56 Perusahaan Tanda Tangan Kerja Sama dengan 196 UMKM di Magelang

56 Perusahaan Tanda Tangan Kerja Sama dengan 196 UMKM di MagelangKepala Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Magelang Basirul Hakim mendampingi Sekda Adi Waryanto dalam Kegiatan penandatanganan kerjasama dalam rangka kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM. - Ist/dok Prokompim Pemkab Magelang
18 Januari 2021 16:57 WIB Nina Atmasari Ekbis Share :

Harianjogja.com, MAGELANG— Sebanyak 56 perusahaan mengikuti tanda tangan kerja sama dalam rangka rangka kemitraan Penyertaan Modal Asing (PMA) dan Penyertaan Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Magelang.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Magelang Basirul Hakim menyebutkan perusahaan tersebut bermitra dengan 196 UMKM di Kabupaten Magelang. Menurutnya, Pemkab menyambut baik kerjasama dalam rangka kemitraan PMA dan PMDN dengan UMKM karena tujuannya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Jokowi Minta Eksportir Gandeng UMKM

"Terkait dengan penandatanganan kerjasama antara PMA/PMDN dengan UMKM, kami sangat menyambut baik,” kata Basirul Hakim usai mengikuti acara penandatanganan kerjasama dalam rangka kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM melalui teleconference dari Ruang Command Center SetKab Magelang, Senin (18/1/2021).

Ia menyebutkan wilayah ini memiliki sekitar 100.000 UMKM di segala sektor. Kerjasama ini diharapkan bisa memberi ruang bagi UMKM di Kabupaten Magelang sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Kendati demikian, lanjut Basirul, sebelum kerjasama itu dilakukan akan dilakukan survei kerjasama seperti apa yang ingin dikerjakan terkait produk, kualitas dan kuantitas serta yang lainnya.

Baca juga: Kota Jogja Peroleh Rp18 miliar Untuk Tangani Kawasan Kumuh

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan setiap investasi baik dari luar negeri dan dalam negeri harus melibatkan pengusaha lokal, terutama UMKM. Hal itu dianggap sangat penting agar pondasi perekonomian Indonesia lebih kuat.

"Kebijakan ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden Joko Widodo supaya ada pemerataan ekonomi dan tentunya sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Bahlil.