Kinerja APBN di DIY Capai 71,58 Persen hingga September 2021

Kinerja APBN di DIY Capai 71,58 Persen hingga September 2021Kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY - Ist.
28 Oktober 2021 10:27 WIB Media Digital Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA–Kerja keras APBN semakin nyata seiring momentum pemulihan ekonomi yang merata. Realisasi Belanja Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir September 2021 mencapai Rp15,78 triliun atau 71,58 persen dan mampu tumbuh 5,44 persen (yoy). Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Arif Wibawa  menyampaikan bahwa  realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,86 triliun atau 65,86 persen dan TKDD sebesar Rp7,93 triliun atau 78,31 persen.

Realisasi belanja negara didukung oleh pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 23,85 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada semua jenis belanja, yaitu :  realisasi belanja pegawai sebesar Rp3,42 triliun atau 74,46 persen, tumbuh 0,81 persen (yoy); realisasi belanja barang sebesar Rp2,37 triliun atau 56,92 persen, tumbuh 6,74 persen (yoy); realisasi belanja modal mencapai Rp2,05 triliun atau 65,26 persen, tumbuh signifikan sebesar 185,57 persen (yoy); dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp7,53 miliar atau 46,77 persen, tumbuh 23,56 persen (yoy).

Dari sisi manfaat yang diberikan kepada masyarakat, sampai dengan akhir September 2021, progress capaian output yang telah dicapai antara lain sebagai berikut :

Output

Pagu

Target

Progress Capaian

Obat-obatan pada rumah sakit

Rp292,98 miliar

25 paket

77,17%

BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri)

Rp65,91 miliar

12 PT

34,80%

Siswa penerima BOS

Rp28,74 miliar

26.845 siswa

69,05%

Bantuan pendidikan

Rp712 juta

120 orang

100%

Daerah irigasi yg dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi

Rp435,67 miliar

56,51 km

64,06%

Pembangunan jalan strategis

Rp288,41 miliar

6 km

67%

Pembangunan bendungan

Rp283,59 miliar

1 unit

95,18%

Pembangunan jembatan kawasan

Rp251,47 miliar

2.150 m

47,01%

Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik

Rp129,96 miliar

5.110 KK

53,63%

Alat kesehatan

Rp54,88 miliar

87 unit

52,41%

Sarpras madrasah

Rp28,64 miliar

6 unit

37,02%

Siswa penerima PIP

Rp243,5 juta

249 siswa

36,28%

Mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP Mahasiswa

Rp16,08 miliar

1.482 mahasiswa

48,11%

Penyaluran TKDD yang sebesar Rp7,93 triliun mengalami penurunan 8,10 persen dibandingkan tahun 2020. Realisasi TKDD terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp216,46 miliar atau 88,07 persen, DAU sebesar Rp4,34 triliun atau 83,52 persen, DAK Fisik sebesar Rp224,35 miliar atau 35,44 persen, DAK Non Fisik sebesar Rp1,39 triliun atau 71,46 persen, Dana Keistimewaan sebesar Rp1,06 triliun atau 80 persen, DID sebesar Rp307,50 miliar atau 94,32 persen, dan Dana Desa sebesar Rp396,08 miliar atau 86,02 persen.

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta. Realisasi program PEN sampai dengan 22 Oktober 2021 mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu. Progress signifikan dari PEN terjadi pada kluster perlindungan sosial dan kesehatan.

Terkait implementasi di wilayah DIY, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 22 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

Klaster/ Uraian

Nilai

Jumlah Penerima

1.     Perlindungan Sosial

 

 

·       Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

Rp379,36 miliar

576.357 KPM

·       Penyaluran Program Sembako

Rp539,03 miliar

2.695.167 KPM

·       Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Rp231,87 miliar

772.893 KPM

·       Penyaluran BLT Dana Desa

Rp113,16 miliar

377.208 KPM

·       Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Rp179,46 miliar

179.458 Orang

2.     Kesehatan :

 

 

·       Klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19

Rp684,85 miliar

10.359 pasien

(54 Rumah Sakit)

·       Insentif Nakes

Rp298,02 miliar

44.499 Nakes

(92 Faskes)

3.     Dukungan UMKM

 

 

·       Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Rp148,2 miliar

123.500 PUM

4.     Sektoral K/L dan Pemda

 

 

·       Program Padat Karya Kementerian Pertanian

Rp6,09 miliar

(66 persen)

2.836 tenaga kerja

·       Program Padat Karya Kementerian PUPR

Rp281,72 miliar

(70,3 persen)

22.074 tenaga kerja

·       Program Padat Karya Kementerian Perhubungan

Rp290,21 miliar

(72,83 persen)

823 tenaga kerja

Dari sisi penerimaan negara, realisasi yang dibukukan sampai dengan September 2021 mencapai Rp4,93 triliun atau menurun 4,06 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan mencapai Rp3,28 triliun, tumbuh melambat 2,59 persen dibandingkan tahun 2020. Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,65 triliun atau 77,46 persen dari target, tumbuh negatif 6,85 persen (yoy). (*)