Advertisement
Mulai Bulan Depan, Pajak Penghasilan Bakal Dibebaskan Selama Enam Bulan
Ilustrasi pajak - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Mulai bulan depan pemerintah akan menunda sementara pajak penghasilan selama enam bulan.
Pemerintah bakal mengeluarkan stimulus fiskal untuk mengantisipasi dampak virus korona pada perekonomian negara. Salah satunya salah stimulus keringanan pajak.
Advertisement
Adapun keringanan pajak yang diberikan berupa Pajak Penghasilan (PPh) 21 atau pajak karyawan, lalu ada PPh 22 atau pajak untuk perusahaan dan PPh 25 atau pajak khusus badan. Selain itu, pemerintah juga melakukan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus tersebut akan dilaksanakan mulai April. Keringanan pajak akan berlaku selama enam bulan.
"Ya mudah-mudahan bisa bulan April," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020).
Menurut Airlangga, saat ini pemerintah tengah menyiapkan teknis dari pemberian insentif perpajakan ini. Karena menurutnya, masih ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan finalisasi sebelum dikeluarkan ke publik.
"Teknisnya nanti dirapatkan lagi ini masih perlu dibulatkan," kata Airlangga
Sebagai informasi, Sejumlah insentif di sektor perpajakan ditebar untuk meminimalkan dampak virus corona ke ekonomi domestik. Salah satunya adalah menaikkan batas restitusi dipercepat bagi wajib pajak badan hingga Rp5 miliar, dari saat ini Rp1 miliar.
Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak. Kenaikan restitusi dipercepat ini bertujuan untuk menambah uang masuk bagi perusahaan. Meski disadari dampak dari restitusi yang dipercepat ini juga akan menekan penerimaan negara.
Selain rencana menaikkan batas restitusi yang dipercepat pada wajib pajak badan, Sri Mulyani juga berencana menunda Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan, Pasal 25 untuk badan, hingga Pasal 22 untuk bea masuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kadin DIY Tawarkan Solusi Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global
Advertisement
Harga Pangan Hari Ini, Cabai Naik Bawang Merah Turun
Advertisement
Jakarta Fair 2025 Berakhir, Transaksi Sentuh Rp7,3 Triliun
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terendah Sejak 1970-an
Kemendag Gandeng BPH Migas Awasi Alat Ukur BBM di SPBU
Advertisement
Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
Berita Pilihan
- Jakarta Fair 2025 Berakhir, Transaksi Sentuh Rp7,3 Triliun
- Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
- 404.192 Badan Usaha Terjerat Kredit Macet Ke Pinjol, Naik Tajam
- Bank Syariah Matahari Milik Muhammadiyah Incar BPRS di Jogja untuk Merger
- Akhir Libur Sekolah, Sejumlah Tol Jasa Marga Diskon 20 Persen hingga 13 Juli 2025, Ini Daftarnya
Advertisement
Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Jakarta Fair 2025 Berakhir, Transaksi Sentuh Rp7,3 Triliun
- Suzuki Jogja Gelar Seremoni Penyerahan Perdana Fronx, Apresiasi Kepercayaan Pelanggan
- Jelajahi Kreativitas Lokal dengan Cangkang Laut, Astra Motor Yogyakarta Gelar City Rolling Bersama Honda Scoopy di Cilacap
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Naik Bawang Merah Turun
- Rayakan HUT ke-17, Qhomemart Hadirkan Promo Spektakuler dari Diskon hingga Gratis Ongkir se Jawa
- Buka Kuliah Umum PPTR, Wamen Ossy Tekankan Tata Kelola Agraria serta Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan
- Menteri Nusron Ajak Alumni PMII Berperan dalam Mewujudkan Keadilan, Pemerataan dan Kesinambungan Ekonomi
Advertisement
Advertisement
