Advertisement
BLT UMKM Tahun Ini Disetop, Sandiaga Uno: Sektor Pariwisata Bakal Terganggu

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengkhawatirkan apabila program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dicabut bisa mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi (parekraf).
“Saya diingatkan oleh pelaku parekraf bahwa bantuan sangat ditunggu oleh para UMKM kita. Saya melihat bahwa momen kebangkitan masih awal dan harus betul-betul dihitung jika seandainya BLT tersebut dicabut,” ujar dia dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Jakarta, Senin (2/1/2023).
Advertisement
Kata Sandiaga, BLT sangat diterima sebagai kebijakan populer dan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat sebagaimana yang telah terjadi saat pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19 maupun inflasi ekonomi.
“BLT ini adalah salah satu upaya dan kepedulian dan keberpihakan kita kepada masyarakat terutama di menengah dan menengah ke bawah,” ucapnya.
BACA JUGA: UMKM DIY Harus Diperkuat Agar Mampu Hadapi Resesi 2023
Menparekraf mengharapkan program BLT bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu sebagai bentuk upaya persiapan sektor parekraf menuju era baru yang fokus menaikkan kelas pelaku UMKM.
“Mudah-mudahan kebijakan nanti (terkait apakah BLT dicabut atau dilanjutkan) apapun yang dibuat, bisa disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di tangan masyarakat,” ungkap Sandiaga.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah tidak akan lagi menggulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT untuk UMKM pada tahun 2023.
“Per hari ini, pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” katanya di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Senin (26/12/2022).
Namun, Teten menuturkan pemerintah akan tetap bersiaga sambil melihat perkembangan yang ada ke depan. Ia tidak memungkiri jika kondisi ekonomi tidak terlalu baik, maka pemerintah bisa saja melakukan penyesuaian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement

Prakiraan BMKG Kamis 18 September 2025, DIY Hujan Ringan
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Merger Pelita Air dan Garuda, Begini Tanggapan CEO Danantara
- Impor Komoditas Etanol Akan Dibatasi, Ini Tujuannya
- Kucuran Rp200 Triliun Himbara Perlu Diimbangi Kemudahan Usaha
- Harga Jual Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Kompak Naik
- Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
- Kendalikan Konsumsi, Ekonom UGM Usul Cukai Rokok Sebaiknya Naik
- Harga Pangan Hari Ini: Beras Medium, Bawang, hingga Cabai Turun
Advertisement
Advertisement