KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DIY : Nguwongke dan Memberi Manfaat

KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DIY : Nguwongke dan Memberi ManfaatKepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Heru Pudyo Nugroho ketika ditemui di ruangannya di Kanwil DJPb DIY, Jl Laksda Adisucipto, Sleman, Senin (4/5)./ Harian Jogja - Kusnul Isti Qomah
05 Mei 2020 06:57 WIB Kusnul Isti Qomah Ekbis Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Heru Pudyo Nugroho selalu berusaha memberikan manfaat yang luas bagi orang lain ketika mengemban tugas. Ia juga selalu menghargai anak buahnya atau nguwongke dan tidak pernah semena-mena.

Berkarier di Kementerian Keuangan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Heru mengambil jurusan manajemen keuangan ketika kuliah di Universitas Jember, Jawa Timur. Ia lulus pada 1997. Setelah lulus ia sempat bekerja di sebuah perusahaan leasing. Kemudian ia melihat ada lowongan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan yang dahulu bernama Departemen Keuangan.

Ia pun mencoba peruntungan di sana. Heru pun diterima sebagai pegawai. Begitu bergabung, pada Maret 1998 ia ditempatkan di Direktorat Jenderal Anggaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meskipun akses transportasi di sana susah dan ke mana-mana memakai jalur sungai, hal itu tak menyurutkan semangatnya.

"Saya di sana berproses cukup lama total 8,5 tahun. Saya masih muda jadi masih semangat tinggi untuk mengabdi. Saya mengawali karier dari staf di Kantor Tata Usaha Anggaran sebagai tenaga verifikator transaksi keuangan," kata dia kepada Harian Jogja ketika ditemui di ruangannya di Kanwil DJPb DIY, Jl Laksda Adisucipto, Sleman, Senin (4/5).

Perkembangan organisasi pun terjadi pada 1999-2000. Waktu itu berdiri pertama kali Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran Provinsi Kalteng. Ia pun diperbantukan menjadi staf. Kemudian, 1,5 tahun ia dipercaya menjadi Kepala Subseksi Perbendaharaan 2B di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang menangani verifikasi dan pembayaran proyek Kementerian PU khususnya pembangunan jalan dan jembatan. "Pada 2004, Ditjen Anggaran ada restrukturisasi sehingga fungsi di Ditjen Anggaran dipecah. Pengelolaan APBN berubah jadi Ditjen Perbendaharaan. Saya tetap ikut di perbendaharaan karena core-nya di situ tetapi, tetap di Palangkaraya," kata dia.

Kemudian, pada Oktober 2006 ia kembali mendapat promosi menjadi Kepala Seksi Perbendaharaan di KPPN Tanjung Redeb di Kalimantan Timur. "Perjalanan karier saya yang belum pernah ditempatkan di kantor pusat membawa tantangan sendiri. Waktu itu saya pikir kalau begini saja enggak bisa maju. Saya ingin tingakatkan kompetensi diri," ujar dia.

Ia pun mengikuti seleksi beasiswa internal dan berhasil lolos sehingga tidak sampai satu tahun di Tanjung Redeb, ia mendapat tugas belajar di Magister Manajemen di UGM pada Agustus 2007. Dua tahun kuliah ia jalani dan berhasil lulus tepat waktu.

Setelah lulus 2009, ia kembali ke Kanwil di Samarinda, Kalimantan Timur untuk reentry program mengenali kembali pekerjaan dan mempelajari perkembangan aturan yang ada semasa ia fokus kuliah. Sekitar tujuh bulan, ia kembali dapat promosi ke Kantor Pusat di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Sekitar enam bulan, ia diminta mengikuti seleksi jabatan pimpinan eselon III dan langsung lolos. Ia pun ditugaskan menjadi Kepala Bagian Umum di Kanwil DJPb di Denpasar, Bali. "Enggak lama di Bali, sekitar setahun ditugaskan jadi Kepala Bagian Umum di Kantor Pusat. Saya jadi kepala bagian termuda waktu itu," kata dia.

