Resesi Global Mengancam, Ekonom: Sebaiknya Setop Dulu Proyek IKN

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu menunda proyek-proyek infrastruktur penyerap dana APBN yang besar guna mengantisipasi ancaman resesi global pada 2023. Anggaran tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat saat terjadi tekanan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan kondisi ekonomi yang masih dibayangi ketidakpastian pada tahun depan membuat sektor swasta akan cenderung menahan diri untuk mengalokasikan investasinya, terutama pada proyek infrastruktur.

Menurutnya, hal itu akan membuat kebutuhan anggaran pemerintah menjadi lebih besar untuk kebutuhan infrastruktur untuk melanjutkan proyek-proyek yang tengah berjalan.

Dengan demikian, pemerintah perlu mengerem investasi pada proyek-proyek infrastruktur dengan biaya jumbo salah satunya proyek Ibu Kota Negara (IKN).

"Jadi sebaiknya anggaran infrastruktur perlu lebih dihemat tahun depan dan direalokasikan ke belanja yang lebih prioritas untuk tangkal resesi global. Misalnya, untuk anggaran perlinsos atau stimulus UMKM," kata Bhima, Senin (7/11/2022).

BACA JUGA: Penggunaan Biomassa di PLTU untuk Kurangi Emisi Karbon dan Berdayakan Ekonomi Masyarakat

Bhima menambahkan, untuk sektor konstruksi pada 2023 akan mengalami perlambatan pertumbuhan seiring dengan tekanan meningkatnya fluktuasi mata uang, kenaikan harga bahan baku. "Untuk megaproyek seperti IKN dan kereta cepat Jakarta-Surabaya lebih baik disetop dulu," ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan Kementerian PUPR mendapatkan amanat untuk membangun infrastruktur mendukung target-target RPJMN, PSN, dan kebijakan atau direktif nasional lainnya yang meliputi 24 major project dan 249 kawasan dalam RPJMN serta 124 PSN yang menjadi kewenangan kementerian.

Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur pada 2023–2024 akan difokuskan pada program infrastruktur kerakyatan. Hal itu telah menjadi pesan yang ditekankan pemerintah dalam sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semua pekerjaan PSN dan non-PSN harus bisa diselesaikan semester pertama 2024 semua diharapkan sudah selesai dan diharapkan pula sudah bermanfaat sehingga itu menjadi pegangan kriteria penyusunan program 2024," ujar dia

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com