Advertisement
Kinerja APBN di DIY Capai 71,58 Persen hingga September 2021

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–Kerja keras APBN semakin nyata seiring momentum pemulihan ekonomi yang merata. Realisasi Belanja Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir September 2021 mencapai Rp15,78 triliun atau 71,58 persen dan mampu tumbuh 5,44 persen (yoy). Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,86 triliun atau 65,86 persen dan TKDD sebesar Rp7,93 triliun atau 78,31 persen.
Realisasi belanja negara didukung oleh pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 23,85 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada semua jenis belanja, yaitu : realisasi belanja pegawai sebesar Rp3,42 triliun atau 74,46 persen, tumbuh 0,81 persen (yoy); realisasi belanja barang sebesar Rp2,37 triliun atau 56,92 persen, tumbuh 6,74 persen (yoy); realisasi belanja modal mencapai Rp2,05 triliun atau 65,26 persen, tumbuh signifikan sebesar 185,57 persen (yoy); dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp7,53 miliar atau 46,77 persen, tumbuh 23,56 persen (yoy).
Dari sisi manfaat yang diberikan kepada masyarakat, sampai dengan akhir September 2021, progress capaian output yang telah dicapai antara lain sebagai berikut :
Output | Pagu | Target | Progress Capaian |
Obat-obatan pada rumah sakit | Rp292,98 miliar | 25 paket | 77,17% |
BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) | Rp65,91 miliar | 12 PT | 34,80% |
Siswa penerima BOS | Rp28,74 miliar | 26.845 siswa | 69,05% |
Bantuan pendidikan | Rp712 juta | 120 orang | 100% |
Daerah irigasi yg dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi | Rp435,67 miliar | 56,51 km | 64,06% |
Pembangunan jalan strategis | Rp288,41 miliar | 6 km | 67% |
Pembangunan bendungan | Rp283,59 miliar | 1 unit | 95,18% |
Pembangunan jembatan kawasan | Rp251,47 miliar | 2.150 m | 47,01% |
Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik | Rp129,96 miliar | 5.110 KK | 53,63% |
Alat kesehatan | Rp54,88 miliar | 87 unit | 52,41% |
Sarpras madrasah | Rp28,64 miliar | 6 unit | 37,02% |
Siswa penerima PIP | Rp243,5 juta | 249 siswa | 36,28% |
Mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP Mahasiswa | Rp16,08 miliar | 1.482 mahasiswa | 48,11% |
Penyaluran TKDD yang sebesar Rp7,93 triliun mengalami penurunan 8,10 persen dibandingkan tahun 2020. Realisasi TKDD terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp216,46 miliar atau 88,07 persen, DAU sebesar Rp4,34 triliun atau 83,52 persen, DAK Fisik sebesar Rp224,35 miliar atau 35,44 persen, DAK Non Fisik sebesar Rp1,39 triliun atau 71,46 persen, Dana Keistimewaan sebesar Rp1,06 triliun atau 80 persen, DID sebesar Rp307,50 miliar atau 94,32 persen, dan Dana Desa sebesar Rp396,08 miliar atau 86,02 persen.
Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta. Realisasi program PEN sampai dengan 22 Oktober 2021 mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu. Progress signifikan dari PEN terjadi pada kluster perlindungan sosial dan kesehatan.
Terkait implementasi di wilayah DIY, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 22 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :
Klaster/ Uraian | Nilai | Jumlah Penerima |
1. Perlindungan Sosial |
|
|
· Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) | Rp379,36 miliar | 576.357 KPM |
· Penyaluran Program Sembako | Rp539,03 miliar | 2.695.167 KPM |
· Penyaluran Bantuan Sosial Tunai | Rp231,87 miliar | 772.893 KPM |
· Penyaluran BLT Dana Desa | Rp113,16 miliar | 377.208 KPM |
· Bantuan Subsidi Upah (BSU) | Rp179,46 miliar | 179.458 Orang |
2. Kesehatan : |
|
|
· Klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 | Rp684,85 miliar | 10.359 pasien (54 Rumah Sakit) |
· Insentif Nakes | Rp298,02 miliar | 44.499 Nakes (92 Faskes) |
3. Dukungan UMKM |
|
|
· Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) | Rp148,2 miliar | 123.500 PUM |
4. Sektoral K/L dan Pemda |
|
|
· Program Padat Karya Kementerian Pertanian | Rp6,09 miliar (66 persen) | 2.836 tenaga kerja |
· Program Padat Karya Kementerian PUPR | Rp281,72 miliar (70,3 persen) | 22.074 tenaga kerja |
· Program Padat Karya Kementerian Perhubungan | Rp290,21 miliar (72,83 persen) | 823 tenaga kerja |
Dari sisi penerimaan negara, realisasi yang dibukukan sampai dengan September 2021 mencapai Rp4,93 triliun atau menurun 4,06 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan mencapai Rp3,28 triliun, tumbuh melambat 2,59 persen dibandingkan tahun 2020. Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,65 triliun atau 77,46 persen dari target, tumbuh negatif 6,85 persen (yoy). (*)
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satgas Waspada Investasi Tutup 6.000 Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong
- Serangan Siber BSI Celahnya Ternyata dari Komputer yang Sudah Usang
- Long Weekend, PHRI DIY: Kenaikan Wisatawan Tak Signifikan
- Uang yang Beredar di Indonesia pada April Capai Rp8.350,4 Triliun
- 8 Calon Dewan Komisioner OJK, Yuk Cek Profilnya di Sini
Advertisement
Advertisement

Pengin Nikmati Air Terjun Swiss dan Kebun Tulip ala Belanda, Objek Wisata Ini Cocok untuk Anda
Advertisement
Berita Populer
- Daftar 3 Bandara AP 1 Penyumbang Trafik Tertinggi saat Long Weekend, Adakah YIA?
- Jokowi Sebut Indonesia Menjadi Negara Maju dalam 13 Tahun, Faisal Basri: Mustahil
- Penjualan Sepeda Motor Nasional Anjlok, di DIY Justru Naik, Ini Penyebabnya
- Satgas Waspada Investasi Tutup 6.000 Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong
Advertisement
Advertisement