Inflasi Jogja Sudah Melebihi Nasional, Begini Siasat Pemerintah

Harianjogja.com, JOGJA- Stabilitas harga dan ketahanan pangan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dinilai penting. Berbagai upaya dilakukan oleh Tim Pengendalianan Inflasi Daerah (TPID) DIY agar stabilitas dan ketahanan pangan dapat terwujud.

Salah seorang Tim TPID DIY Tri Saktiyana mengatakan untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan Pemda DIY akan tetap menjaga kelancaran distribusi atau perdagangan antar daerah. "Untuk memperlancar perdagangan antar daerah ini, bila dibutuhkan saat genting, kami siapkan anggaran untuk menutup subsidi angkutan [pangan] nya," katanya, Kamis (22/9/2022).

Dijelaskan penjabat Bupati Kulonprogo ini, isu kenaikan harga kebutuhan masyarakat disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi akibat harga BBM. Dengan demikian, lanjut Tri, perlu disiasati dengan subsidi biaya transportasi. "B2B kami sudah melakukan beberapa kerja sama dengan daerah lain. Misalnya telur dengan daerah Blitar, kalau gula aman sampai 3 bulan," katanya.

Contoh lainnya, lanjut Tri, komoditas beras yang stoknya mulai berkurang di Jawa maka Pemda DIY akan menjajaki kerjasama dengan Pemda baik di Sulawesi maupun Nusa Tenggara. "Untuk panen di Jawa beras mulai menipis, kalau di Sulawesi akan panen. Jadi kami jajaki kerjasama dengan daerah lain," katanya.

BACA JUGA: Begini Strategi Mewujudkan Poros Maritim Menurut Sultan Jogja

Untuk komoditas lainnya, Tri mengaku tidak ada persoalan. Hanya saja memang terjadi peningkatan biaya produksi karena terjadi peningkatan harga bahan baku hingga transportasi. "Bentuknya seperti apa nanti dibicarakan lagi. Untuk pendanaan bisa diambil dari biaya tak terguda. Untungnya masyarakat di DIY sangat fleksibel menghadapi kenaikan harga ini," ujarnya.

Plt. Kepala Biro Administrasi dan SDA Setda DIY Yuna Pancawati mengatakan program-program pengendalian inflasi di DIY dapat memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi. Tekanan inflasi yang semakin besar, katanya bersumber dari dampak ketegangan geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga energi dan permasalahan terganggunya rantai pasok pangan. 

Langkah yang dilakukan TPID DIY dalam rangka menjaga stabilisasi inflasi di daerah, lanjut Yuna, di antaranya melalui Program 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). TPID DIY juga melakukan beberapa upaya di antaranya digitalisasi pertanian melalui pasar lelang digital komunitas cabai di Sleman, optimalisasi pasar Mitra petani, toko Tani Indonesia Center sebagai stabilitator harga di tingkat masyarakat. 

Pemda DIY juga terus melakukan pemantauan harga dan stok bahan pangan pokok, operasi pasar komoditas bahan pangan pokok, peningkatan produksi dan daya saing pertanian, pemantauan dan press conference HBKN, serta kerjasama antar daerah untuk mendukung stabilisasi harga dan pasokan. 

"Selain itu, ke depan program kinerja TPID DIY juga diarahkan ke program inovatif yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah," katanya.

Adapun hingga Agustus 2022 ini, inflasi DIY tercatat telah tumbuh 5,52% (yoy), angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian nasional 4,69% (yoy). Bank Indonesia menilai kondisi tersebut mengindikasikan tantangan pengendalian inflasi ke depan yang tidak akan mudah. 

Kepala Bank Indonesia KPw DIY, Budiharto Setyawan mengatakan setidaknya terdapat tiga tantangan besar ke depan dalam upaya pengendalian inflasi. Pertama, disrupsi dari sisi penawaran baik secara global maupun local (supply shock) akibat pandemi. Kondisi pembatasan mobilitas yang berlangsung selama dua tahun lebih masih menyisakan hambatan atau disrupsi pada sisi penawaran. 

Di sisi lain, permintaan kian menunjukkan perbaikan sejalan dengan pulihnya geliat ekonomi. Alhasil terjadi ketidaksepadanan atau mismatch di mana sisi penawaran tidak dapat merespon kenaikan permintaan secara cepat. Kedua, lajut Budi, adalah isu ketahanan pangan, baik secara nasional maupun lokal DIY. Penawaran pangan yang kian terbatas juga diperparah dengan ketegangan politik Rusia-Ukraina yang merupakan negara produsen gandum dunia, serta kebijakan proteksionisme pangan beberapa negara. 

"Hal ini tentu menjadi tantangan dalam pemenuhan komoditas pangan impor nasional. Jika ditinjau lagi, DIY juga masih bergantung terhadap daerah lain dalam pemenuhan beberapa komoditas pangan. Oleh karena itu, perlu perhatian dan upaya luar biasa (extra effort) dari TPID dalam mewujudkan ketahanan pangan DIY," ujarnya.

Terakhir, Budi menyoroti kendala dari sisi produksi dan distribusi, khususnya akibat faktor cuaca yang tidak menentu. Gangguan cuaca seperti La Nina dan banjir masih menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi. "Berkaca dari tiga hal tersebut, penting bagi TPID untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News