Advertisement
ALI Nilai Subsidi Tol Laut Tak tepat Sasaran

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Subsidi Tol Laut sejak awal tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan program tersebut kurang berhasil dan dituduh ada aktivitas monopoli swasta. Hal tersebut disampaikan Asosiasi Logistik Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengungkapkan sejak awal subsidi pada pelayaran merupakan yang rawan penyelewengan.
Advertisement
"Masalah yang paling mendasar adalah memberikan subsidi pada pelayaran, ini solusi yang salah karena sangat rawan penyelewengan dan tidak memberikan dampak jangka panjang untuk menurunkan disparitas harga di luar Pulau Jawa," jelasnya kepada Bisnis.com, Minggu (3/11/2019).
Seharusnya, menurutnya, subsidi diberikan pada pembangunan infrastruktur pelabuhan di daerah-daerah terpencil agar biaya pelabuhannya lebih efisien.
Selain itu, aktivitas bongkar muat tidak berhari-hari sehingga bisa berdampak lebih panjang dan semua pelayaran bisa menikmatinya.
"Juga pungutan-pungutan tidak wajar di pelabuhan-pelabuhan di daerah harus dihapus maka biaya angkutan laut sudah bisa turun tanpa adanya Tol Laut," paparnya.
Dia mengatakan palabuhan di daerah masih terjadi pengutan-pungutan yang tidak semestinya, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta pemerintah daerah (pemda) mengetahuinya, tapi tidak bisa memberantas.
"Setiap daerah berbeda-beda, jadi pemda juga harus aktif untuk memberantas pungutan di daerahnya sebagai prasyarat dilalui Tol Laut," paparnya.
Sebelumnya, Kemenhub mengungkapkan monopoli Tol Laut sebagian besar terjadi karena ada salah satu pihak yang bisa mendapatkan pemesanan kontainer yang paling banyak.
Pada pertengahan 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mendesain suatu sistem yang berbasis digital disebut Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) bertujuan mendata shipper, jasa pengurusan transportasi, consignee, dan perusahaan pelayaran pengangkut.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko menuturkan berdasarkan analisis sistemnya, terdapat 5 titik potensi terjadinya monopoli seperti tudingan dari Presiden Joko Widodo.
“Kami mendapati potensi terjadinya monopoli pada lima titik, yang pertama shipper atau forwarder tertentu menguasai booking order kontainer dengan cara yang bervariasi, kemudian forwarder ada yang bersamaan menjadi consignee sehingga muncul kecenderungan memanfaatkan kuota,” ungkapnya.
Wisnu menambahkan, penyebab atau potensi lain terjadinya monopoli Tol Laut yaitu pada satu perusahaan pelayaran operator, ada kecenderungan hanya beberapa forwarder yang melayani.
“Kita mensinyalir ada potensi juga disitu karena forwardernya ini-ini saja, kecenderungannya kalau itu-itu saja harga cenderung tinggi karena tidak punya pilihan lain,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
- Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun harus Ditindak
Advertisement

Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul, Cek di Sini
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ekonom UGM Dukung Pajak E-commerce, Ciptakan Keadilan Pengusaha Daring dan Luring
- Libur Panjang Tahun Baru Islam, PHRI DIY Sebut Hotel Ramai hingga 4 Hari
- TikTok Akan Dibeli Orang Kaya di AS, Begini Respons Pemerintah China
- Kelola Sampah Sepenuh Hati, Bisnis Hotel Semakin Berseri
- Semarakkan Liburan Sekolah, MORAZEN Yogyakarta dan Waterboom Jogja Gelar Lomba Mewarnai
- Update! Harga Bahan Pangan Selasa 1 Juli 2025
- Pakar Energi UGM Sebut Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Sudah Tepat
Advertisement
Advertisement