Infrastruktur Minim, Startup B to B Kurang Berkembang

Infrastruktur Minim, Startup B to B Kurang BerkembangIlustrasi Startup. - JIBI
30 Januari 2019 12:29 WIB Rheisnayu Cyntara Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Masih minimnya infrastruktur teknologi yang dimiliki oleh Indonesia membuat perusahaan berbasis teknologi yang mengakomodir kebutuhan business to business atau B to B masih jarang ada. Padahal peluang bisnis dari sektor ini masih sangat banyak yang belum tergarap dengan baik.

CCO Mbiz.co.id, Andik Duana Putra mengatakan di Indonesia banyak perusahaan berbasis terknologi atau biasa disebut startup yang sifatnya business to consumer (B to C). Mereka menyediakan kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa melalui platform teknologi yang mereka bangun sehingga barang dan jasa tersebut langsung dapat dibeli oleh konsumen. Contohnya makin menjamurnya marketplace di Indonesia yang menyediakan fesyen hingga jasa bersih-bersih rumah.

Startup berbasis sistem B to C semacam ini menurut Andik menerapkan mekanisme yang lebih simpel. Pasalnya seluruh transaksi barang dilakukan secara bebas antara penjual dan pembeli. Perusahaan penyedia platform hanya bertindak sebagai jembatan antara dua belah pihak, mereka menyediakan sarana agar pembeli dan penjual dapat bertemu dengan lebih mudah. "Verifikasi penyedia barang atau penjual relatif simpel, semua bisa berjualan dan semua bisa beli," katanya kepada Harian Jogja, Senin (28/1).

Sementara startup yang berbasis sistem B to B di Indonesia jumlahnya baru sekitar 10% saja. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Tiongkok misalnya yang mencapai 37 kali lipat jumlahnya dan Korea yang 52 kali lipat dibandingkan Indonesia. Andik menuturkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi startup B to B belum berkembang di Indonesia. Di antaranya negara-negara lain relatif lebih dulu mengadopsi teknologi digital, sementara Indonesia kini baru gencar-gencarnya menyosialisasikan perubahan menuju Revolusi Industri 4.0 yang berbasis digital.

Faktor lainnya karena tengah menyesuaikan diri, infrastruktur teknologi yang dimiliki Indonesia belum selengkap negara lainnya. Hal itu menurut Andik juga berkaitan dengan dukungan pemerintah atas perkembangan teknologi dan industri yang harusnya memang berjalan secara beriringan. Andik menjelaskan kewenangan pembangunan infrastruktur ada di pemerintah. Padahal swasta sangat tergantung akan ketersediaan infrastruktur teknologi tersebut.

"Paling simpel soal jaringan Internet. Perusahaan swasta tentu butuh koneksi yang stabil untuk dapat menjalankan bisnisnya tetapi jika di daerah [terpencil] sinyal masih on off tentu bisnisnya tak akan berjalan lancar. Maka sinergi antara stakeholder dengan penyedia jasa ini harus terus didukung. Selain itu, setelah ada Internet tentu implementasi tak bisa langsung. Masyarakat harus dikenalkan dengan wawasan baru akan teknologi ini. Ini juga butuh waktu," katanya.

Namun Andik juga mengapresiasi langkah pemerintah yang kini terus beradaptasi dengan teknologi dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Contohnya penerapan e-katalog dalam sistem pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah. Hal ini menurutnya bisa menjadi salah satu cara untuk mengubah perspektif mereka yang berada dalam birokrasi pemerintahan terhadap teknologi. Mereka akan terbiasa untuk bekerja secara transparan dan akuntabel terkait pengadaan barang dan jasa. Sehingga transformasi menuju penerapan Revolusi Industri 4.0 bisa terus dikejar.

"Transformasi tak hanya melulu soal infrastruktur berupa fisik tetapi juga SDM (sumber daya manusia). Dengan sistem yang mulai diterapkan, pemerintah secara tidak langsung sudah mendidik SDM yang ada. Swasta tinggal melanjutkan karena kini bisnis B to B juga mulai banyak yang melirik," tuturnya.