Penjual jasa penukaran uang baru ketika menawarkan uang baru berbagai macam pecahan kepada para pengendara yang melintas di jalan Panembahan Senopati, Jogja. /Harian Jogja-Gigih M. Hanafi
Harianjogja.com, JOGJA--Bank Indonesia memperkirakan permintaan yang kartal perbankan DIY untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri 2019 sebesar Rp5,6 triliun.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) DIY Hilman Tisnawan mengatakan jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,6% dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp5,2 triliun.
"Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan uang kartal di DIY pada periode Ramadan dan Idulfitri 2019, Bank Indonesia DIY telah menyiapkan uang kartal baik kertas maupun logam dalam jumlah yang cukup," jelas dia dalam acara Buka Bersama Media di Gedung Heritage, KPw BI DIY, Jogja, Rabu (8/5/2019) petang.
Oleh karena itu, Hilman meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan uang tunai ketika Ramadan dan Idulfitri 2019. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil (UPK) selama Ramadan dan Idulfitri di DIY, BI bekerja sama dengab perbankan membuka loket penukaran untuk wilayah DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Heru Pudyo Nugroho selalu berusaha memberikan manfaat yang luas bagi orang lain ketika mengemban tugas. Ia juga selalu menghargai anak buahnya atau nguwongke dan tidak pernah semena-mena.
SMA Kolese De Britto bersama SMA Pangudi Luhur Yogyakarta sukses menghadirkan pementasan teater kolaboratif.
semangat Astra bahwa pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada terbukanya kesempatan untuk berkembang, tetapi melalui kontribusi dan dampak nyata
PT KAI Properti membuka lowongan Petugas Penjaga Perlintasan untuk lulusan SMA/SMK. Pendaftaran dibuka hingga 18 Mei 2026.
Maserati dikabarkan menggandeng Huawei dan JAC Motors untuk mengembangkan mobil listrik di tengah krisis penjualan global.
KIP Kuliah 2026 mulai cair. Simak aturan lengkap penerima bantuan, mulai dari masa bantuan, kerja paruh waktu, hingga risiko pencabutan.
