DIY Tunggu Penyaluran Impor Tambahan Bawang Putih

DIY Tunggu Penyaluran Impor Tambahan Bawang PutihSalah satu pedagang di Pasar Kranggan, Tutik menunjukan bawang putih, Selasa (23/4)./ Harian Jogja - Herlambang Jati Kusumo
24 April 2019 10:27 WIB Herlambang Jati Kusumo & Pandu Gumilar Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Harga bawang putih masih tinggi di pasaran beberapa waktu terakhir, DIY siap terima alokasi tambahan impor dari pemerintah pusat. 

“Untuk informasi awal, kami menerima kuota sekitar delapan sampai sembilan ton. Untuk tanggal pastinya belum, tetapi kemungkinan pada minggu ini,” ucap Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Disperindag DIY, Sabar Santosa, Selasa (23/4).

Secara lebih rinci ia mengaku belum mengetahui informasi lanjutan. Namun untuk rencana awal nantinya, bawang putih tersebut akan didistribusikan ke tiga pasar di Jogja, yaitu Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan dan Pasar Demangan dengan Operasi Pasar.

Meski dinilai jumlah tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan di DIY, diharapkan setidaknya dapat membantu sementara, hingga distribusi lancar dan harga kembali normal.

“Memang harus dibagi-bagi dengan daerah lain juga ya impor itu. Sebenarnya belum cukup untuk DIY, tetapi diharapkan paling enggak dengan itu, seiring berjalannya waktu distribusi bawang putih sudah lancar dan stok normal,” katanya.

Berdasarkan data dari Disperindag, diketahui pada April ini harga bawang putih tertinggi dibanding  Januari hingga Maret. Pada April, harga menyentuh Rp48.417 per kilogram (kg). Sementara itu menurut Sabar, untuk harga kebutuhan pokok lainnya menjelang Ramadan ini cenderung normal.

Salah satu pedagang di Pasar Kranggan, Tutik juga mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir harga bawang putih terus mengalami kenaikan harga. Meski begitu menurutnya untuk stok masih mencukupi.

“Naik tinggi saat ini, tetapi untuk stok masih aman gak masalah. Kalau stoknya yang enggak ada itu yang bikin susah. Kalau mahal gini justru malah laris, karena yang jualan juga tidak banyak,” ucapnya. 

Swasembada Masih Jauh

Program swasembada bawang putih dengan mengharuskan importir menanam ditengarai menjadi buntut meningkatnya harga komoditas itu jelang Ramadan. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan saat ini importir bawang putih perlu melakukan wajib tanam sebanyak 5% dari kebutuhan impornya dalam rangka mencapai swasembada.

"Namun hingga saat ini, swasembada masih jauh dari jangkauan untuk bawang putih dan Indonesia masih menjadi importir bawang putih terbesar di dunia dengan nilai impor mencapai 582.900 ton,” katanya dalam siaran resmi Selasa.

Menurutnya, ketika program yang sifatnya mendorong produksi tidak bisa memberikan hasil produksi yang mencukupi secara instan, perlu dilakukan perlakuan impor khusus yang sifatnya sebagai bentuk mitigasi dari gejolak harga yang mungkin terjadi.

 

Impor khusus yang sifatnya dilakukan pada saat-saat tertentu ini diharapkan bisa dilakukan tanpa menghadapi birokrasi yang menyulitkan, misalnya seperti wajib tanam tersebut. Oleh karena sifatnya mitigasi, lanjut Ilman, pemerintah dapat terlibat untuk kalkulasi dari segi waktu importasi dan juga jumlah yang sekiranya diperlukan untuk meng-counter kenaikan harga yang tidak terkendali.

Pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak, dari Bulog maupun swasta, untuk impor. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan izin impor dan kekhawatiran impor akan membunuh petani lokal, peran satgas pangan dapat diperkuat untuk mengawasi importasi khusus ini.

"Kami harus mengakui produksi lokal belum mencukupi permintaan yang ada, sehingga impor tetap harus dilakukan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap konsisten mempertahankan prinsip kehati-hatiannya dalam mengeluarkan kebijakan. Namun ada kalanya, aturan-aturan tertentu dapat menghambat dilakukannya impor yang sebenarnya dibutuhkan," katanya.

Dia mengharapkan peluang adanya alternatif kebijakan impor khusus tanpa mengikuti regulasi berlaku yang memberatkan seperti wajib tanam akan dapat dilakukan terutama untuk yang sifatnya pencegahan gejolak harga.