Resesi Jadi Kenormalan Baru, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

Resesi Jadi Kenormalan Baru, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dari Fraksi Golkar (kiri) dan pengamat ekonomi yang juga Direktur Risert CORE Indonesia Pieter Abdullah (kanan) - JIBI/Bisnis.com/John Andhi
07 Agustus 2020 08:07 WIB John Andhi Oktaveri Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Resesi dianggap sebagai kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Pemerintah diminta memprioritaskan perbaikan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pengaman atas resesi ekonomi.

Hal itu mencuat dalam diskusi bertajuk Resesi Ekonomi dan Solusinya di Gedung DPR, Kamis (6/8/2020).

Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecki Awal Muharram yang hadir secara virtual, serta pengamat ekonomi yang juga Direktur Risert CORE Indonesia Pieter Abdullah.

“Kita sudah memasuki resesi ekonomi secara teknis karena pertumbuhan per triwulan sejak akhir 2019 sudah negatif. Faktor yang sangat mendasar yang perlu dilakukan pemerintah adalah upaya yang lebih serius untuk mengatasi turunnya konsumsi rumah tangga,” ujar Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun meminta nya

Menurut Misbakhun proporsi konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 57 persen dari produk domestik bruto (PDB), namun konsumsi itu turun sekitar 2,9 persen.

Karena itulah dia berharap program stimulus pemulihan ekonomi pemerintah ditambah program APBN reguler memadai untuk mengatasi kontraksi konsumsi masyarakat.

Pentingnya mendorong konsumsi rumah tangga itu, kata Misbakhun, akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena masyarakat akan punya daya beli.

“Ternyata begitu kita mengalami fase kesulitan krisis seperti saat ini, konsumsi ini sebenarnya juga yang menolong kita untuk tidak jatuh terlalu dalam,” ujarnya.

Sementara itu, Pieter Abdullah mengatakan resesi ekonomi Indonesia terjadi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi secara negatif dua triwulan berturut-turut.

Pieter mengatakan dalam kondisi seperti saat ini sangat mudah untuk membayangkan pertumbuhan ekonomi ke depan pasti negatif karena komponennya konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, impor dan semuanya itu pasti turun akibat wabah.

Namun dia menegaskan resesi bukan karena kesalahan kebijakan pemerintah, tetapi akibat wabah Covid-19 yang membuat hampir semua kegiatan bisinis, terutama transportasi dan pariwisata, nyaris berhenti.

“Wabah ini telah membatasi aktivitas sosial ekonomi tidak hanya di satu negara tapi di seluruh dunia. Artinya di tengah kondisi wabah sekarang ini aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan konsumsi akan turun di seluruh dunia. Ini bukan kesalahan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Dia menyatakan sejumlah negara juga mengalami hal yang sama seperti negara tetangga Singapura, Amerika Serikat maupun negara-negara Uni Eropa.

“Jadi resesi ekonomi merupakan sebuah kenormalan baru, satu hal yang tidak terelakkan dan semua negara akan mengalami resesi di tengah wabah,” ujarnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia