Advertisement
Kemenhub Berharap Pengadaan Kendaraan Listrik Dipercepat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berharap pengadaan kendaraan berbahan bakar listrik (KBL) segera dipercepat untuk mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan bahwa dampak emisi gas rumah kaca salah satunya muncul karena kendaraan yang berbahan bakar fosil.
Advertisement
Menurutnya, program kendaraan listrik adalah salah satu contoh program transportasi berkelanjutan yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kebijakan kendaraan listrik yang diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No.55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan tersebut menjadi salah andalan hilangan masalah GRK.
“Yang terpenting bagi kita adalah menyampaikan pesan pada masyarakat bahwa kendaraan bermotor yang kita pakai sekarang ini, cepat atau lambat kualitas bahan bakar kita nantinya harus menyesuaikan Euro 4 sesuai dengan alat pengujian yang kita punya nanti sudah berstandar Euro 4," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/19/2019).
Menurutnya, perlu dipikirkan cara meninggalkan bahan bakar yang menggunakan fosil lantaran kualitas udara yang semakin buruk.
Kemenhub, katanya, pada 2021 akan mulai menggunakan bus bertenaga listrik untuk skema beli layanan, pengembangan dari skema yang rencananya diujicobakan pada 5 kota besar pada 2020.
“Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ditekankan tujuan pembangunan tidak semata-mata meningkatkan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya dan kualitas lingkungan," katanya.
Salah satu isu lingkungan adalah terjadinya pemanasan global yang merupakan implikasi dari produksi gas rumah kaca.
Budi mengatakan perlu ada sistem transportasi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.
“Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, sektor transportasi mengonsumsi sekitar 20% dari total konsumsi energi nasional,” katanya.
Menurutnya, perlu langkah-langkah nyata untuk menciptakan transportasi yang berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
- Cara Cek BSU Lewat Aplikasi Pospay
- Ekonom Prediksi Bunga Utang RI Makin Membengkak
- Harga Pangan Hari Ini, Rabu 9 Juli 2025, Beras, Cabai, Minyak, hingga Bawang Turun
- Bagaimana Tugas Kementerian BUMN Setelah Danantara Beroperasi, Begini Penjelasan Erick Thohir
Advertisement

SPMB 2025, Jalur Afirmasi Tambahan Sudah Terpenuhi, Sejumlah SMA/SMK di DIY Masih Kekurangan Siswa
Advertisement

Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Jelang Berakhirnya Libur Sekolah, Harga Komoditas Pangan Mulai Turun
- Larangan Bus Wisata Masuk Jogja, Hunian Hotel Diperkirakan Turun
- Toyota Kuasai Pasar Mobil Tanah Air per Juni 2025, Kijang Innova Terjual 31.100 Unit
- Sinergi HPE, Equinix, dan AGIT Mendorong Ekosistem Digital dan Akselerasi AI di Indonesia
- Paket Hot Deals dengan Harga Terbaik di Grand Mercure Yogyakarta Adisucipto
- KAI Daop 6 Yogyakarta Umumkan Ketentuan Pesan Tiket Kereta Api di KAI Access Bisa Dilakukan 30 Menit Sebelum Berangkat
- Donald Trump Bakal Kenakan Tarif Impor 200 Persen untuk Produk Obat, Ini Kata Produsen Indonesia
Advertisement
Advertisement