BPJS Kesehatan Mendengar, Program Tampung Masukan untuk Perbaiki Kinerja

BPJS Kesehatan Mendengar, Program Tampung Masukan untuk Perbaiki Kinerja Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (tengah) sedang memberi keterangan dalam acara daring Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (8/3/2021). (ist - BPJS Kesehatan)
09 Maret 2021 06:27 WIB Media Digital Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA–Untuk semakin memperbaiki kinerja dan sinergitas antarsektor, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta masukan dari berbagai pihak. BPJS Kesehatan meminta masukan di antaranya dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan lainnya.

Dalam acara BPJS Kesehatan Mendengar, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti berharap mendapatkan masukan dan evaluasi sesuai kebutuhan pihak-pihak terkait. Masukan ini nantinya menjadi bahan untuk membuat strategi jangka pendek, menengah, dan panjang BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan harus menyusun strategi yang bagus, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan,” kata Ali dalam acara daring Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (8/3/2021).

Penerimaan masukan selama Maret 2021 ini berasal dengan tiga cara yaitu offline, online, dan form elektronik. Berbagai pihak bisa memberikan masukan dari segala sisi, baik inovasi mutu layanan, sistem antrian, kepuasan peserta, dan lainnya.

Selain itu, Ali juga memaparkan dalam memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan akan memaksimalkan sektor formal dalam menjadi peserta. Akan ada pula crowdfunding serta kerja sama dengan pihak seperti filantropi, baznas dan lainnya. “[Kami selenggarakan] public education. Jangan sampai uang dibelanjakan kepada hal yang menyababkan sakit seperti rokok. Tapi lebih bagus uang dibalanjakan untuk menjaga kesehatan,” kata Ali.

Perlu Bersinergi

Sedangkan Wakil Menteri Kesehatan (Kemenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan Kemenkes dan BPJS Kesehatan sebagai tonggak utama kesehatan masyarakat Indonesia perlu bersinergi.

Di samping menyaluran anggaran untuk pengobatan dan edukasi kesehatan, Kemenkes dan BPJS Kesehatan perlu meninjau anggaran belanja sektor farmasi dan alat kesehatan. Saat ini, 95% bahan baku farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih impor dari luar negeri. Dante berharap Indonesia bisa mandiri dalam kedua hal tersebut.

“Kita akan memiliki kemandirian kesahatan yang lebih baik,” kata Dante.

Dante berharap BPJS Kesehatan bisa meningkatkan kapasitas kepesertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Saat ini kapasitas kepesertaan masyarakat pada JKN-KIS baru 82%.

Adapula masalah lain seperti disparitas mutu layanan kesehatan di Indonesia. Setiap daerah di seluruh Indonesia masih memiliki kualitas yang berbeda. “Ke depan mutu layanan kesehatan di seluruh Indonesia kurang lebih harus sama,” kata Dante. (ADV)