Advertisement
Digitalisasi UMKM, Pemerintah Harus Punya Data Valid

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Pemerintah perlu data valid dalam rangka percepatan transformasi digital usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini diungkapkan oleh Ina Primiana Guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran, Bandung.
Pemerintah perlu menuntaskan tiga masalah kunci untuk menjamin terlaksananya percepatan transformasi digital UMKM di tengah pandemi.
Advertisement
Salah satunya adalah perkara ketersediaan data yang valid. Hanya dengan data akurat pemerintah bisa melihat UMKM mana saja yang perlu dibantu.
"Pada akhirnya ini bisa digunakan sebagai alat membantu UMKM sesuai sektor masing-masing. Harusnya ada data komprehensif untuk bisa dibaca siapa pun baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota,” kata Ina kepada Bisnis.com, jaringan Harianjogja.com Kamis (22/10/2020).
Masalah kedua yakni sinergi. Ina percaya sinergi satu instansi pemerintah dengan yang lain akan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan kualitas produk UMKM Indonesia.
Menurut Ina, percuma jika digitalisasi sudah dilakukan pelaku UMKM tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas produk mereka.
“Kalau produknya tidak berdaya saing dan tidak disukai kan pada akhirnya tidak terpakai juga. Jadi pembinaan itu harus betul-betul dilakukan agar UMKM ini naik kelas. Harus dideklarasikan bagaimana caranya agar mereka naik kelas," ujar Ina.
Lingkage UMKM
Masalah ketiga yang perlu jadi prioritas pemerintah adalah keterkaitan (linkage) antar-UMKM. Saat ini, linkage UMKM di Indonesia masih mentok di angka 6%. Catatan itu relatif kecil menimbang vitalnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian.
"UMKM sekarang sulit menjual barang karena orang-orang menahan beli barang, dan daya beli masyarakat turun. Karena itu, sekarang bisa menjadi momentum untuk mengupayakan agar produk UMKM dibantu link-nya oleh pemerintah," tegas Ina.
Paparan Ina merupakan tanggapan atas riset yang baru dirilis McKinsey & Company perihal potensi sumbangan sektor UMKM terhadap PDB Indonesia 10 tahun ke depan.
McKinsey menyebut sektor UMKM bisa menyumbang PDB hingga US$140 miliar apabila mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan mendapat pendampingan yang cukup dalam menjalani bisnisnya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, saat ini 98,7 persen usaha di Indonesia masuk kategori mikro.
Setelah itu, ada 1,2 persen usaha kategori kecil, 0,09 persen usaha menengah, dan 0,01 persen usaha besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Pangan Hari Ini, Rabu 9 Juli 2025, Beras, Cabai, Minyak, hingga Bawang Turun
- Bagaimana Tugas Kementerian BUMN Setelah Danantara Beroperasi, Begini Penjelasan Erick Thohir
- OJK: Investasi Dana Pensiaun Sukarela Capai Rp378,67 Triliun hingga Akhir Mei 2025, Tumbuh 5,36 Persen
- Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
Advertisement

Ribuan Warga Hadiri Tradisi Petik Laut di Pelabuhan Sadeng Gunungkidul
Advertisement

Nikmati Kuliner Kaki Lima, Wapres Gibran Borong Seratus Porsi Wedang Ronde dan Bakso di Alun-alun Selatan Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Donald Trump Tetapkan Tarif untuk Indonesia 32 Persen, OJK Sebut Dampaknya Masih Terbatas
- Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke AS untuk Negosiasi
- Quietcation: Liburan Tenang dan Menyembuhkan yang Sedang Trend di Jogja
- Pakar UGM: Wacana Rumah Subsidi 18 Meter Bisa Menimbulkan Kemiskinan Baru
- Gelar HMC 2025, AHM Gali Bakat Ribuan Modifikator Tanah Air
- Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen Bagi Negara BRICS, Apindo DIY: Ekonomi Akan Melambat
- Rencana Pemkot Jogja Batasi Bus Masuk Malioboro, Begini Respons Pengelola Hotel
Advertisement
Advertisement