Advertisement
Mobil Mewah Dilarang Beli Pertalite, Pengamat UGM: Batalkan Saja Kebijakan Itu
Ilustrasi. - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Penentuan kriteria penerima jenis bahan bakar minyak jenis tertentu (JBKP) Pertalite dinilai akan sulit diterapkan di lapangan. Pasalnya, penetapan berdasarkan dengan kriteria konsumen tersebut akan sulit untuk dirumuskan.
Pengamat Energi dari UGM, Fahmy Radhi mengatakan subsidi melalui pembatasan pembelian Pertalite dengan penetapan kriteria konsumen dinilai tidak tepat. Alasannya, sulit merumuskan kriteria siapa yang berhak membeli Pertalite harga subsidi dan akan sulit menerapkan kriteria tersebut di SPBU.
Advertisement
"Selain itu, mekanisme tersebut akan ada dua harga berbeda antara harga subsidi dan nonsubsidi. Adanya dua harga berbeda mendorong moral hazard, baik oleh SPBU maupun konsumen," kata Fahmy, Rabu (1/6/2022).
BACA JUGA: Rencana Pelarangan Mobil Mewah Beli Pertalite Dinilai Tak Akan Berhasil
Fahmy menilai, pemerintah sebaiknya mengurungkan niatnya untuk tetap memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite sesuai dengan kriteria tersebut. Namun, apabila hal tersebut tetap ingin dilaksanakan, pemerintah harus membuat konsep yang lebih sederhana untuk diaplikasikan.
"Kriteria dibuat sederhana bahwa penguna Pertalite dan Solar subsidi adalah sepeda motor dan kendaraan angkutan umum orang dan barang. Di luar keduanya tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite dan solar subsidi dan harus migrasi ke Pertamax dan Biosolar," ucap dia.
Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong pemerintah mengeluarkan aturan agar pembelian BBM jenis Pertalite dikhususkan untuk kendaraan sepeda motor, transportasi umum dan angkutan barang.
Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan pengkhususan itu mesti dilakukan untuk memperkecil beban subsidi dan kompensasi yang saat ini ditanggung PT Pertamina (Persero). “Kalau berhasil itu bagus untuk mengurangi beban Pertamina dan Kementerian Keuangan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Airlangga: Indonesia Berpotensi Masuk 5 Besar Ekonomi Dunia pada 2050
Celios: Program Makan Bergizi Gratis Picu Inflasi Pangan
Prabowo Targetkan Dividen BUMN Rp800 Triliun dari Danantara
7,2 Juta SPT Pajak 2025 Sudah Masuk, DJP Kejar Target 8,5 Juta
Advertisement
APBN 2026 Defisit Rp135,7 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Angkutan Lebaran 2026 Dimulai, Daop 6 Layani 25.844 Penumpang
Akses Tol Dekat Jogja Diprediksi Naikkan Kunjungan Mal
Layanan BRI dan BNI Saat Idulfitri 2026, Ini Jadwalnya
Harga Emas Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri 24 Kompak Naik
Advertisement
Bahlil Minta Warga Tak Panic Buying BBM Meski Harga Minyak Dunia Naik
DJP Pertimbangkan Perpanjangan Batas Lapor SPT 2026
Konsumsi Naik Saat Ramadan dan Lebaran Daya Beli Masih Tertekan
Tarif Tol Semarang-Batang Naik, Ini Rinciannya
Harga Minyak Rontok, Bursa Asia Melonjak: Kospi Naik 5 Persen
Advertisement
Harga Emas Pegadaian: UBS Rp3,05 Juta dan Galeri24 Rp3,03 Juta
Berita Pilihan
Advertisement
Libur Lebaran 2026, Pengamanan Wisata Pantai Bantul Diperketat
Advertisement
Wisata Gunung Bromo Siap Sambut Wisatawan saat Libur Lebaran 2026
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri 24 Kompak Naik
- Layanan BRI dan BNI Saat Idulfitri 2026, Ini Jadwalnya
- Akses Tol Dekat Jogja Diprediksi Naikkan Kunjungan Mal
- Angkutan Lebaran 2026 Dimulai, Daop 6 Layani 25.844 Penumpang
- APBN 2026 Defisit Rp135,7 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya
- 7,2 Juta SPT Pajak 2025 Sudah Masuk, DJP Kejar Target 8,5 Juta
- Prabowo Targetkan Dividen BUMN Rp800 Triliun dari Danantara
Advertisement
Advertisement
