Advertisement
Menaker Berdayakan Korban PHK dan Dirumahkan untuk Tenaga Penyemprotan Disinfektan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menggelar telekonferensi dengan para petugas Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) perwakilan pejabat RI di sejumlah negara di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (4/2/2020). - ANTARA / Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dampak pandemi Corona, banyak tenaga kerja dirumahkan bahkan di-PHK. Kementerian Ketenagakerjaan memberdayakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan melalui program padat karya infrastruktur.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program ini dikemas dalam bentuk kegiatan penyemprotan desinfektan. Selain bermanfaat untuk mencegah penyebaran Covid-19, program ini juga membantu perekonomian pekerja yang ter-PHK maupun dirumahkan.
Advertisement
“Kemnaker punya program reguler yang dilaksanakan, yaitu padat karya produktif dan padat raya infrastruktur. Kali ini programnya tidak seperti umumnya, tapi dialihkan ke penyemprotan disinfektan di lingkungan industri atau kampung-kampung. Dan yang nyemprot itu teman-teman yang terpaksa tidak bisa bekerja karena di-PHK atau dirumahkan,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (9/5/2020).
Berdasarkan data Kemnaker per 1 Mei, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi Covid-19 sebanyak 1.032.960 orang dan pekerja sektor formal yang di-PHK sebanyak 375.165 orang. Untuk pekerja sektor informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 314.833 orang. Adapun total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 1.722.958 orang.
"Itu data yang sudah clear, by name dan by address, serta dilengkapi NIK KTP. Ada juga 1,2 juta pekerja yang diproses tahap verifikasi dan validasi sehingga totalnya sekitar 3 juta pekerja yang terdampak," kata Ida.
Dia menuturkan melalui kegiatan penyemprotan desinfektan ini, pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan akan mendapatkan insentif dari Kemnaker. Saat ini, kegiatan ini baru dijalankan di wilayah Jabodetabek mengingat pemerintah masih memberlakukan pembatasan ke luar daerah.
“Jadi, untuk program padat karya infrastruktur disesuaikan dengan penanganan dampak Covid-19, diarahkan agar penerimanya itu teman-teman yang di-PHK dirumahkan," tuturnya.
Pihaknya berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, tidak ke luar rumah kecuali ada kebutuhan mendesak, serta menjaga physical distancing. “Hanya fisiknya saja yang nggak boleh dekat, tetapi hati harus tetap dekat,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Mensesneg: Harga BBM Belum Berubah, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu
- KPK: Deadline Makin Dekat Banyak Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Aturan KBLI 2025 Terbit, Izin Usaha Makin Akurat dan Terintegrasi
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
- Tak Perlu Buru-buru, Batas Lapor SPT Pajak Tiba-tiba Mundur
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BSI Salurkan Zakat Rp289 Miliar ke BAZNAS, Terbesar di Indonesia
- Serapan Anggaran di DIY Masih Rendah, TKD Jadi Penopang
- Inflasi DIY Maret 2026 0,45 Persen, Lebih Rendah dari Februari
- Aturan BBM Subsidi Baru, Logistik Nasional Terancam Terganggu
- Tempe Indonesia Tembus Chile, Nilai Ekspor Rp2,1 Miliar
Advertisement
Advertisement









