Cari Smart TV untuk Streaming Netflix dan YouTube? Intip Rekomendasinya dari Polytron!
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Tinjau Kantah Virtual Kota Tangerang: Benar-benar Digital Twin
- Rute Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dibuka, GIPI Dorong Pemda DIY Ciptakan Pasar
- Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
- Pesan Menteri Nusron dalam Forum Pembangunan Wilayah di Sulteng: Tata Ruang Harus Ketat demi Jaga Ketahanan Pangan
Advertisement
Advertisement
