Advertisement
Covid-19 Melejit, Ekonom Minta Pemerintah Kesampingkan Pertumbuhan Ekonomi
Warga DKI Jakarta mengikuti program vaksinasi Covid-19 gratis di stasiun MRT - Dok. MRT Jakarta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu berfokus pada penanganan sisi kesehatan agar dapat mengendalikan kasus Covid-19 yang terus melonjak tinggi dalam beberapa minggu terakhir.
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyampaikan agar pemerintah jangan terus berkutat pada narasi ekonomi dan kesehatan tidak dapat dipisahkan.
Advertisement
Menurutnya, sisi kesehatan jauh lebih utama saat ini karena ekonomi tidak dapat dipaksakan tumbuh dengan kondisi kasus Covid-19 yang terus meningkat.
“Ini mindset yang perlu diangkat dan seharusnya sudah dari kemarin-kemarin, karena ekonomi bisa dibangkitkan dengan tools moneter dan fiskal. Jika terus menunda antara ekonomi atau kesehatan, ekonomi tidak akan bangkit-bangkit dan pandemi akan terus menyebar,” katanya dalam Webinar, Jumat (16/7/2021).
Menurut Berly, pemerintah seharusnya belajar dari Vietnam, Taiwan, dan New Zealand dalam menangani dan mengendalikan kasus Covid-19. Ketiga negara itu mampu menekan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan mobilitas ketika mulai ada peningkatan peningkatan.
Di samping itu, dia mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian pada masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan pekerja informal.
Ketika pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas, bantuan sosial tunai perlu terus disalurkan. Pembenahan data bansos pun menurutnya sudah harus selesai tahun ini dengan melibatkan pemerintah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Banyak masyarakat di Indonesia yang bekerja informal dan mengandalkan pendapatan harian, jadi jangan paksa masyarakat memilih antara sakit atau kelaparan, itu dua pilihan yang sama-sama kejam. Jika mereka diminta untuk tetap di rumah, ya mereka tetap harus punya pendapatan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Rencana Pemkot Jogja Batasi Bus Masuk Malioboro, Begini Respons Pengelola Hotel
Gelar HMC 2025, AHM Gali Bakat Ribuan Modifikator Tanah Air
Advertisement
Pakar UGM: Wacana Rumah Subsidi 18 Meter Bisa Menimbulkan Kemiskinan Baru
Quietcation: Liburan Tenang dan Menyembuhkan yang Sedang Trend di Jogja
Pekerja yang Belum Dapat BSU Diminta Bersabar
Advertisement
Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Ini Komentar BEI Soal Pasar Saham
Donald Trump Umumkan Daftar Tarif 14 Negara, Termasuk Indonesia Kena 32 Persen
Advertisement
Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
Berita Pilihan
- Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
Advertisement
Curi 3 Kotak Amal dan Sangkar Burung, Dua Pria di Bantul Diamankan Polisi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menteri Tenaga Kerja Sebut Saat Ini Satu Juta Sarjana Jadi Pengangguran
- Astra Motor Yogyakarta Support MUKERNAS XIII Supra Indonesia di Banyumas
- Beragam Produk Emas di Galeri 24 Pegadaian Hari Ini Turun hingga Rp15.000 per Gram
- Jutaan Orang Telah Menerima BSU dari Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Beli
- Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
- Donald Trump Umumkan Daftar Tarif 14 Negara, Termasuk Indonesia Kena 32 Persen
- Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Ini Komentar BEI Soal Pasar Saham
Advertisement
Advertisement
