Advertisement
Covid-19 Melejit, Ekonom Minta Pemerintah Kesampingkan Pertumbuhan Ekonomi
Warga DKI Jakarta mengikuti program vaksinasi Covid-19 gratis di stasiun MRT - Dok. MRT Jakarta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu berfokus pada penanganan sisi kesehatan agar dapat mengendalikan kasus Covid-19 yang terus melonjak tinggi dalam beberapa minggu terakhir.
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyampaikan agar pemerintah jangan terus berkutat pada narasi ekonomi dan kesehatan tidak dapat dipisahkan.
Advertisement
Menurutnya, sisi kesehatan jauh lebih utama saat ini karena ekonomi tidak dapat dipaksakan tumbuh dengan kondisi kasus Covid-19 yang terus meningkat.
“Ini mindset yang perlu diangkat dan seharusnya sudah dari kemarin-kemarin, karena ekonomi bisa dibangkitkan dengan tools moneter dan fiskal. Jika terus menunda antara ekonomi atau kesehatan, ekonomi tidak akan bangkit-bangkit dan pandemi akan terus menyebar,” katanya dalam Webinar, Jumat (16/7/2021).
Menurut Berly, pemerintah seharusnya belajar dari Vietnam, Taiwan, dan New Zealand dalam menangani dan mengendalikan kasus Covid-19. Ketiga negara itu mampu menekan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan mobilitas ketika mulai ada peningkatan peningkatan.
Di samping itu, dia mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian pada masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan pekerja informal.
Ketika pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas, bantuan sosial tunai perlu terus disalurkan. Pembenahan data bansos pun menurutnya sudah harus selesai tahun ini dengan melibatkan pemerintah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Banyak masyarakat di Indonesia yang bekerja informal dan mengandalkan pendapatan harian, jadi jangan paksa masyarakat memilih antara sakit atau kelaparan, itu dua pilihan yang sama-sama kejam. Jika mereka diminta untuk tetap di rumah, ya mereka tetap harus punya pendapatan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Boikot Belanja Barang akibat PPN 12%, Begini Respons DJP DIY
UMP 2025 Belum Juga Ditetapkan, Ini Dia Besaran UMP 2024 di Setiap Provinsi
Advertisement
Penurunan BI Rate Tak Serta Merta Turunkan Bunga Kredit, Ini Penjelasan BI DIY..
OJK DIY: Ada 7 Alasan Pelajar dan Mahasiswa Mudah Terjerat Judi Online
Indonesia Segera Realisasikan Investasi US$8,5 dari 10 Perusahaan di Inggris
Advertisement
Road to Hakordia, Stan Inspektorat DIY Hadir di Jogja Ekraf Week 2024
Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
Advertisement
Berita Pilihan
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2024 Naik Signifikan, Rp1.476 Juta per Gram.
Advertisement
Ini Kegiatan Kampanye Terakhir Ketiga Calon Wali Kota Jogja Jelang Masa Tenang
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Segera Realisasikan Investasi US$8,5 dari 10 Perusahaan di Inggris
- Harga Emas Antam Naik Rp21.000 Hari Ini, Sabtu 23 November 2024, Pergram Dibanderol Rp1.541.000
- Kiprahnya Diakui Hingga Internasional, Contact Center PLN Site Semarang Siap Layani Masyarakat Jelang Nataru
- OJK DIY: Ada 7 Alasan Pelajar dan Mahasiswa Mudah Terjerat Judi Online
- Penurunan BI Rate Tak Serta Merta Turunkan Bunga Kredit, Ini Penjelasan BI DIY..
- UMP 2025 Belum Juga Ditetapkan, Ini Dia Besaran UMP 2024 di Setiap Provinsi
- Tercapai 100%, Pendapatan Negara dari Deviden BUMN Tembus Rp85,5 Triliun Tahun Ini
Advertisement
Advertisement
