Jembatan Tua Kewek Dibongkar Mei, Diganti Struktur Baru
Jembatan Kewek Jogja steril kendaraan, bongkar total Rp19 miliar APBN mulai April 2026. Struktur girder baru 30m, warga alih jalur Abu Bakar Ali untung pedagang
Foto ilustrasi: Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memamerkan produk mereka dalam acara Workshop dan Temu Bisnis Nasional UMKM yang diselenggarakan di Hotel Tara, Jalan Magelang, Jogja, Selasa (30/10)./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA- Pemda DIY akan melanjutkan proses renovasi hotel Mutiara pada 2021 mendatang dengan kajian laboratorium. Salah satu dari dua Gedung Hotel Mutiara yang telah dibeli Pemda DIY ini akan difungsikan sebagai display Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) DIY, Sri Nurkyatsiwi menjelaskan berdasarkan uji konstruksi kelayakan bangunan yang telah dilakukan, kondisi hotel Mutiara masih layak. “Tapi perlu didetailkan lagi, di 2021 akan diuji lab,” ujarnya, Rabu (23/12/2020).
Pada 2021 pula akan dibuat Detail Design Engineering (DED), yang kemudian dilanjutkan renovasi konstruksi pada 2022. Bangunan yang semula berupa hotel dengan kamar-kamar di dalamnya ini akan dijadikan display UMKM dengan jumlah space yang disediakan sebanyak 287 unit.
Baca juga: Mahasiswa Papua di Jogja Gelar Papua Design Weeks
Meski demikian ia memastikan UMKM yang akan memanfaatkan bangunan ini akan lebih banyak karena dalam satu space, bisa digunakan lebih dari satu UMKM. Renovasi juga dilakukan untuk memberi fasilitas yang nyaman kepada publik maupun UMKM yang menggunakan, seperti konsep bangunan go green dan fasad yang disesuaikan dengan Penataan Malioboro.
UMKM yang akan memanfaatkan bangunan ini akan dikurasi terlebih dahulu, salah satu kriterianya yakni harus 100% produk Jogja. UMKM juga akan dikenakan biaya sewa. Meski belum mengetahui berapa besarannya, tapi ia memastikan tidak akan sama dengan biaya sewa di pihak swasta.
“Kami pemerintah, bukan bisnis murni, tapi secara efektif dan efisien, ekonomi harus tetap dijalankan dan akuntabel. Jadi terjangkau tidak? Mestinya ada perbedaan dengan swasta, tapi seperti apa perbedaan itu belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses,” katanya.
Baca juga: Ini Harapan Komnas HAM terhadap Menag Yaqut
Ia mengatakan konsep besar bangunan ini ke depan yakni seperti mall, namun berisi UMKM. Untuk renovasi konstruksi hotel Mutiara ini, pihaknya belum mengeluarkan rencana anggarannya. Namun berdasarkan perkiraan kasar, ia menaksir akan memerlukan biaya sebesar Rp50 miliar.
Jika semua proses lancar kata dia, operasional UMKM bisa dimulai pada awal 2023 atau bahkan akhir 2022. Sembari menunggu proses ini, pihaknya juga menyiapkan UMKM untuk memiliki kemampuan hospitality dan pemasaran yang baik. “Hospitality mereka juga diperlukan, bagaimana menjadi penjaja, memasarkan, ini jadi modal juga,” kata dia.
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menuturkan meski kedua bangunan hotel Mutiara telah dibeli, namun pengembangan akan dilakukan bertahap, yakni pada hotel Mutiara 1 atau yang berada di sisi utara terlebih dahulu untuk UMKM. Setelah pengembangan itu jadi, baru kemudian disusul hotel Mutiara 2 dikembangkan menjadi display pariwisata.
Sembari menunggu proses itu, ia mengatakan kemungkinan bangunan akan difungsikan sebagai hotel dulu. “Dinas Pariwisata diminta melakukan kajian kalau misal dijadikan hotel dulu sementara,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jembatan Kewek Jogja steril kendaraan, bongkar total Rp19 miliar APBN mulai April 2026. Struktur girder baru 30m, warga alih jalur Abu Bakar Ali untung pedagang
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.