Advertisement
Batas Gaji Maksimal FLPP Naik Jadi Rp8 Juta, Penyaluran Rumah Bersubsidi Bisa Salah Sasaran
Pembangunan rumah bersubsidi. - JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Penaikan batas maksimal gaji penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari Rp4 juta menjadi Rp8 juta dinilai akan membawa dampak negatif.
Pasalnya, tujuan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan skema FLPP yang semula mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dikhawatirkan akan menjadi bergeser.
Advertisement
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan selain berpotensi menggerus pasar kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi yang sudah ada, revisi tersebut juga berpotensi membuat penyaluran rumah subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
"Tujuan KPR FLPP untuk dorong MBR juga menjadi bergeser. Masih banyak ASN [aparatur sipil negara] yang bergaji relatif rendah yang membutuhkan rumah," katanya kepada Bisnis, Jumat (22/2/2019).
Menurut Bhima, dengan kenaikan batas gaji, bank akan cenderung memilih ASN dengan kemampuan finansial yang lebih baik, sehingga target penyaluran rentan kurang tepat sasaran.
Selain itu, kondisi ini juga dikhawatirkan justru menurunkan pertumbuhan kredit KPR bank secara umum. "Dengan kata lain nasabah tidak bertambah tapi hanya bergeser, artinya efek kepada pertumbuhan KPR justru negatif," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah memproses revisi aturan terkait kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Revisi tersebut mencakup relaksasi persyaratan batasan gaji penerima KPR subsidi dari sebelumnya maksimal Rp4 juta menjadi Rp8 juta. Penaikan batasan gaji tersebut didasari tujuan untuk mempermudah ASN hingga golongan III memiliki rumah bersubsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi Indonesia Tidak Menuju Resesi
Penukaran Uang Baru di Stasiun Jogja Diserbu Penumpang KA
Harga Minyak Melonjak, Defisit APBN 2026 Bisa Makin Lebar
Dampak Perang, Bursa AS Anjlok Dipicu Lonjakan Harga Minyak
Advertisement
Perbankan Dominasi Pengaduan Konsumen ke OJK DIY
Konsumsi Pertamax Jateng-DIY Diprediksi Naik 29 Persen saat Lebaran
Aset Perbankan DIY Tembus Rp115 Triliun pada Awal 2026
Pertamina Antisipasi Gangguan Pasokan Energi dari Selat Hormuz
Menaker Tegaskan THR Pekerja dan BHR Ojol Harus Dibayar Tepat Waktu
Advertisement
Stimulus Diskon Tiket Mudik Lebaran Berlaku hingga 30 Persen
Prabowo Pastikan Stok BBM dan Gas Nasional Tetap Aman
Ekonom UMY: Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Harus Tekan Kemiskinan
Bulog DIY Salurkan Bantuan Pangan ke 491 Ribu Warga
Harga Emas Antam Turun Rp45.000, Kini Rp3,042 Juta per Gram
Advertisement
Airlangga: Indonesia Berpotensi Masuk 5 Besar Ekonomi Dunia pada 2050
Berita Pilihan
Advertisement
Buruh Rokok DIY Tolak Rencana Pemangkasan BLT Dana Bagi Hasil Cukai
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Konsumsi Pertamax Jateng-DIY Diprediksi Naik 29 Persen saat Lebaran
- Perbankan Dominasi Pengaduan Konsumen ke OJK DIY
- Dampak Perang, Bursa AS Anjlok Dipicu Lonjakan Harga Minyak
- Harga Minyak Melonjak, Defisit APBN 2026 Bisa Makin Lebar
- Penukaran Uang Baru di Stasiun Jogja Diserbu Penumpang KA
- Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi Indonesia Tidak Menuju Resesi
Advertisement
Advertisement
