Advertisement
Kasus Mandiri Eror, Bank Indonesia Juga Kena Semprot

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Insiden berkurang drastisnya saldo rekening nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah suatu kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Hal tersebut disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
BKPN menyatakan Bank Mandiri perlu mengevaluasi ulang semua sistem keamanan dan sistem transaksi perbankannya, tidak bisa hanya mengelak bahwa kegagalan hanya akibat erornya sistem. Bank Indonesia (BI), sebagai regulator sistem pembayaran, juga dipandang perlu bersikap tegas terhadap penyelenggara sistem pembayaran yang lalai dan menimbulkan kerugian pada konsumen.
Advertisement
Koordinator Komisi Kerja Sama dan Kelembagaan BPKN Nurul Yakin Setyabudi mengatakan dampak gagalnya suatu sistem pembayaran ke konsumen akan luar biasa.
Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya transaksi yang mendesak, gagalnya peluang bisnis, maupun timbulnya biaya tak perlu, surcharge, denda, dan waktu yang terbuang yang menjadi beban konsumen. Bahkan, bisa berakibat kehilangan nyawa bila suatu transaksi bersifat kritis dan terkait darurat medis atau kebencanaan.
"Dalam skala lebih luas, kegagalan suatu sistem pembayaran akan berdampak pada kepercayaan pada perdagangan, sistem moneter, dan ekonomi nasional," paparnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (20/7/2019).
Bank Indonesia juga diharapkan segera mendorong pemulihan hak konsumen yang dirugikan atas insiden tersebut. Ke depannya, bank sentral dipandang perlu menerapkan mekanisme denda atas gagalnya sistem pembayaran seperti ini oleh penyelenggara jasa keuangan.
Keberadaan regulasi keamanan sistem dan Service Level Agreement (SLA) yang ketat diyakini bakal mendorong penyelenggara sistem keuangan untuk membangun sistem pembayaran yang benar-benar andal dan aman.
"Oleh karenanya sangat mendesak untuk merevisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas lembaga terhadap perlindungan konsumen. Hal ini selaras dengan peningkatan inovasi teknologi informasi dan peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik," jelas Nurul.
Dia menambahkan BI juga perlu mendukung komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Perpres Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement

Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Naik dari Stasiun Tugu Turun di Palur, Minggu 6 Juli 2025
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Prambanan Jazz 2025, Daop 6 Yogyakarta Hadirkan Diskon Tiket 20 Persen, Begini Cara Mendapatkannya
- Begini Cara BEI DIY Agar Investor Baru Tidak FOMO
- Waspada Penipuan Mengatasnamakan PT TASPEN Persero
- Promo Holiday Spesial Juli di Kotta GO Yogyakarta: Liburan Nyaman dan Menyenangkan
- PT KAI Daop 6 Yogyakarta Tidak Akan Menoleransi Aksi Pelemparan Kereta Api
- Kementerian ESDM Umumkan Harga Bioetanol Juli Rp10.832 per Liter
- Selalu Tepat Waktu Melayani Penerbangan Haji 2025, Lion Air Dapat Pujian dari Menteri Agama
Advertisement
Advertisement