Cakupan Semesta JKN-KIS DIY Capai 97,53%

Harianjogja.com, SLEMAN—BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) secara nasional. Untuk wilayah DIY, cakupan semesta JKN-KIS telah mencapai 97,53%. 

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jateng dan DIY Aris Jatmiko mengungkapkan JKN-KIS dilahirkan dengan harapan untuk bisa meningkatkan harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diharapkan seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan manfaat program tersebut.

Ia menjelaskan per 1 Maret 2109 jumlah peserta JKN secara nasional mencapai 218.132.478 atau 82,4% dari target jaminan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC). Sementara, angka pemanfaatan atau yang mengakses layanan setiap hari ada 640.000 orang untuk semua tingkat layanan kesehatan.

"Sementara untuk capaian di DIY ini sampai 4 Maret 2019 cakupan peserta sebanyak 3.499.258 atau 97,53 persen untuk UHC. Ini bagus sekali dan perlu diapresiasi. Sementara, Jawa Tengah 29.536.612 jiwa atau UHC 82,41 persen," kata dia dalam HJ Learning Forum yang digelar oleh PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak perusahaan PT Hexpharm Jaya dengan tema Clinic Management Talk di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Sleman, Minggu (24/3).

Sementara, total biaya pelayanan kesehatan di DIY lama waktu lima tahun sebesar Rp9,29 triliun. Pada 2018 sendiri, tercatat biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp2,5 triliun. Untuk wilayah Jawa Tengah biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp50,63%.

Ia menyebutkan di Korea Selatan UHC mencapai 97,2% dari total populasi sekitar 50 juta jiwa. Kepesertaan itu dicapai selama kurun waktu 12 tahun. Sementara, Jepang dengan penduduk sekitar 126,7 juta sudah 100% dan dicapai selama 36 tahun. "Jerman ini sudah 127 tahun, capaiannya 85 persen meskipun di sana ada beberapa pemain yang seperti BPJS Kesehatan," kata dia.

"JKN-KIS ini dibandingkan negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang relatif masih baru. Jadi, kita harus bisa mengantisipasi perubahan regulasi yang ada, termasuk akreditasi," kata dia.

Menurutnya, untuk mencapai UHC tantangan yang dihadapi misalnya regulasi yang terus berubah termasuk akreditasi. Akreditasi bukan hanya dari sisi fasilitas kesehatan saja, tetapi juga kompetensi yang harus ditingkatkan. Hal ini harus disadari oleh semua pihak terkait sehingga implementasi bisa lebih baik.

BPJS Kesehatan mencatat tantangan untuk UHC di Indonesia ada beberapa hal. Tantangan itu yakni perluasan cakupan pada sektor informal, keberlanjutan pembiayaan, skema long term care belum tercakup dalam JKN dan biaya pelayanan kesehatan untuk noncommunicable disease makin meningkat, promotif preventif belum optimal, integrasi IT antarpemangku kepentingan belum optimal, penggunaan big data untuk pengambilan kebijakan, ekspektasi publik meningkat, dan populasi ageing dan penyakit degeneratif.

HJ Learning Forum

 “HJ Learning Forum ini dilakukan dengan tujuan agar para dokter dapat memahami management klinik terutama klinik pratama agar dapat mendukung program pemerintah [BPJS],” ujar Bonny M Anom, Marketing Manager PT Hexpharm Jaya.

Layanan primer yang berkembang sedemikian pesat sejalan dengan adanya Program Pemerintah. UU No.24/2011 tentang warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota program JKN. Pada 2019 mendatang, setiap warga Indonesia wajib memiliki JKN, karena itu ketersediaan Faskes I dibutuhkan seiring dengan peningkatan jumlah peserta JKN. Hal ini perlu diperhatikan klinik sebagai Faskes I adalah Ketersediaan sarana dan prasarana, aspek penanganan yang praktis, cepat dan mumpuni.

“Program JKN yang telah memasuki tahun keempat ini telah memiliki jumlah peserta lebih dari 175 juta warga. Dengan bertambahnya peserta program JKN, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Dengan begitu HJ Learning Forum diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas klinik di Indonesia,” kata dia.

Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Besar IDI Slamet Budiarto mengatakan program JKN mendapat respons yang cukup positif dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya peserta JKN yang semakin banyak dipenuhi oleh pekerja swasta, sehingga pola pelayanan klinik yang menyajikan layanan 24 jam merupakan pilihan masa depan peserta JKN.

“Para dokter perlu dibekali kemampuan manajemen klinik agar mampu mengelola klinik. Selama ini dokter dilatih untuk menangani kasus klinik tetapi bukan mengelola secara organisasi klinik. Ini merupakan tantangan dokter untuk sukses di era JKN," kata dia.

Pembicara utama HJLF adalah Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Besar IDI Slamet Budiarto yang membahas bagaimana managemen klinik di era JKN dan Wakil Sekjen 2 Pengurus Besar IDI Fazilet Soeprapto yang membahas akreditasi klinik di era JKN. HJ Learning Forum tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan, dengan target pelaksanaan di delapan kota yaitu Jogja, Padang, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Jambi, Jember dan Jakarta. Beberapa narasumber lain dalam HJ Learning Forum di antaranya Daeng M Faqih, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan Artati, Medikal Head Kalbe Group. Forum ini diharapkan dapat menjadi sarana pertemuan dalam berbagi ilmu dan pengalaman mengenai klinik dan pengetahuan medis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News