Dongkrak Pertumbuhan Kredit, Pemerintah Seharusnya Fasilitasi Sektor Prioritas

Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso optimistis penyaluran kredit dapat tumbuh sesuai target hingga akhir tahun yakni di kisaran 12%-13%. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan memfasilitasi pelaku usaha terutama pada sektor-sektor prioritas.

"Kami enggak bisa menunggu kredit tumbuh tinggi hanya dengan berdoa, harus melihat apa saja yang sebenarnya pengusaha inginkan dan kendalanya apa. Pengusaha silakan hadir dan sampaikan dorongan apa yang diperlukan dari stakeholder terutama pemerintah," katanya di Jakarta, Rabu (5/6).

Sektor prioritas yang dimaksud antara lain yang terkait dengan pariwisata yang dinilai mampu memberikan efek ganda dari pembangunan sektor infrastruktur yang telah masif dilakukan. Selain itu, bidang tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Salah satu bentuknya yakni pemberian kredit UMKM dan kredit pemilikan rumah (KPR) di daerah-daerah sehingga meningkatkan pemanfaatan infrastruktur serta membantu pertumbuhan pariwisata.

"Yang jelas kami juga akan mendorong kredit ke industri bidang yang berorientasi ekspor, kredit yang berkaitan dengan pariwisata, kredit yang bisa mempekerjakan banyak orang, kredit yang bisa menciptakan multiplier effect dari infrastruktur yang sudah dibangun seperti Bandara Kulonprogo, LRT, MRT, dan jalan tol Trans-Jawa," katanya.

Sementara itu, realisasi pertumbuhan kredit perbankan masih tercatat melaju hingga bulan keempat tahun ini. Fungsi intermediasi tumbuh 11,05% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Berdasarkan catatan OJK, sejak awal tahun ini pertumbuhan tahunan kredit perbankan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Pada April tahun lalu, kredit yang disalurkan perbankan tumbuh 9,2% yoy.

Kendati demikian pertumbuhan kredit per April 2019 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, 11,7% yoy. Pada periode itu pertumbuhan tahunan kredit juga lebih lambat dibandingkan posisi bulan pertama, 12,3% yoy.

Bank BUMN

Bank-bank BUMN mendominasi penyaluran ke segmen nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Total penyaluran kredit UMKM oleh bank milik negara per Maret 2019 telah mencapai Rp565 triliun, atau sekitar 58% terhadap total kredit UMKM yang disalurkan oleh industri perbankan pada periode yang sama. Secara nasional, penyaluran kredit perbankan ke sektor nasabah UMKM per Maret tercatat mencapai Rp978,8 triliun. Nilai tersebut setara dengan 18,5% terhadap total kredit perbankan.

Mengutip data Mandiri Institute pada Jumat (7/6), porsi penyaluran kredit UMKM oleh perbankan sampai dengan kuartal I/2019 sudah lebih baik dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun lalu (year to date) yang tercatat sebesar 18,3% terhadap total kredit perbankan.

Meskipun demikian, jumlah ini secara agregat belum memenuhi kewajiban minimal penyaluran kredit ke segmen UMKM seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015. PBI mewajibkan tahun ini bank wajib menyalurkan minimal 20% dari total kreditnya ke segmen UMKM, naik secara bertahap dari 5% pada 2015, 10% pada 2016, dan 15% pada 2017.

Selain menguasai pangsa pasar kredit UMKM, keempat bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara agregat juga telah memenuhi kewajiban minimal penyaluran kredit UMKM sebesar 20% dari total kredit pada tahun ini.

Sementara itu, kelompok bank swasta nasional dan BPD masing-masing baru menyalurkan sekitar 15%—16% dari portofolio kreditnya. Kelompok bank asing dan campuran bahkan baru menyalurkan sekitar 2% ke segmen UMKM. Secara historis, di luar kelompok bank BUMN, penyaluran kredit UMKM oleh kelompok bank yang lain secara agregat belum pernah mencapai 20% dari total kreditnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis Indonesia