Big Data JKN Dukung Pembangunan Kesehatan Indonesia

JOGJA-Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan telah menciptakan data dengan jumlah yang besar (big data). Data-data ini dapat dijadikan bahan analisa bagi seluruh kalangan baik itu pemerintah maupun dunia akademisi.

Demikian disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam agenda Talkshow Health Research & Innovation Expo (HRIE) 2022 & Launching Bigdata Academic Health System (AHS) di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ghufron mengatakan, big data yang ada dalam Program JKN berasal dari tiga sumber besar, yaitu industri kesehatan, industri keuangan dan peserta JKN. Dari sisi industri kesehatan, data bisa berasal dari proses credentialing, sistem antrean terintegrasi dan telekonsultasi. Sementara dari sisi industri keuangan, tentunya dari pembayaran iuran, sistem perbankan hingga Payment Points Online Banking (PPOB).

“Dari sisi peserta JKN, data berasal dari kanal informasi dan administrasi seperti Aplikasi Mobile JKN, portal e-Dabu, Chat Asistant JKN (Chika) dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA),” katanya.

Dia menjelaskan, melalui ketiga sumber tersebut, data-data yang terhimpun dalam JKN Integrated Care dapat dimanfaatkan dan dianalisa untuk beragam keperluan. Bagi pemerintah, data dapat digunakan untuk menganalisa banyak hal. Misalnya, jumlah penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan dan penyakit terbanyak di wilayahnya. Selain itu, bagi kalangan akademisi data-data dapat digunakan untuk penelitian dan kajian.

“Mahasiswa dan mahasiswi disini yang ingin melakukan analisa tentang Program JKN dapat juga memanfaatkan data ini. Beberapa calon S3 sudah lumayan banyak yang mendalami tentang Program JKN. Saya yakin di luar sana lebih banyak lagi yang melakukan penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional. Tentunya kita harus juga memperhatikan tata kelola dan keamanan data yang kita miliki. Harapannya, sebelum kajian dipublikasikan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kami sehingga hasilnya dapat meningkatkan mutu layanan, akses, efisiensi dan kemudahan lainnya,” ujar Ghufron.

Selain big data, BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya perbaikan mutu layanan. Saat ini, BPJS Kesehatan sedang mengembangkan telemedicine dan terus memantapkan sistem antrean online. Telemedicine memungkinkan peserta dapat terhubung dengan dokter tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Setidaknya sudah ada 100 layanan primer dan 117 rumah sakit yang menerapkan sistem ini, termasuk layanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Sistem antrean online juga tersedia dan dipandang efektif untuk memangkas waktu tunggu di fasilitas kesehatan. Peserta dapat mengambil nomor antrean melalui Aplikasi Mobile JKN. Jadi mengambil antrean bisa dari rumah atau bahkan peserta disini sembari mengikuti kegiatan sembari mengambil antrean di fasilitas kesehatan. Kami berharap Program JKN ini tidak hanya luas cakupannya tetapi juga efisien,” kata Ghufron.

Ketua Tim Pengembang Big Data Academic Health System (AHS) Universitas Gadjah Mada, Anis Fuad menilai apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah inovasi dan inisiatif yang positif. Ketersediaan data menjadi tantangan tersendiri terutama bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi yang baik guna perbaikan ekosistem kesehatan di Indonesia.

“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Data-data yang tersedia harus dapat kita manfaatkan untuk pembangunan kesehatan di Indonesia. Kami dari AHS UGM juga mencoba menyediakan data. Saat ini kami memiliki 1,9 juta record. Kami berharap data tersebut juga dapat optimal dan dapat dimanfaatkan untuk menelurkan kajian maupun publikasi baik di UGM maupun di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,” tutupnya.*