Advertisement
Ganjar Akui Program Subsidi Gas Tak Tepat Sasaran
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui program subsidi gas untuk masyarakat miskin selama ini memang banyak tidak tepat sasaran. Ia pun mendukung rencana pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram.
“Kami sudah mengusulkan lama, kalau memang subsidi itu ingin tepat sasaran, ya harus diubah mekanismenya. Selama ini tidak tepat sasaran karena saya beberapa kali menemui orang lapor, setelah dicek ternyata dia PNS, dia dosen. Pasti mampu dong,” kata Ganjar dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Senin (20/1/2020).
Advertisement
Ganjar menilai cara penjualan tabung gas subsidi yang dilakukan secara terbuka memiliki banyak kelemahan. Kendati tertulis hanya untuk kalangan miskin, namun mayoritas masyarakat ingin membeli barang apapun dengan harga yang paling murah.
Apalagi disparitas harga antara tabung gas subsidi dan nonsubsidi sangat tinggi. Selain itu, dengan cara menjualnya yang terbuka pasti tidak tepat sasarannya.
"Maka seandainya ini mau pola distribusinya baik, memang harus dibenahi,” tegas Ganjar.
Politisi PDI Perjuangan itu kemudian mendorong proses evaluasi distribusi subsidi LPG. Dia mencontohkan permasalahan pupuk di Jateng yang sering dikeluhkan petani. Dengan memperbaiki sistem dan mekanisme melalui kartu tani, permasalahan pupuk di Jateng bisa diatasi.
“Sekarang relatif tidak terdengar lagi orang menjual pupuk ke luar karena pembelinya sudah ada, ketahuan. Bahwa kemudian kuotanya kurang ya itu kami selesaikan. Maka, perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan kartu, identitas ataupun ketepatan potensi sasarannya,” tambah Ganjar.
Adapun soal wacana penggantian subsidi berupa uang tunai, Ganjar menilai mekanismenya tetap sama. Uang tunai yang mau diberikan, harus tepat sasaran dan tepat guna.
Menurutnya, jika bantuan makanan, kesehatan, pendidikan atau LPG akan diintegrasikan, bisa dilakukan dengan pemberian bantuan berbentuk uang tunai. Dengan uang itu, masyarakat bisa menggunakan sesuai kebutuhannya.
“Nanti kamu bisa belanja, buat yang miskin satu bulan sekian peruntukannya. Untuk ini silakan diatur sendiri kan lebih enak. Tidak spesifik ke komoditasnya,” urai mantan anggota DPR RI ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Golkar Menang Banyak! Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada 2024 di 7 Daerah Ini
- Gadis SMP asal Jatinom Klaten yang Hilang saat Beli Teh Ditemukan di Kartasura
- Menjamurnya Kedai Kopi, Berkah bagi Perajin Gula Aren di Banyubiru Semarang
- Sambangi Kandang Madura Malam Ini, PSS Sleman Usung Misi Menjauh dari Degradasi
Berita Pilihan
- Layanan Penukaran Uang Rupiah Bakal Tersedia di Jalur Mudik
- Wajib Daftar di Aplikasi PINTAR, Penukaran Uang Baru untuk Lebaran Dibatasi Rp4 Juta per Orang
- Menparekraf Sandiaga Uno Mengklaim Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Timbulkan Gejolak
- Kini Kereta Ekonomi Gerbong dan Kursinya Generasi Baru, Resmi Beroperasi Mulai Kemarin
- Kemendag Segel SPBU Rest Area KM 42 Jakarta-Cikampek
Advertisement
Kembali Tampil di Pilkada Gunungkidul Tahun Ini, Ini Gagasan yang Diusung Sutrisna Wibawa
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Negosiasi Kepemilikan Freeport Ditargetkan Rampung Juni 2024, Jokowi: Yakin Dapat 61 Persen
- Begini Rasanya Jadi Dokter Hewan Sekaligus Pengusaha
- Mulai Ada Panen, Bulog DIY Serap Beras Dalam Negeri
- Hore! Khusus di Jawa, Pertashop Diizinkan Menjual Pertalite
- Tak Melulu dalam Bentuk Tarif, Ini Bentuk Lain Kartel Tiket Pesawat Menurut KPPU
- Harga Tiket Pesawat Mahal Jelang Mudik Lebaran, Menhub Ikut Angkat Bicara
Advertisement
Advertisement