Advertisement
Resesi Global Mengancam, Ekonom: Sebaiknya Setop Dulu Proyek IKN
![Resesi Global Mengancam, Ekonom: Sebaiknya Setop Dulu Proyek IKN](https://img.harianjogja.com/posts/2022/11/08/1117083/antarafoto-peningkatan-intensitas-pembangunan-ikn-nusantara-041022-riv-8.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu menunda proyek-proyek infrastruktur penyerap dana APBN yang besar guna mengantisipasi ancaman resesi global pada 2023. Anggaran tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat saat terjadi tekanan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan kondisi ekonomi yang masih dibayangi ketidakpastian pada tahun depan membuat sektor swasta akan cenderung menahan diri untuk mengalokasikan investasinya, terutama pada proyek infrastruktur.
Advertisement
Menurutnya, hal itu akan membuat kebutuhan anggaran pemerintah menjadi lebih besar untuk kebutuhan infrastruktur untuk melanjutkan proyek-proyek yang tengah berjalan.
Dengan demikian, pemerintah perlu mengerem investasi pada proyek-proyek infrastruktur dengan biaya jumbo salah satunya proyek Ibu Kota Negara (IKN).
"Jadi sebaiknya anggaran infrastruktur perlu lebih dihemat tahun depan dan direalokasikan ke belanja yang lebih prioritas untuk tangkal resesi global. Misalnya, untuk anggaran perlinsos atau stimulus UMKM," kata Bhima, Senin (7/11/2022).
BACA JUGA: Penggunaan Biomassa di PLTU untuk Kurangi Emisi Karbon dan Berdayakan Ekonomi Masyarakat
Bhima menambahkan, untuk sektor konstruksi pada 2023 akan mengalami perlambatan pertumbuhan seiring dengan tekanan meningkatnya fluktuasi mata uang, kenaikan harga bahan baku. "Untuk megaproyek seperti IKN dan kereta cepat Jakarta-Surabaya lebih baik disetop dulu," ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan Kementerian PUPR mendapatkan amanat untuk membangun infrastruktur mendukung target-target RPJMN, PSN, dan kebijakan atau direktif nasional lainnya yang meliputi 24 major project dan 249 kawasan dalam RPJMN serta 124 PSN yang menjadi kewenangan kementerian.
Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur pada 2023–2024 akan difokuskan pada program infrastruktur kerakyatan. Hal itu telah menjadi pesan yang ditekankan pemerintah dalam sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Semua pekerjaan PSN dan non-PSN harus bisa diselesaikan semester pertama 2024 semua diharapkan sudah selesai dan diharapkan pula sudah bermanfaat sehingga itu menjadi pegangan kriteria penyusunan program 2024," ujar dia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, DPR Tunggu Keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
- Bukan Aoka, BPOM Perintahkan Roti Okko Ditarik dari Pasaran, Berikut Penjelasannya
- Gapmmi Belum Bisa Pastikan Kebenaran Kasus Roti Aoka
- BPBD DIY Bikin Program Hotel Tangguh Bencana, PHRI: Sudah Beberapa Kali Disimulasikan
- Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (19/7), Turun Rp8.000 per Gram
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182760/klithih-kekerasan-jalanan-freepik.jpg)
Klitih Terjadi di Jalan Kretek-Siluk Bantul hingga Korban Patah Tulang, Ini Penjelasan Polisi
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Bantah Ada BBM Baru, Begini Penjelasan Luhut
- Bank BPD DIY Luncurkan QRIS Dinamis, Pengguna Tak Perlu Masukkan Nominal Pembayaran
- Ini Lima Negara Pemasok Utang Terbesar untuk Indonesia
- Pj Gubernur Jateng Dampingi Presiden Jokowi Lepas Ekspor 16 Ribu Pasang Sepatu Ke Amerika
- Indonesia Berada di Urutan Empat Produsen Kopi Terbesar di Dunia
- Kolaborasi Telin dan MEF Percepat Transformasi Digital di Indonesia
- Tingkatkan Peran Koperasi, Dinkop UKM DIY Gelar Simposium Nasional
Advertisement
Advertisement