Peneliti: Tumpukan Utang Era Jokowi Beban Besar bagi Milenial hingga Gen Z

Harianjogja.com, JAKARTA – Utang Indonesia saat ini diperkirakan akan berdampak pada generasi mendatang, khususnya generasi milenial. Hal itu disebutkan peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Intitute of Development for Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian.

Saat ini, Indonesia memiliki utang sebesar Rp6.074,56 triliun per Desember 2020, atau bertambah 27,1 persen sebesar Rp1.269 triliun dibandingkan 2019.

Menurut Dzulfian, utang jangka panjang Indonesia, baik publik maupun swasta, berpotensi besar memengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Penumpukan utang akan menjadi beban bagi generasi produktif saat ini untuk membayarnya, dan berpotensi menimbulkan konflik antar generasi.

Baca juga: DPR: Jangan Hambat Pengembangan Vaksin Nusantara

Generasi yang dimaksud Dzulfian adalah generasi Y (milenial), generasi Z, dan tua (baby boomer) atau yang disebutnya “kolonial”.

Dia mengatakan komposisi pengambil kebijakan saat ini didominasi oleh generasi kolonial, termasuk kebijakan ekonomi terkait dengan utang. Sedangkan, representasi generasi muda baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, terbilang minim.

“Jadi wajar apabila aspirasi mereka tidak terepresentasikan,” jelas Dzulfian dalam diskusi publik bertajuk ‘Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang’ oleh Indef, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Jubir Wapres: Soal Halal Haram Vaksin AstraZeneca Tak Perlu Diragukan

Berdasarkan data CEIC yang diolahnya, utang publik dan swasta sama-sama meningkat sejak era kepresidenan Jokowi. Swasta bahkan lebih gemar berutang dengan tenor jangka panjang, sedangkan utang jangka pendek relatif stabil.

Selain itu, utang swasta dan publik berbeda di sisi pilihan denominasi mata uangnya. Swasta cenderung memilih utang dalam mata uang asing, sedangkan publik cenderung memilih domestik. Menurut Dzulfian, hal tersebut disebabkan kebijakan pemerintah yang lebih populis.

“Utang dalam negeri lebih diterima masyarakat secara politis, kalau berbau asing agak reluctant. Padahal, utang dalam negeri itu bunganya lebih mahal, akhirnya kebijakan populis, namun merugikan negara,” jelasnya.

Sumber : Bisnis.com