Pada 2011-2016 ia menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian pada 2016-2017 ia dipercaya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta, pada 2017-2018 ia menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, dan pada 2018 hingga sekarang ia menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY.

Perjalanan kariernya cukup cepat dan cemerlang. Hal itu berkat kerja kerasnya. Tak dipungkiri dalam meniti karier banyak kerikil-kerikil tajam yang menghalangi. Namun, hal itu justru menjadi tantangan dan pelecut semangat. "Saya jawab tantangan itu dengan prestasi saya. Saya buktikan kalau saya mampu," terang pria kelahiran Pacitan, 12 November 1972 ini.

Dalam bekerja ia memegang teguh nilai yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad yang berbunyi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Prinsip untuk memberi kemanfaatan yang luas bagi banyak orang selalu ia pegang. Ia pun berusaha menerapkan prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari dan juga pekerjaan.

Ia juga memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai tersebut yakni integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Integritas mengandung makna berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Profesionalisme diwujudkan dengan bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Sinergi yaitu membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelayanan yaitu memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Kemudian, kesempurnaan bermakna senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. 

Nguwongke Karyawan

Nilai-nilai ini selalu ia tanamkan dalam dirinya dan juga karyawannya. Semua lini harus memiliki visi dan semangat yang sama. Namun, ia tidak pernah berbuat semena-mena terhadap anak buahya dalam bekerja. "Saya itu tidak pernah bossy. Saya memegang prinsip untuk nguwongke semua orang. Nilai dari budaya Jawa itulah yang saya pegang. Saya kerap mengobrol langsung dan keliling ke tempat-tempat karyawan. Mereka juga jadi dekat dan terbuka," kata dia.

Ia merangkul semua karyawan dan berusaha memahami setiap pekerjaan dari bawahannya bahkan hingga ke hal teknis. Hal itu bertujuan agar anak buah pun tidak sungkan untuk bertukar pikiran dan mencari solusi bersama terhadap persoalan yang dihadapi.

"Saya mencoba menyesuaikan dengan masing-masing bagian. Misal dengan milenial, saya berusaha memahami bahasa mereka sehingga nyambung. Mereka juga jadi enggak sungkan," jelas dia.

Selain itu, ia selalu mengajak karyawan untuk selalu beryukur dan memajukan organisasi. Dengan selalu bersyukur maka mereka akan bekerja dengan semangat dan membawa dampak positif. 

Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas pelayanan publik juga selalu diutamakan. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang bersih dan bebas korupsi terus diupayakan sebagai komitmen DJPb. Hal itu diawali dengan penandatanganan pernyataan komitmen penerapan program pengendalian gratifikasi untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kanwil DJPb DIY pada 14 Februadi 2019. Hal itu sebagai pencanangan Kanwil DPJb DIY mendukung Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Inisiatif lainnya yakni pemasangan banner antikotupsi dan antigratifikasi di lanta satu ruang layanan, lantai dua, dan lantai tiga. Melakukan pemasangan tulisan pada ruang pelayanan front office yaitu biaya layanan nol rupiah.

 

Membuat inovasi pengendalian gratifikasi. Inovasi ini diwujudkan dengan penulisan pernyataan satker pada lembar tanda terima revisi DIPA dibubuhi tulisan ‘Dalam Pelayanan Ini Tidak Dipungut Biaya dan Bebas Gratifikasi" yang selanjutnya ditandatangani satuan kerja.

Selain itu menggelar Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Kanwil DJPb DIY pun meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2019. Kanwil DJPb DIY merupakan satu dari 265 unit kerja sebagai unit kerja berpredikat WBK di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2019 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 16 Agustus 2019 No.656/KMK.01/2019.

Kanwil DJPb DIY juga meraih predikat WBK dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 10 Desember 2019. Pada 2020 ini, Kanwil DJPb DIY diusulkan Ditjen Perbendaharaan untuk mengikuti penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.