Advertisement
Ada Pandemi Covid-19, Menkeu Sri Mulyani Targetkan Angka Kemiskinan Tahun Depan Maksimal 9,7 Persen
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 telah disahkan menjadi undang-undang. Dana yang digunakan masih pada penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat rentan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pandemi Covid-19 berimbas pada kenaikan kemiskinan dan pengangguran.
Advertisement
Oleh karena itu, pemerintah akan mempertajam efektivitas program perlindungan sosial dan program pembangunan nasional.
Baca juga: Najwa Shihab Wawancari Kursi Kosong, Dosen UGM: Pertama Kali di Indonesia
“Dalam mengendalikan tingkat kemiskinan di tahun 2021 pada kisaran 9,2 persen-9,7 persen,” katanya saat menyampaikan pendapat akhir pengesahan APBN 2021, Selasa (29/9/2020).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk pengangguran ditarget sekitar 7,7 persen-9,1 persen. Pemerintah juga berupaya melakukan perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,377-0379.
“Pencapaian pembangunan manusia pada kisaran 72,78-72,95,” jelasnya.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diproyeksi Minus 2% akibat Pandemi
Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan bahwa pandemi menggerus kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejak pertama kali kasus ditemukan pada awal Maret, dalam 6 bulan angka kemiskinan naik sebesar 1,63 juta atau 0,56 persen.
Kenaikan angka ini sama dengan usaha penurunan kemiskinan selama 1,5 tahun sejak Maret 2018 hingga September 2019. Karena kesejahteraan jauh dari membaik, Rusli menuturkan bahwa target penurunan kemiskinan menjadi berat. Bulan ini, dia prediksi berada di dua digit atau 10,34 persen.
“Saya menggunakan asumsi angka kemiskinan September 2020 sama dengan penambahan antara September 2019 sampai Maret 2020,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintahan Prabowo Diminta Bangun Industri LPG Bahan Baku Lokal
- Toko Online Temu Asal China Dilarang Masuk Indonesia, Ini Alasan Menkominfo
- Mendag Sita 11.000 Ton Siku Baja Tanpa SNI Senilai Rp11 Miliar
- Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Diklaim Mampu Menarik Investasi dari Jepang
- Harga Rokok di Indonesia Disebut Terlalu Murah, Picu Banyaknya Perokok
Advertisement
Pengajuan Bantuan RTLH ke Pemkab Kulonprogo Belum Direspons, Begini Tanggapan DPUPKP
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Hari Ini, 11 Oktober 2024, Naik Jadi Rp1,48 Juta per Gram
- Sejarah Panjang Bong Suwung yang Kini Suwung usai Ditertibkan KAI
- Harga BBM Turun Bisa Bikin Deflasi Lagi? Ini Penjelasan BPS DIY
- Hasil Table Top di Bali, Asita DIY Sebut Masih Banyak PR untuk Gaet Wisman ke Jogja
- Tekan Angka Stunting, Alfamart Sahabat Posyandu Kembali Digelar di Kota Jogja
- PAFI Kota Kediri Berkontribusi pada Peningkatan Kompetensi Apoteker
- Yamaha Rilis Varian dan Warna Terbaru Fazzio Hybrid Series, Skutik Gen Z yang Auto Worth It
Advertisement
Advertisement