Advertisement
Covid-19 Melejit, Ekonom Minta Pemerintah Kesampingkan Pertumbuhan Ekonomi
Warga DKI Jakarta mengikuti program vaksinasi Covid-19 gratis di stasiun MRT - Dok. MRT Jakarta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu berfokus pada penanganan sisi kesehatan agar dapat mengendalikan kasus Covid-19 yang terus melonjak tinggi dalam beberapa minggu terakhir.
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyampaikan agar pemerintah jangan terus berkutat pada narasi ekonomi dan kesehatan tidak dapat dipisahkan.
Advertisement
Menurutnya, sisi kesehatan jauh lebih utama saat ini karena ekonomi tidak dapat dipaksakan tumbuh dengan kondisi kasus Covid-19 yang terus meningkat.
“Ini mindset yang perlu diangkat dan seharusnya sudah dari kemarin-kemarin, karena ekonomi bisa dibangkitkan dengan tools moneter dan fiskal. Jika terus menunda antara ekonomi atau kesehatan, ekonomi tidak akan bangkit-bangkit dan pandemi akan terus menyebar,” katanya dalam Webinar, Jumat (16/7/2021).
Menurut Berly, pemerintah seharusnya belajar dari Vietnam, Taiwan, dan New Zealand dalam menangani dan mengendalikan kasus Covid-19. Ketiga negara itu mampu menekan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan mobilitas ketika mulai ada peningkatan peningkatan.
Di samping itu, dia mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian pada masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan pekerja informal.
Ketika pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas, bantuan sosial tunai perlu terus disalurkan. Pembenahan data bansos pun menurutnya sudah harus selesai tahun ini dengan melibatkan pemerintah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Banyak masyarakat di Indonesia yang bekerja informal dan mengandalkan pendapatan harian, jadi jangan paksa masyarakat memilih antara sakit atau kelaparan, itu dua pilihan yang sama-sama kejam. Jika mereka diminta untuk tetap di rumah, ya mereka tetap harus punya pendapatan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hasil Survei LPS: Minat Masyarakat untuk Menabung Meningkat di Juni 2025
Menteri Pertanian Sebut Beras Subsidi Oplosan Beredar di Minimarket
Advertisement
Pusat Data Indonesia Jauh Tertinggal Dibanding Malaysia
DPR Usulkan Ada Sistem Cadangan Darurat Industri Nasional
Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
Gojek Siap Kaji Perubahan Tarif Ojek Online Mengikuti Regulasi Pemerintah
Ini Komentar Ekonom UMY Soal Pemangkasan Target Pertumbuhan Ekonomi
Advertisement
Ekspor DIY Tumbuh 10,57 Persen hingga Mei 2025, Disperindag Sebut 3 Faktor Pendorong
BI DIY Sebut Inflasi pada Juni 2025 Masih Terkendali
APBN Paruh Pertama 2025 Defisit Rp197 Triliun
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
Advertisement
Wujudkan Kulonprogo Ramah Bagi Penyandang Disabilitas, Pemkab Gandeng SIGAB
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ekspor DIY Tumbuh 10,57 Persen hingga Mei 2025, Disperindag Sebut 3 Faktor Pendorong
- Ini Komentar Ekonom UMY Soal Pemangkasan Target Pertumbuhan Ekonomi
- Gojek Siap Kaji Perubahan Tarif Ojek Online Mengikuti Regulasi Pemerintah
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- DPR Usulkan Ada Sistem Cadangan Darurat Industri Nasional
- Pusat Data Indonesia Jauh Tertinggal Dibanding Malaysia
- Menteri Pertanian Sebut Beras Subsidi Oplosan Beredar di Minimarket
Advertisement
Advertisement
