Advertisement
Kemenhub Berharap Pengadaan Kendaraan Listrik Dipercepat
                Penumpang turun dari bus listrik usai mengikuti uji coba di halaman Balai Kota, Jakarta, Senin (29/4/2019). Pemprov DKI Jakarta bersama PT TransJakarta dan PT Bakrie & Brother Tbk menyelenggarakan uji coba bus listrik yang bertujuan untuk memastikan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi umum di Jakarta.  - ANTARA 
            Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berharap pengadaan kendaraan berbahan bakar listrik (KBL) segera dipercepat untuk mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan bahwa dampak emisi gas rumah kaca salah satunya muncul karena kendaraan yang berbahan bakar fosil.
Advertisement
Menurutnya, program kendaraan listrik adalah salah satu contoh program transportasi berkelanjutan yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kebijakan kendaraan listrik yang diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No.55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan tersebut menjadi salah andalan hilangan masalah GRK.
BACA JUGA
“Yang terpenting bagi kita adalah menyampaikan pesan pada masyarakat bahwa kendaraan bermotor yang kita pakai sekarang ini, cepat atau lambat kualitas bahan bakar kita nantinya harus menyesuaikan Euro 4 sesuai dengan alat pengujian yang kita punya nanti sudah berstandar Euro 4," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/19/2019).
Menurutnya, perlu dipikirkan cara meninggalkan bahan bakar yang menggunakan fosil lantaran kualitas udara yang semakin buruk.
Kemenhub, katanya, pada 2021 akan mulai menggunakan bus bertenaga listrik untuk skema beli layanan, pengembangan dari skema yang rencananya diujicobakan pada 5 kota besar pada 2020.
“Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ditekankan tujuan pembangunan tidak semata-mata meningkatkan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya dan kualitas lingkungan," katanya.
Salah satu isu lingkungan adalah terjadinya pemanasan global yang merupakan implikasi dari produksi gas rumah kaca.
Budi mengatakan perlu ada sistem transportasi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.
“Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, sektor transportasi mengonsumsi sekitar 20% dari total konsumsi energi nasional,” katanya.
Menurutnya, perlu langkah-langkah nyata untuk menciptakan transportasi yang berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pertamina Pastikan Pertalite di Jawa Timur Bebas Air dan Etanol
 - Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rp 40 Ribu, Bawang Merah Rp41 Ribu per Kg
 - PLN UP3 Yogyakarta Siagakan Lebih dari 500 Petugas Hadapi Musim Hujan
 - Kemnaker Buka 80.000 Kuota Magang Nasional Tahap 2
 - Cek Harga Sembako Hari Ini, Cabai Rp39 Ribu, Telur Rp31 Ribu
 
Advertisement
Advertisement
    
        Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- DIY Inflasi 0,42 Persen, Didorong Emas dan Biaya Kuliah
 - Penumpang KA Jarak Jauh Daop 6 Naik 4,01 Persen pada Oktober 2025
 - Emas, Cabai, dan Beras Jadi Pendorong Utama Inflasi Oktober 2025
 - Pemda Diminta Percepat Pendataan Lahan Koperasi Merah Putih
 - Pertamina Pastikan Pertalite di Jawa Timur Bebas Air dan Etanol
 - Harga Emas Hari Ini Selasa 4 November 2025
 - Realisasi Belanja Negara di DIY Capai Rp14,98 T per September 2025
 
Advertisement
Advertisement



            
